Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kendaraan Angkutan Umum Jalan Raya di Kabupaten Tojo Una-Una
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan ketertiban kendaraan angkutan umum jalan raya di daerah menjadi urusan wajib kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa guna menunjang efektifitas dan kelancaran berlalulintas serta terwujudnya ketertiban kendaraan angkutan umum jalan raya yang lebih mengedepankan keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengguna angkutan kendaraan umum dan jalan raya, perlu adanya pengaturan penyelenggaraan ketertiban kendaraan angkutan umum jalan raya di Kabupaten Tojo Una-Una; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kendaraan Umum Jalan Raya di Kabupaten Tojo Una-Una;
UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 55 Tahun 2012; Perda Kab. Tojo Una-Una Nomor 39 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai ketertiban kendaraan angkutan umum jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor, berupa:
a. Pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian kendaraan angkutan umum;
b. Trayek dan parkir kendaraan angkutan umum;
c. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
d. Sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2016.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 26 Tahun 2016
PERBUP Kab. Grobogan No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir
PERBUP Kab. Grobogan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir
Mengubah
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan parkir kepada masyarakat terutama terkait dengan keselamatan, keamanan dan kelancaran dalam berlalu lintas serta untuk. optimalisasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir, maka perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 8
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2016.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2016 diubah.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 20 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kawasan Jalan Pembangunan Kota Sambas Sebagai Tempat Pelaksanaan Hari bebas Kendaraan bermotor (Car Free Day)
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung kegiatan masyarakat melakukan kegiatan olah raga, kegiatan lainnya, menjaga lingkungan hidup serta mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor di kawasan Jalan Pembangunan, maka setiap hari Minggu jalan pembangunan dipergunakan sebagai kawasan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.38 Tahun 2004, UU No.22 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.44 Tahun 1993, PP No.41 Tahun 1999, PP No.32 Tahun 2011
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pelaksanaan hari bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day); Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2016.
Peraturan Bupati ini memiliki 4 halaman dan 1 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 19 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan tertib Lalu Lintas Di Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan dan masyarakat, menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran serta kenyamanan bagi pengguna jalan di kawasan tertib lalu lintas jalan, maka perlu pengaturan mengenai kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.38 Tahun 2004, UU No.22 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.74 Tahun 2014, Perda No.7 Tahun 2004, Perda No.2 Tahun 2008, Perda No.9 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Kawasan Tertib Lalu Lintas Di Kabupaten Sambas; Kewajiban; Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2016.
Peraturan Bupati ini memiliki 7 halaman dan 1 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan
disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan dan masyarakat
pada umumnya, serta untuk menciptakan keamanan,
keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan bagi
pengguna jalan, perlu diatur ketentuan tentang kawasan
tertib lalu lintas di Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kawasan Tertib Lalu Lintas ;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, lokasi dan pemantauan KTL, kewajiban, larangan, tindakan, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2016.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barru Nomor 17 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)
ABSTRAK:
a. bahwa seeuar dengan f'era.turan Pemennt.ah RL Nomor 41
Tahun 1999 tentang Pencegahan Pencemaran Udara serta
sebagai salah eatu upaya untuk menyediakan ruang publik
bagi masyarakat m a k a diperlukan kawasan yang nyaman,
sehat dan bebas dari kendaraan bennotor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day);
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Dacrah Tingkat II di Sulawesi (Lembara.n Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepubUk
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nornor 8 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dae rah
Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun
2008 Nomor 29, Tamba.han Lembaran Daerah Kabupaten
Barru Nomor 6);
BABI
KETEIITUA!f UIIUM
BAli iI
IIAKSUD DAii TUJUA!f
RABID
RUANO LIJIIGKUP
BAB IV
PElfETAPAJII WAKTU DAJII KAWASAJI
BABV
PEMBAGlAJI ZONA KEGIATAN
BABVI
PENGISI KEGIATAN DAN JADWAL KEGIATAN
BABVII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
BABVIIl
RETRIBUSI DA1' BIAVA SEWA TEIIPAT
BABIX
PARKIR PENGUNJUNG
BABX
PEIIBIAYAAN
BAB XI
PEMANTAU,Uf, EVAT.UASI DAN PELAPORAN
BABXII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2016.
NOMOR 17 TAHUN 2016
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 17 Tahun 2016
PERBUP Kab. Grobogan No. 39 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Grobogan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan parkir kepada masyarakat terutama terkait dengan keselamatan, keamanan dan kelancaran dalam berlalu lintas serta untuk optimalisasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir, maka perlu mengatur kembali penyelenggaraan parkir di Kabupaten Grobogan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penetapan
Bab III Pengelolaan
Bab IV Pengaturan Fasilitas Parkir
Bab V Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2016.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2013 dicabut.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa manajemen dan rekayasa lalu lintas mempunyai
peran strategis dalam rangka mewujudkan keamanan,
ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan guna
mendorong pertumbuhan dan perkembangan
pembangunan wilayah sehingga diperlukan sistem
manajemen berbasis teknologi informasi sesuai dengan
perkembangan teknologi, untuk melaksanakan urusan
pemerintahan khususnya di bidang pengembangan
teknologi lalu lintas dan angkutan jalan; bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 27
ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Sukoharjo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas berbasis teknologi informasi, pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas
penegakan hukum, penggunaan infrastruktur berbasis teknologi
informasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2016.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Revitalisasi Lokasi Kawasan Tertib Lalu Lintas Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (LLAJ) yang menyebutkan bahwa salah satu
upaya membangun dan mewujudkan budaya
keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
dilakukan melalui penyelenggaraan kawasan tertib
berlalu lintas pada ruas jalan tertentu;
bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan
kelancaran lalu lintas serta kesadaran hukum
masyarakat dalam menggunakan jalan raya dan
berlalu lintas di jalan raya di wilayah Kabupaten
Semarang, perlu penetapan kawasan tertib lalu lintas
yang baru di Kabupaten Semarang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012; Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol: SKEP/01/II/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Revitalisasi Lokasi Kawasan Tertib Lalu Lintas Di Kabupaten Semarang yang meliputi Pelaksanaan dan Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2016.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dan/atau usaha pada umumnya dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas, sehingga diperlukan adanya Analisis Dampak Lalu Lintas yang diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/ atau usaha; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 ; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas
Bab IV Tindak Lanjut Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
Bab V Ketentuan Peralihan
Bab VI Ketentuan Lain-lain
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2016.
21 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
