penetapan besaran-petunjuk teknis penggunaan-Alokasi-dana desa
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2022 /No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa
Setiap Desa Dan Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa
Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu
Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2022;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2022. Diatur mengenai ketentuan umum, besaran setiap desa, ADD Siltap, ADD Non Siltap, penyaluran, penggunaan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2022.
19 hlm, Lampiran : 19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rekomendasi Teknis Pembangunan Bangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
menimbang: bahwa pembangunan bangunan infrastruktur Pemerintah Daerah mempunyai peran penting untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah; bahwa untuk mewujudkan proses pembangunan bangunan infrastruktur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan
pemenuhan standar teknis yang menjamin keandalan bangunan infrastruktur sesuai fungsi dan peruntukannya;
bahwa untuk pemenuhan standar teknis bangunan infrastruktur sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b, harus diterapkan dalam tahapan awal sebagai pedoman dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 106 Tahu2021;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melakukan Penyesuaian Jenis Belanja dan Kode Belanja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 17 Tahun 2003;UU No. 1 Tahun 2004;UU No. 25 Tahun 2004;UU No. 28 Tahun 2009;UU No. 23 Tahun 2014;PP No. 109 Tahun 2000;PP NO. 23 Tahun 2005;PP Nomor 55 Tahun 2005;PP Nomor 3 Tahun 2007;PP No. 19 Tahun 2010;PP No. 71 Tahun 2010;PP No. 12 Tahun 2017;PP No. 12 Tahun 2019;Permendagri No. 16 Tahun 2007;Permendagri No. 62 Tahun 2017;Permendagri No. 77 Tahun 2020;Permendagri No. 27 Tahun 2021;
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.
6 hlm
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang
dilalrukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundangundangan;bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur Negara,
abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan
baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan
ketaatan kepada peraturan perundang-undangan termasuk
dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Izin Perkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor05 Tahun 2016;Peraturan Bupati Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Petunjuk Teknis Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Izin Perkawinan dan Perceraian;Ketentuan Lain-lain;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
24 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2022
PERWALI Kota Padang Panjang No. 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Mengubah :
PERWALI Kota Padang Panjang No. 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 Nomor 21
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Walikota (Perwali) Ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa
dengan ditetapkannya
Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
pada beberapa bidang Dana Alokasi Khusus dan dalam rangka penanggulangan bencana di Kota Padang Panjang, serta adanya usulan pergeseran anggaran dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, perlu dilakukan Perubahan Kedua terhadap Penjabaran APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf a, perlu menetapkan perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2022,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-undang Nomor
17
Tahun
2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan
Pemerintah
Nomor 12
Tahun
2019, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, Permendagri Nomor 7 Tahun 2020, Permendagri Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan
Menteri Keuangan Republik
119/PMK.07/2021, Peraturan
Menteri Keuangan Republik
198/PMK.07/2021, Peraturan
Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana
Nasional Republik Indonesia Nomor 13
Tahun
2021, Peraturan
Menteri
Pariwisata
dan
Ekonomi
Kreatif/Kepala
Badan
Pariwisata
dan
Ekonomi Kreatif Republik
Indonesia
Nomor
4
Tahun
2022, Peraturan
Menteri Pertanian
Nomor
O1
Tahun 2022, Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor 9 Tahun 2021, Peraturan
Walikota Padang Panjang Nomor 57
Tahun
2021
PERATURAN DAERAH (PERDA) INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022, DENGAN PERUBAHAN Ketentuan
dalam
Peraturan
Walikota
Pasal
I
Lampiran
I,
Lampiran III
Padang
Panjang
II
dan
KEDUA
Lampiran
Nomor 57
Tahun
2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan
Daerah Tahun
tercantum dalam
Anggaran
2022,
Lampiran
diubah
dan
Belanja
sebagaimana
Peraturan
Walikota
ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2022.
137 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2022
PERWALI Kota Semarang No. 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022
PERWALI Kota Semarang No. 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022
Mengubah :
PERWALI Kota Semarang No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022
PERWALI Kota Semarang No. 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022
PERWALI Kota Semarang No. 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022
Peraturan Walikota Semarang Nomor 78
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya penetapan dana transfer yang
terdiri dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil - Cukai
Hasil Tembakau (DBH-CHT) kepada Pemerintah Kota Semarang
Tahun Anggaran 2022, maka perlu dilakukan penyesuaian
terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
Tahun Anggaran 2022 sebelum dicantumkan dalam Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun
Anggaran 2022; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2022, maka penyesuaian alokasi dana
transfer sebagaimana dimaksud huruf a dapat dilakukan dengan
terlebih dahulu menetapkan Perubahan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Semarang
Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021; Peraturan Walikota Semarang Nomor 87 Tahun 2021;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan W alikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 diubah.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 21 Tahun 2022
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2022/No.671
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kineija pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Keija Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Keija pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
1. Ketentuan Umum;
2. Kedudukan dan Susunan Organisasi;
3. Tugas dan Fungsi;
4. Kelompok Jabatan;
5. Kepegawaian dan Eselon;
6. Tata Kerja dan Laporan;
7. Pendanaan;
8. Ketentuan Peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
44 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 21 Tahun 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022
2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangal
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjars Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubemur
Lampung Nomor 23 Tahun 202l tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022;
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Provinsi Lampung, Peraturan Gubemur
dimaksud perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur l,ampung tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022;
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, UU No 14 Tahun 1964, UU No 25 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, UU No 2 Tahun 2020, UU No 12 Tahun 2011, PP No 18 Tahun 2016, PP No 13 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, PP No 13 Tahun 2019, Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 122), Perpres No 18 Tahun 2020, PerMendagri No 80 Tahun 2015, Permendagri No 86 Tahun 2017, Permendagri No 70 Tahun 2019, PerMendagri No 90 Tahun 2019, PerMendagri No 18 Tahun 2020, Permendagri No 17 Tahun 2021, PerMendagri No 59 Tahun 2021, keputusan Mendagri No 050-5889 tahun 2021, Perda Provinsi Lampung No 6 Tahun 2007, Perda Provinsi Lampung No 4 Tahun 2019, Perda Provinsi Lampung No 13 Tahun 2019
Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKJPD) Provinsi Lampung Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
Halaman : 6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2022
STRATEGI DAN RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN HIV-AIDS KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022-2025
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2022/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2025
ABSTRAK:
a. bahwa HIV-AIDS merupakan penyakit infeksi, tennasuk
penyakit kronis atau jangka panjang dan membutuhkan
pengobatan ARV seumur hidup, penyakit ini mempunyai
dimensi sosial yang sangat kuat karena menyangkut
marginalized population;
b. tingginya kasus HIV dan AIDS saat ini adalah belum
optimalnya sinergitas para stakeholder dan kurang pedulinya
masyarakat dalam penanggulangan HIV-AIDS;
c. bahwa agar penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Wonogiri
terarah, terukur dan jelas tujuan yang akan dicapai dengan
memberikan gambaran prioritas program dan kegiatan,
kelompok sasaran dan wilayah berdampak untuk kurun
waktu 4 tahun, perlu disusun Strategi dan Rencana Aksi
Daerah (SRAD) Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten
Wonogiri Tahun 2022-2025;
d. bahwa pedoman pelaksanaan kegiatan, kerjasama,
pembinaan dan pengawasan mengenai penanggulangan HlVAIDS
telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Strategi dan Rencana Aksi Daerah (SRAD) Penanggulangan HIV-AIDS Kabupaten Wonogiri Tahun
2022-2025.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984;Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
KEP.68/MEN/IV /2004; Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 760/Menkes/SK/
VI/2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan tersebut mengatur Ketentuan Umum; Strategi dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan HIV-AIDS Kab. Wonogiri Tahun 2022-2025; Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan HIV-AIDS: Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
67
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
