Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2010

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : TENTUAN UMUM BAB II : TATA NASKAH DINAS BAB III : BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS BAB IV : PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PEJABAT BAB V : PARAF, PENUl.lSAN NAMA, PENANDATANGANAN, DAN PENGGUNAAN TlNTA UNTUK NASKAH DINAS BAB VI : STEMPEL BAB Vll : KOP NASKAH DINAS BAB VIII : SAMPUL NASKAH DINAS BAB IX : PAPAN NAMA BAB X : PERUBAHAN DAN PENCABUTAN BAB XI : PELAPORAN BAB XII : PEMBINAAN DAN PENGWASAN BAB XIII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barru

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Barru

Tanggal Penetapan

12 Oktober 2010

Tanggal Pengundangan

12 Oktober 2010

Tanggal Berlaku

12 Oktober 2010

Sumber

BD.2010/No.65

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barru

Bidang

Halaman ini telah diakses 822 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perbup_04_2010_tata_naskah_dinas.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2010/No.65
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangko. 1ert1b dan penyeragaman slstem admlnl111a1I penyelanggarean pemerintahan deerah, perlu mengatur tata naskah dlnas di hngkungan pemenntah daerah: b. bal'lwa dengan ditetapkarrnya Peraturar Menter! Dalam Ni,geri Nomor :54 T1hun 2009 t•nteng T"t" Naskah Olnal di Llngkungtn Pemerintah Oaerah sehlngga Per1tur1n Sup1t1 Barru Nomor 06 Tahun 2006 tenteng Pedomen Tata Nilskah Dina• di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru tidak. sesuei lagl sehingga perlu d1ganti dan disempurnakon. e bahwa berd111rken per1im0angan &ebagaimana d1 maksud pads huruf a dan t-.uruf b. perlu menetapkan Peraturaf1 Bupati Barru ten1e11g Tate N.:r,akah Dl11as di Llngkungan Pemerln1an Daereh Kabupaten Barru. 1. Unda11g-Undang Nomor 29 'renun 1959 tentanlil Pembe11tukan ceeren-oeeren Tk II di St1law111I {Lembaraf1 NftQBnl Republ1k Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tembahan Lemberan Ne;ara Republik Indonesia Nomor 1622): 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 te11tan9 Penyelengijaraan Negere yef1g Der11h den Seba& dan Korupt1 Kolusl dim Nepousme (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambehen Lembaran Negara Republ;k Indonesia Nomor 3651) seb11ge1mana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahuf1 2002 t�ntang Kom1si Pemberantesan Tmdak Pidana Korups1 (Lembaran Negara Republlk tnccneela Tahun 2002 Nomor 137, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004-tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernenntahan Oaerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubhk moonesa Nomor 4437) seba:ialmana telah diuban beberapa kali, terakhir den,;ian Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas uncena-uoceos Nomor 32 rerwn 2004 tentang Pemerlntahan Daerah {lembaran Negara Republ1k Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 484.<I), 5. Und1mg°-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang per1mbangan Keuangan antara Pemerln!ah Pusat cen Pemerin:ahan Oaerah (Lembaran Negar-.a Republtk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemenntah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lerrbaran Negara Ropublik Indonesia Tahun H!51 Nomor 111, Tambahan Lembaran Nogara Republik Indonesia Nomor 176): ' 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Peni;gunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republ1k Indonesia Tahun 1958 Namer 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636). 8. Peraturan Pemer1n!ah Nemer 79 Tahun 2005 tentang Pedormin Pemblnaan dan Pengawasan Panyelenggar:rnn Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembarnn Negara Repubhk Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Urusan Antara Pemenntah, Pemerlntahen Daerah Provmsl dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LemOaran Negara RepublU< Indonesia Nomor 4737): 10 Peraturan Pemenntah Norr.or 41 Tahun 2007 tentang Organlsa1I Perangkat Dierah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 'rambehen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741): 11. Peraturan Menter, Datam Ne,eri Nomor 54 Tahun 2009 tent;:mg Tata Naskah Dlnas d1 LlngKungan Pemerlntah Daerah, 12. Peraturan 0<1erah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Perieri,1tahan Yong Meniadi Kewenarigan Pemenntah Kabupaten Berru (L..embaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24. Tambahan Lembaran Daarah Kabupaten Barru Nomor 1): 13 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok.-Pokok Pflnge\olaan Keuangan Daerah K1bup1ten Berru (Lembaran Oaerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29. Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Barru Nomor e), BAB I : TENTUAN UMUM BAB II : TATA NASKAH DINAS BAB III : BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS BAB IV : PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PEJABAT BAB V : PARAF, PENUl.lSAN NAMA, PENANDATANGANAN, DAN PENGGUNAAN TlNTA UNTUK NASKAH DINAS BAB VI : STEMPEL BAB Vll : KOP NASKAH DINAS BAB VIII : SAMPUL NASKAH DINAS BAB IX : PAPAN NAMA BAB X : PERUBAHAN DAN PENCABUTAN BAB XI : PELAPORAN BAB XII : PEMBINAAN DAN PENGWASAN BAB XIII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2010. 91

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2010

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT