Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka implementasi perencanaan
pembangunan daerah Tahun 2022 yang transparan,
responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya
tatakelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, maka perlu
disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2022;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2022, merupakan pedoman bagi
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka dalam menyusun program pembangunan yang
akan dilaksanakan pada Tahun 2022;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan hurufb, serta sesuai dengan ketentuan
Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2022.
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007,Undang-undang Nomor 5 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 , Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun
2010Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun
2019
Terdiri dari 6 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022
11 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 36 Tahun 2018
Agraria, Pertanahan, Tata RuangProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERPRES No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Diubah dengan :
PERPRES No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Mencabut :
KEPPRES No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No.25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 8 Tahun 2008, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 86 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 Nomor 34) diubah sebagai berikut: Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018 dan Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2018.
Peraturan ini terdiri dari 4 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 36 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2018; 5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 35 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Probolinggo Tahun 2019.
Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019 untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2018.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 36 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 36 Tahun 2020
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah
dalam rangka peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja,
lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan publik dan daya saing Daerah,
Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengcndalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021; 4. Pcraturan Dacrah Nomor 6 Tahun 2012 tcntang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Situbondo tahun 2011 -2025.
Mengatur RKPD Tahun 2021 Kabupaten Situbondo untuk
periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1
Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember
2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 36 Tahun 2009
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - PEMBENTUKAN UNIT KERJA
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2009/No.34 Seri F Nomor 81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Kerja Pengelola Dana Bergulir Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat
(P2KSM) Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 Perda Kab Purworejo No 10 Tahun 2008 tentang Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (P2KSM) Kab Purworejo untuk mengelola dan melaksanakan Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kab Purworejo secara mandiri perlu dibentuk BLUD; bahwa dalam pembentukan BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf a pada Badan pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Purworejo yang selama ini telah mengelola program tersebut perlu dibentuk Unit Kerja yang secara khusus mengelola program tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pembentukan Unit Kerja Pengelola Dana Bergulir Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (P2KSM) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Purworejo;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Permendagri No 57 Tahun 2007; Perda Kab Purworejo No 4 Tahun 2008; Perda Kab Purworejo No 10 Tahun 2008; Perda Kab Purworejo No 14 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, organisasi, tata kerja, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2009.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 36 Tahun 2014
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015
Mengubah :
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 21 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi
Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Sukoharjo, yang menyatakan
bahwa Kantor Penanaman Modal dan Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu telah dilebur menjadi
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2015, perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun
2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2014.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2014 diubah.
6 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
