Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 178 Tahun 2021

Badan Usaha Milik Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati Pacitan tentang Badan Usaha Milik Desa yang memuat 18 bab, 95 pasal, yang terdiri dari ketentuan umum; pendirian bum desa/bum desa bersama; organisasi dan pegawai bum desa/bum desa bersama; unit usaha bum desa/bum desa bersama; kepemilikan, modal, aset dan pinjaman bum desa/bum desa bersama; kerjasama; pengadaan barang dan/atau jasa bum desa/bum desa bersama; pertanggung jawaban; administrasi pengelolaan bum desa; pembagian hasil usaha; kerugian; penghentian kegiatan usaha bum desa/bum desa bersama; pembinaan dan pengembangan bum desa/bum desa bersama; pengelolaan dana bergulir eks program mandiri nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan; perpajakan dan retribusi, ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 178 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Pacitan
Nomor
178
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2021
Tempat Penetapan
Pacitan
Tanggal Penetapan
22 November 2021
Tanggal Pengundangan
22 November 2021
Tanggal Berlaku
22 November 2021
Sumber
Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 179
Subjek
DESA - BADAN USAHA MILIK DESA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Pacitan
Bidang
Halaman ini telah diakses 561 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan