Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2010/No.65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangko. 1ert1b dan penyeragaman slstem
admlnl111a1I penyelanggarean pemerintahan deerah, perlu
mengatur tata naskah dlnas di hngkungan pemenntah daerah:
b. bal'lwa dengan ditetapkarrnya Peraturar Menter! Dalam Ni,geri
Nomor :54 T1hun 2009 t•nteng T"t" Naskah Olnal di
Llngkungtn Pemerintah Oaerah sehlngga Per1tur1n Sup1t1
Barru Nomor 06 Tahun 2006 tenteng Pedomen Tata Nilskah
Dina• di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru tidak. sesuei
lagl sehingga perlu d1ganti dan disempurnakon.
e bahwa berd111rken per1im0angan &ebagaimana d1 maksud
pads huruf a dan t-.uruf b. perlu menetapkan Peraturaf1 Bupati
Barru ten1e11g Tate N.:r,akah Dl11as di Llngkungan Pemerln1an
Daereh Kabupaten Barru.
1. Unda11g-Undang Nomor 29 'renun 1959 tentanlil Pembe11tukan
ceeren-oeeren Tk II di St1law111I {Lembaraf1 NftQBnl Republ1k
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tembahan Lemberan Ne;ara
Republik Indonesia Nomor 1622):
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 te11tan9
Penyelengijaraan Negere yef1g Der11h den Seba& dan Korupt1
Kolusl dim Nepousme (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambehen Lembaran Negara Republ;k
Indonesia Nomor 3651) seb11ge1mana telah dlubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahuf1 2002 t�ntang Kom1si
Pemberantesan Tmdak Pidana Korups1 (Lembaran Negara
Republlk tnccneela Tahun 2002 Nomor 137, Tembahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004-tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389),
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernenntahan
Oaerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubhk moonesa
Nomor 4437) seba:ialmana telah diuban beberapa kali, terakhir
den,;ian Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas uncena-uoceos Nomor 32 rerwn 2004
tentang Pemerlntahan Daerah {lembaran Negara Republ1k
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 484.<I),
5. Und1mg°-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang per1mbangan
Keuangan antara Pemerln!ah Pusat cen Pemerin:ahan Oaerah
(Lembaran Negar-.a Republtk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemenntah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang
Negara (Lerrbaran Negara Ropublik Indonesia Tahun H!51
Nomor 111, Tambahan Lembaran Nogara Republik Indonesia
Nomor 176): '
7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang
Peni;gunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republ1k
Indonesia Tahun 1958 Namer 1971, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1636).
8. Peraturan Pemer1n!ah Nemer 79 Tahun 2005 tentang Pedormin
Pemblnaan dan Pengawasan Panyelenggar:rnn Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembarnn Negara Repubhk Indonesia
Nomor 4593);
9. Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembaglan Urusan Antara Pemenntah, Pemerlntahen Daerah
Provmsl dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
LemOaran Negara RepublU< Indonesia Nomor 4737):
10 Peraturan Pemenntah Norr.or 41 Tahun 2007 tentang
Organlsa1I Perangkat Dierah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 'rambehen Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741):
11. Peraturan Menter, Datam Ne,eri Nomor 54 Tahun 2009 tent;:mg
Tata Naskah Dlnas d1 LlngKungan Pemerlntah Daerah,
12. Peraturan 0<1erah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Perieri,1tahan Yong Meniadi Kewenarigan
Pemenntah Kabupaten Berru (L..embaran Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2008 Nomor 24. Tambahan Lembaran Daarah
Kabupaten Barru Nomor 1):
13 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pokok.-Pokok Pflnge\olaan Keuangan Daerah
K1bup1ten Berru (Lembaran Oaerah Kabupaten Barru Tahun
2008 Nomor 29. Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten
Barru Nomor e),
BAB I : TENTUAN UMUM
BAB II : TATA NASKAH DINAS
BAB III : BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS
BAB IV : PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PEJABAT
BAB V : PARAF, PENUl.lSAN NAMA, PENANDATANGANAN,
DAN PENGGUNAAN TlNTA UNTUK NASKAH DINAS
BAB VI : STEMPEL
BAB Vll : KOP NASKAH DINAS
BAB VIII : SAMPUL NASKAH DINAS
BAB IX : PAPAN NAMA
BAB X : PERUBAHAN DAN PENCABUTAN
BAB XI : PELAPORAN
BAB XII : PEMBINAAN DAN PENGWASAN
BAB XIII : KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2010.
91
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2010/NO.4, TLD No.4, LL kota Singkawang: 14 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang terwakili di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.12 Tahun 2001, UU No.17 Tahun 2003, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.22 Tahun 2007, UU No.2 Tahun 2008, UU No.10 Tahun 2008, PP No.58 Tahun 2005, PP NO.38 Tahun 2007, PP No.5 Tahun 2009, PP No.16 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.24 Tahun 2009, Perda No.2 Tahun 2008, Perda No.6 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum; Pemberian Bantuan Keuangan; Tata Cara Pengajuan Bantuan; Verifikasi Kelengkapan Administrasi Partai Politik; Penyaluran Bantuan Keuangan; Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2010.
Pencabutan Perda No.11 Tahun 2006
8 halaman dan Penjelasan sebanyak 6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2010/No.17, TLD/No17
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Manakarra Kabupaten Mamuju
ABSTRAK:
lembaga penyiaran adalah media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya,politik dan ekonomi yang memilki keunggulan dalam percepatan penyebarluasan informasi dan juga berfungsi sebagai media hiburan, media pendidikan bagi masyarakat serta menjadi kontrol dan perekat sosial. Media penyiaran radio merupakan media yang sangat efektif dalam upaya pemerataan penyebarluasan informasi yang tepat, cepat dan aktual serta memiliki jangkauan yang luas sehingga dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat khususnya bagi warga pedesaan yang belum terjangkau media lainnya. Untuk kepentingan pemerataan penyebarluasan informasi yang cepat,tepat dan aktual dengan jangkauan yang luas tersebut maka perlu mendirikan lembaga penyiaran publik lokal di Kabupaten Mamuju sebagai lembaga penyiaran radio yang independen dan non komersial.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.36 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2002; UU No.10 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; PP No.11 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006; Kepmen Perhubungan No.KM 15 Tahun 2003.
dalam PERDA ini diatur mengenai bentuk, kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan tata kerja LPPL.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2010.
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka KomoditiStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Karawang No. 35 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
BUMD - Perseroan Terbatas (PT) Daerah Maju Bersaing
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2010 Nomor 27
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perseroan Terbatas (PT) Daerah Maju Bersaing
ABSTRAK:
a. Berdasarkan putusan majelis arbitrase internasional/United Nation Comission on International Trade Law (UNCITRAL) dalam kasus sengketa antara Pemerintah Republik Indonesia melawan PT. Newmont Nusa Tenggara, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa berhak atas pembelian divestasi saham PT. Newmont Nusa Tenggara sebesar 31% dengan batas waktu penyelesaian 180 hari;
b. Berdasarkan pertimbangan percepatan pembelian divestasi saham sebesar 31% sebagaimana tersebut pada huruf (a) Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersepakat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan Kesepakatan Bersama Nomor: 415.4/229/KESDA, 500/70/EKBANG/2009 dan 21 Tahun 2009;
c. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa bersepakat agar pembentukan PT ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi berdasarkan Kesepakatan Bersama Nomor 500/204/KESDA, Nomor 161/02/KSB/2010, dan Nomor 27 Tahun 2010;
d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas (PT) Daerah Maju Bersaing.
UU No. 64 Tahun 1958;
UU No. 69 Tahun 1958;
UU No. 28 Tahun 1999;
UU No. 17 Tahun 2003;
UU No. 30 Tahun 2003;
UU No. 1 Tahun 2004;
UU No. 17 Tahun 2004;
UU 32 Tahun 2004;
UU No. 33 Tahun 2004;
UU No. 40 Tahun 2007;
PP No. 26 Tahun 1998;
PP No. 2 Tahun 2001;
PP No. 58 Tahun 2005;
PP No. 79 Tahun 2005;
PP No. 38 Tahun 2007;
PP No. 39 Tahun 2007;
PP No. 50 Tahun 2007;
PERDA Provinsi NTB No. 1 Tahun 2007.
Ketentuan Umum; Pembentukan; Nama Perseroan dan Logo; Tempat Kedudukan; Maksud dan Tujuan; Bidang Usaha; Modal Pasar; Komposisi Kepemilikan Saham; Kekayaan; Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran; Penyertaan Modal; Prinsip-Prinsip Pengelolaan Perseroan; Organ Perusahaan; Penetapan, Penggunaan dan Pembagian Laba Bersih; Karyawan; Penggabungan, Pemisahan, Pengambilalihan, dan Pembubaran; Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2010.
-
-
18
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna No. 4 Tahun 2010
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2010 NOMOR 4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
UU No.12 Tahun 1985; UU No.18 Tahun 1997; UU No.21 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1999; UU No.13 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No. 20 Tahun 2001; PP No.65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2004; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kab. Natuna No.1 Tahun 2009; Perda Kab. Natuna No.5 Tahun 2009; Perbup No.45 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2010.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kenaikan standar harga perumahan termasuk
harga sewa rumah di Kabupaten Banyumas, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tunjangan Perumahan
Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banyumas, perlu disesuaikan; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu menetapkan
kembali besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dengan
Peraturan Bupati Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten banyumas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2010.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kota Cimahi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2010.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
