Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

Menemukan 10.861 peraturan dalam 0,059 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 56 Tahun 2014

Penghargaan Pelestari Warisan Budaya dan Cagar Budaya

Pariwisata dan Kebudayaan

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 56 Tahun 2014

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal

Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman

Download :
PERBUP-56 -2014.pdf

Abstrak

RETRIBUSI TERMINAL

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD Tahun 2014/No.56

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal, maka perlu mengatur ketentuanpelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Jenis Pelayanan Bab III Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi Bab IV Surat Tagihan Retribusi Daerah Bab V Tata Cara Penagihan Bab VI Tata Cara Permohonan dan Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Bab VII Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Bab VIII Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa Bab IX Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Bab X Pembinaan dan Pengawasan Bab XI Insentif Pemungutan Bab XII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2014.
25 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 56 Tahun 2014

Kebijakan Akuntansi Piutang

Kebijakan Akuntansi

Download :
Perbup_no.56_tahun_2014.pdf

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2014/NO.56

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Piutang

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); bahwa perlunya penyesuaian Peraturan Bupati Balangan Nomor 34 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/079/BAKD perihal Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Tanggal 12 Februari 2008 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/758/BAKD tanggal 13 Nopember 2008 perihal Modul Teknis Akuntansi dan Ilustrasi Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Buletin Teknis SAP Nomor 06 bulan Agustus 2008 perihal Akuntansi Piutang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Kebijakan Akuntansi Piutang;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 10 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Kebijakan Akuntansi Piutang Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Akuntansi Piutang; Pengukuran; Penyisihan Piutang Tak Tertagih; Pemberhentian Pengakuan; Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2014.
20 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 56 Tahun 2014

Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Bekasi

Kesehatan Standar/Pedoman

Download :
BD Perwal Nomor 56 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 56 Tahun 2014

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Lampung Barat No. 17 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan daerah
Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 56 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat

Download :
PERBUP LAMBAR 56.2014 SISTEM AKUNTANSI.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 57 Tahun 2014

Penjabaran APBD TA 2015

APBD

Download :
PERBUP NOMOR 57 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 57 Tahun 2014

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Karawang

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Karawang No. 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Karawang

Download :
PERBUP NOMOR 57 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 57 Tahun 2014

Rencana Tata Ruang Pulau Papua

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2014

Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum

Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 31 Tahun 2015 tentang Tarif Dasar, Tarif Dasar Batas Atas dan Tarif Dasar Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum

Mencabut :

Permenhub No. 64 Tahun 2013 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum

Download :
pm_57_tahun_2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 57 Tahun 2014

PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SAMPANG

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download :
Perbup 57 Th 2014.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pemberian Penghargaan Pelestari Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2014.