PERBup - Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Banyumas Tahun 2014
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 49, BD.2006/No.49
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Banyumas Tahun 2014
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara
efektif, efisien dan terpadu, guna mewujudkan tata
pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di
Kabupaten Banyumas Tahun 2014;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyumas Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 .Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2012; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 89 Tahun 2010; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2010
Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Banyumas Tahun 2014
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2013.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 48 Tahun 2013
tata - cara - pelaksanaan - referendum - perubahan - status - desa- menjadi - kelurahan
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD 2013/66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Referendum Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (4) Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2006 maka perlu membentuk Perbup tentang Tata Cara Pelaksanaan Referdum Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
Dasar Hukum Peraturan BUpati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 72 Tahun 2005; UU No. 73 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaiman atelah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 28 Tahun 2006 ; Permendagri No. 5Tahun 2007; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2006; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 24 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 25 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 10 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2009; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2010; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Persyaratan Perubahan Status Desa Menjadi kelurahan, Tata Cara Perubhan Status Desa Menjadi Kelurahan, Tata Cara Pelaksanaan referendum, Pengalihan Administrasi Pemerintahan, Pengalihan Kekayaan Desa, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2013.
28 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 48 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang telah menunjukan prestasi dalam hal kedisiplinan, pengelolaan keuangan Daerah, mekanisme kepegawaian, keterserapan anggaran, kesesuaian perencanaan dengan penganggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lakip, dan Tata Naskah Dinas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2008
Maksud pemberian penghargaan kepada SKPD yang berprestasi pada PERBUP ini adalah untuk memberikan penghargaan kepada SKPD yang berprestasi dalam hal kedisiplinan, pengelolaan keuangan Daerah, mekanisme kepegawaian, keterserapan anggaran, kesesuaian perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Naskah Dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2013.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 48 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Polewali mandar
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan manajemen Perusahaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan, maka perlu Pengangkatan Badan Pengawas untuk menilai kinerja Perusahaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar
UU No 5 Tahun 1962; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; Permendagri No 1 Tahun 1984
dalam Perbup ini diatur mengenai proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah dalam melaksanaan fungsinya dengan baik dan berhasil sesuai tujuan yang ditetapkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 44 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Budaya Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010/2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set); bahwa guna mendukung penerapan budaya kerja perlu adanya komitmen tinggi, etos kerja, tanggung jawab, etika dan moral segenap jajaran aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati secara terencana, sistematis dan terpadu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
Ruang lingkup pengembangan budaya kerja aparatur pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah mencakup penerapan nilai budaya kerja dilaksanakan di seluruh SKPD dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan mencakup seluruh aparatur pemerintah yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2013.
27 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 44 Tahun 2013
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pembentukan Karang Taruna Pada Kelurahan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, perlu mengatur lebih lanjut mekanisme pembentukan Karang Taruna;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2012.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan, Fungsi dan Tugas; Keorganisasian; Kewajiban dan Hak Pengurus; Persyaratan Pengurus; Pemilihan dan Penetapan Pengurus; Tata Tertib Rapat Pemilihan Pengurus Karang Taruna; Pergantian Antar Waktu Pengurus Karang Taruna; Tata Kerja Kepengurusan; Musyawarah; Hubungan Kerja Kelembagaan; Pengelolaan Keuangan; Barang Inventaris; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 20 HLM; Lampiran: 9 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 43 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buru, maka untuk menjamin kelancaran tugas perlu menetapkan uraian tugas Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buru. Penetapan uraian tugas ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buru. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana
lelah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang uraian tugas jabatan struktural Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 43 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengajuan Izin/Persetujuan Pegawai Negeri Sipil Yang Mencalonkan Sebagai Kepala Desa Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 43 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD Tahun 2013 No. 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 74 Tahun 2008 tentang Penjabaran
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
dilingkungan Kecamatan, perlu disusun Peraturan
Bupati. Dalam rangka menjabarkan Tugas Pokok dan
Fungsi, perlu disusun Uraian Tugas Kecamatan
Kabupaten Temanggung.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Ta hun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18
Tahun 2008
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Temanggung.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung.
Uraian Tugas di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Temanggung
sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2013.
18 hlm beserta Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
