Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 140 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

TATA CARA PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Badan Usaha Milik Desa

Download file:

10 TATA CARA PEMBENTUKAN ...BUM BESA DERSAMA.pdf

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Badan Usaha Milik Desa

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa; 6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2017 ten tang Pendirian, Kepengurusan, Dan Pengelolaan, Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesma dilaksanakan dengan: a. pengalihan aset; b. pengalihan kelembagaan; c. pengalihan personil; dan d . pengalihan kegiatan usaha dengan tahapan dan mekanisme sebagaimana terdapat dalam keputusan bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2022.
32 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Keuangan Bumdesa dan Bumdes Bersama di Kabupaten Ciamis

Abstrak

Desa Badan Usaha Milik Desa

Download file:

PERATURAN BUPATI CIAMIS N... KEUANGAN BUMDES.pdf

pedoman - pengelolaan - keuangan - daerah - bumdesa - dan - bumdes - bersama - di - kabupaten - ciamis

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD 2022/5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Bumdesa dan Bumdes Bersama di Kabupaten Ciamis

ABSTRAK:

bahwa untuk menciptakan penataan akuntansi dpelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabiltas Publik (SAK ETAP) pada BUM Desa/BUM Desa Bersama perlu adanya pedoman pengelolaan keuangan dan perlu membentuk Pedoman Pengeloaan BUM Desa /BUM Desa Bersama di kabupaten ciamis.
UU Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubahn dengan UU Nomor 15 Tahun 2019, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, UU Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 53 Tahun 2021.
Pedoman Pengelolaan Keuangan BUM Desa/Bumdes Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara rinci tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pedoman Pengelolaan Keuangan BUM Desa/Bumdes Bersama yang berlaku sebelum di undangkannya Peraturan Bupati ini, harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak di undangkannya Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2022.
7 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 178 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Badan Usaha Milik Desa

Abstrak

Desa Badan Usaha Milik Desa

Download file:

178 PERBUP_NO_0178_TAHUN_...BADAN_USAHA_M_I_.pdf

BUMDES

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 178, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 179

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Bersama sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu pedoman Badan Usaha Milik Desa dalam bentuk Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu adanya menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tetang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; 6. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 20 Tabun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 7. Peraturan Menter i Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaba Milik Desa; 8. Peraturan Menter i Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tabun 2019 tentang Musyawarah Desa; 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tabun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama; 10. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2021; 11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
Peraturan Bupati Pacitan tentang Badan Usaha Milik Desa yang memuat 18 bab, 95 pasal, yang terdiri dari ketentuan umum; pendirian bum desa/bum desa bersama; organisasi dan pegawai bum desa/bum desa bersama; unit usaha bum desa/bum desa bersama; kepemilikan, modal, aset dan pinjaman bum desa/bum desa bersama; kerjasama; pengadaan barang dan/atau jasa bum desa/bum desa bersama; pertanggung jawaban; administrasi pengelolaan bum desa; pembagian hasil usaha; kerugian; penghentian kegiatan usaha bum desa/bum desa bersama; pembinaan dan pengembangan bum desa/bum desa bersama; pengelolaan dana bergulir eks program mandiri nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan; perpajakan dan retribusi, ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2021.
130

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Kulon Progo No. 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Download file:

Perbup Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2021.pdf

Badan usaha milik desa

2021

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 68, BD.2021/NO.68

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kalurahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat perdesaan, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes; agar pengelolaan BUMDes lebih profesional, terbuka, berdaya guna dan berhasil guna, perlu pedoman tata kelola BUMDes.
Dasar Hukum: UU Nomor 15 Tahun 1950; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 1950; PP Nomor 11 Tahun 2021; Permendes, PDTT Nomor 3 Tahun 2021
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pendirian BUM Desa; Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; Organisasi BUM Desa; Rencana Program Kerja; Modal; Pertanggungjawaban; Penghasilan; Pembagian Hasil Usaha; Pembinaan dan Pengembangan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
Mencabut Perbup KP Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes
Halaman: 50 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 66 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Besaran Biaya Jasa Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Melalui Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Mempawah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah Badan Usaha Milik Desa

Download file:

2021perbup66.pdf

pajak

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD.2021/NO.66, LL. KAB. KAYONG UTARA: 5 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Biaya Jasa Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Melalui Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Mempawah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan dan menambah tempat pembayaran kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu menambah kanal pembayaran melalui BUMDes;
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 77 Tahun 2020 ; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021
Ketentuan Umum; Jenis Jasa dan Metode Pelayanan Pembayaran; Alur Pelayanan Pembayaran Bumdes; Besaran Tarif Jasa Pelayanan Pembayaran; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2021.
5 halaman peraturan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 40 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Badan Usaha Milik Desa

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa

Download file:

PERBUP 40 2021.pdf

BADAN - USAHA - MILIK - DESA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2021/No.40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

Berdasarkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, dapat didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa
Dasar hukum dalam peraturan ini :pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 28 Tahun 1959;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 11 Tahun 2020;PP No 11 Tahun 2021;Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigras No 4 Tahun 2015;Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 16 Tahun 2019;Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 3 Tahun 2021
Dalam peraturan ini diatur mengenai : ketentuan umum,Pendirian BUM desa /Bum desa bersama,Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga,Organisasi dan pegawai Bum Desa/Bum desa bersama,rencana program kerja,Kepemilikan modal aset dan pinjaman bum desa/Bum desa bersama,Unit usaha Bum desa /Bum desa bersama,Pendadaan barang dan /atau jasa,kerja sama,Petanggungjawaban,Pembagian hasil usaha,kerugian,Pengahetian kegiatan usaha Bum Desa/Bum Desa bersama,Perpajakan dan retribusi, Pemutahiran data Bum Desa/Bum Desa bersama,Pembinaan dan pengembangan BUm Desa /Bum Desa bersama,Ketentuan peralihan ,Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
48 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 35 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Klinik Badan Usaha Milik Desa

Abstrak

Kesehatan Badan Usaha Milik Desa

Download file:

PERBUP 35 TAHUN 2021.pdf

KLINIK-BADAN-USAHA-MILIK-DESA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2021/No.35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klinik Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan umum Badan Usaha Milik Desa berupa pendataan dan pemeringkatan, pemantauan, penyusunan dukungan kebijakan, pengawasan dan evaluasi, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan dan manajemen organisasi melalui penyediaan klinik BUM Desa yang berfungsi memberikan bantuan penyelesaian masalah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PERMEN No. 43 Tahun 2014; PERMEN No. 11 Tahun 2021; PERMENDESA PDTT No. 2 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDESA PDTT No. 3 Tahun 2021; PERBUP Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 58 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 5 (lima) Bab dan 14 (empat belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Layanan Klinik BUM Desa; Peran; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tata Cara Kerja Sama Desa

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa Badan Usaha Milik Desa

Download file:

Peraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_30_Tahun_2021.pdf

desa

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 No.30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Kerja Sama Desa

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Permendagri No. 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa, menyebutkan bahwa Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kerja sama Desa dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Desa. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat perlu disusun pedoman tentang Tata Cara Kerja Sama Desa.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; PP No. 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN; PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; Perda Kab. Cilacap No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentykan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap; Perda Kab. Cilacap No. 1 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Cilacap; Perda Kab. Cilacap No. 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa; Perda Kab. Cilacap No. 7 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara kerja sama desa serta mengatur tentang maksud dan tujuan; ruang lingkup kerja sama desa yang terdiri atas kerjasama antar-Desa; dan atau kerja sama dengan pihak ketiga. Selain itu mengatur tentang perubahan atau berakhirnya kerja sama desa; penyelesaian perselisihan desa; hasil kerja sama desa; pelaporan dan evaluasi hasil kerja sama desa; pembinaan dan pengawasan; dan pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kerja sama Desa dan Lembaga kerja sama Desa yang saat ini masih berjalan tetap dapat dilaksanakan sampai berakhirnya masa kerja sama dan kepengurusannya.
16 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Barat Nomor 28 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Badan Usaha Milik Desa

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa

Download file:

2021pb1225028.pdf

BADAN – USAHA – MILIK – DESA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2021 NOMOR 28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan pemanfaatan potensi desa;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021, Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 24 Tahun 2020.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, PENDIRIAN, PENDAFTARAN NAMA DAN PENDAFTARAN SERTA VERIFIKASI DATA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA (Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama, Pendaftaran Nama BUM Desa/ BUM Desa Bersama, Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa Bersama, Verifikasi Data Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa Bersama), ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga), ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESA/BUM DESA BERSAMA (Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama (Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, Penasihat, Pelaksana Operasional, Pengawas), Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama), RENCANA PROGRAM KERJA, KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA (Kepemilikan, Modal, Aset, Pinjaman), UNIT USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA, PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA (Umum, Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa), KERJA SAMA, PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBAGIAN HASIL USAHA, KERUGIAN, PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DESA/ BUM DESA BERSAMA, PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI, PENDATAAN, PEMERINGKATAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN BUM DESA/ BUM DESA BERSAMA (Pendataan dan Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa Bersama (Pendataan, Pemeringkatan), Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa/ BUM Desa Bersama (Umum, Pembinaan, Pengembangan)), KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PERALIHAN, dan KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 48 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
52 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 8.a Tahun 2020

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Abstrak

Desa Badan Usaha Milik Desa

Download file:

PERBUP SBB NO. 8.a TAHUN 2020.pdf

BADAN USAHA MILIK DESA - PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN - PEDOMAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8.a, BD.2020/NO.0200.a, TBD.2021, LL SETDA KAB. SBB : 10 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

Bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka pengembangan dan peningkatan perekonomian masyarakat desa. Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa perlu peran Pemerintah Daerah untuk pembinaan, pengawasan dan peningkatan sumberdaya manusia. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, maka diperlukan pengaturan tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan Pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2020.
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini akang mengikuti sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

First
Previous
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT