Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja
pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan
penataan organisasi dan tata kerja pada perangkat
daerah; bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu
dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja
Kecamatan Kabupaten Boyolali; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali
Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja pada Kecamatan Kabupaten
Boyolali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada
Kecamatan Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Perangkat Daerah, Tata Kerja dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 137 Tahun 2021 dicabut.
41 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Transaksi Nonn Tunai pada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa agar pengelolaan keuangan desa dapat
dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel perlu dilakukan penerapan Transaksi Non
Tunai pada Pemerintah Desa; bahwa penerapan Transaksi Non Tunai pada
Pemerintah Desa merupakan sebagai salah satu
bentuk inovasi daerah dan sejalan dengan kebijakan
pemerintah mengenai sistem pemerintahan berbasis
elektronik yang diselenggarakan dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan
publik yang berkualitas dan terpercaya; bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat
dalam penerapan inovasi daerah berupa Transaksi Non
Tunai pada Pemerintah Desa, perlu diatur dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan
Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Transaksi Non Tunai, Transaksi Non Tunai pada Pendapatan Desa, Transaksi Non Tunai pada Belanja Desa, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2024.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak atas jaminan pelayanan
kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar
yang layak dan untuk meningkatkan martabatnya menuju
masyarakat yang sehat, sejahtera, adil, dan makmur; bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan jaminan
pelayanan kesehatan pada masyarakat kurang mampu,
perlu memberi bantuan iuran jaminan kesehatan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
setiap penduduk Indonesia wajib ikut dalam serta dalam
program jaminan kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan
Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Iuran, PBPUBP, Pembayaran Iuran PBUBP, Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi, Pengendalian dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 29 Tahun 2022 dicabut.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2024
Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor : B/59/KPTS/08/HK-PSB/2022 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Stansi dan Tugas Koordinator dan Sub-
Koordinator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024 NOMOR 513
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan terpercaya guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja;
bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada lnstansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap lnstansi Pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja;
bahwa untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diper1ukan pengaturan mekanisme kerja antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c di atas, maka per1u menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permen PAN & RB No. 25 Tahun 2021; Permen PAN & RB No. 6 Tahun 2022; Permen PAN & RB No. 7 Tahun 2021; Pergub Provinsi Lampung No. 22 Tahun 2023; Perda Pesisir Barat no. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat no. 13 Tahun 2017; Perbup Pesisir Baratb no.118 Tahun 2021
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2024.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggan April 2024
67
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2024
PERBUP Kab. Bantul No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup No 39 Tahun 2018 ttg Tata Cara Pemberian Pengurangan PBB Perdesaan dan Perkotaan
PERBUP Kab. Bantul No. 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan
PERBUP Kab. Bantul No. 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perbup No 21 Tahun 2017 ttg Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
PERBUP Kab. Bantul No. 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2018 ttg Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan
Pajak Parkir
Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan
Pajak Penerangan Jalan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan
Pajak Air Tanah
Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2024/NO.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7), Pasal 7
ayat (3), Pasal 16 ayat (5), Pasal 29 ayat (3) huruf c, Pasal 31 ayat
(5), Pasal 36 ayat (5), Pasal 54 ayat (5), Pasal 84 ayat (8), Pasal
89 ayat (6), Pasal 92 ayat (5), dan Pasal 95 ayat (5) Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan
Pajak Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis Pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak; Pendaftaran dan Pendataan Pajak; Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Perdesaan dan Perkotaan; Nilai Sewa Reklame; Penetapan Besaran Pajak Terutang; Pembayaran dan Penyetoran; Peneliti Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Pelaporan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2024.
Jumlah Halaman: 62 HLM; Lampiran: 16 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2024
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH INDRALOKA JAYA KECAMATAN WAY KENANGA
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh Indraloka Jaya Kecamatan Way Kenanga
ABSTRAK:
Daalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dan
Penegasan Batas Tiyuh Indraloka Jaya Kecamatan Way
Kenanga.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 50 Tahun 2008; UU NO 6 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 43 Tahun 2014; PEMENDAGRI NO 45 Tahun 2016.
Peraturn PERBUP ini metapkan mengenai peraturan bupati tentang penetapan dan penegasan batas tiyuh indraloka jaya kecamatan way kenanga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024.
Lampiran File: 7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Melalui Pendidikan Berbasis Kasih Sayang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan pelindungan melalui pendidikan berbasis kasih sayang, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan melalui Pendidikan Berbasis Kasih Sayang.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2002 segaiamana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2022; PP No. 59 Tahun 2019; PP No. 78 Tahun 2021; Perpres No. 18 Tahun 2014; Perpres No. 75 Tahun 2020; Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023; Perda Kab. Sumedang No. 7 Tahun 2019; Perda Kab. Sumedang No. 10 Tahun 2019; Perbup Sumedang No. 153 Tahun 2021; Perbup Sumedang No. 173 Tahun 2021.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Bentuk Kekerasan, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Tata Cara Penanganan Kekerasan, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Data Kasus Kekerasan, Pengahrgaan, Petunjuk Teknis, Pendanaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2024.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2002 segaiamana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
34 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung program prioritas nasional dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, perlu diberikan alokasi khusus non-bantuan operasional keluarga berencana Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6716);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 19);
11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 780);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/Tahun/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 36);
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA;
BAB III PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA;
BAB IV PELAPORAN;
BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN DANA BOKB;
BAB VI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
65 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Padat Karya
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengurangi Tingkat
pengangguran dan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten
Konawe Selatan menyelenggarakan Perluasan Kesempatan Kerja;
b. bahwa untuk memaksimalkan penyelenggaraan Perluasan
Kesempatan Kerja, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
perlu mendorong penyelenggaraan Padat Karya dalam
kegiatan pembangunan;
c. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan
Padat Karya, perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan Padat
Karya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Padat
Karya.
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
pembentunkan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 42671;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaraa Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tertang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrun 2022
Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang
Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PRINSIP, JENIS KEGIATAN, DAN KRITERIA PADAT KARYA
BAB III PERENCANAAN
BAB IV PELAKSANA KEGIATAN
BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB VI PELAPORAN
BAB VII PEMBIAYAAN
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
Pelaksanaan Padat Karya
9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
