Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017 NOMOR 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa memperhatikan perkembangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2017, terdapat kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan dan penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak serta Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 339/HUK/2016 tentang Penetapan jumlah keluarga penerima manfaat beras sejahtera tahun 2017 berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 800/BKD-MKP/I/2017/0044 tanggal 18 Januari 2017 perihal telaahan staf, Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/DISDIKBUD/2017/113 tanggal 19 Januari 2017 perihal usulan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada APBD Tahun Anggaran 2017, Surat Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 900/DISDAGPERINKOP/I/2017/21.1 tanggal 19 Januari 2017 perihal usulan perubahan uraian rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan pada APBD Tahun Anggaran 2017 , Surat Sekretariat Daerah Nomor 900/EK/2017/11.1 tanggal 20 Januari 2017 perihal usulan perubahan uraian rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan pada APBD Tahun Anggaran 2017 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (2) , (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : UU Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau; UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Kabupaten Kepulauan Meranti; UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganan; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah; PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Dakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; Kepmendagri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau; Kepmensos RI Nomor 339/HUK/2016 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera Tahun 2017; Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; dan Perbup Kepulauan Meranti Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan anggaran belanja di BKD, Disdik, Disdaginkop UKM dan Setda dan rincian uraian objek
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat Dalam Kota Lubuklinggau
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dipandang perlu adanya pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada camat di wilayah Kota Lubuklinggau.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 102 Tahun 2012; PP No. 19 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 4 Tahun 2010; Perwali Lubuklinggau No. 4 Tahun 2008; Perwali Lubuklinggau No. 1 Tahun 2017.
Materi Pokok yang diatur dalam Peraturan Walikota ini antara lain mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan Pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat, Perubahan, Penambahan Dan/Atau Pengurangan Pelayanan Perizinan Yang Dilimpahkan Kepada Camat. hak dan kewajiban kecamatan, koordinasi penyelenggaraan Paten, Tim monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Paten, pelaporan perkembangan penyelenggaraan Paten, pembinaan dalam penyelenggaraan Paten pada setiap Kecamatan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2017.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Perda Nomor 10 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Tipe A;
UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perda Nomor 10 Tahun 2016; Perbup Nomor 53 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: 1) susunan organisasi; 2) uraian tugas dan fungsi; 3) tata kerja; 4) kepegawaian; 5) keuangan; 6) perlengkapan kantor dan aset, pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2017.
Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2012
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Pohuwato TA 2017
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk mendukung operasional dan manajemen puskesmas, serta peningkatan peran dinas kesehatan dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional khususnya promotif, preventif, dan fasilitas rujukan dari upaya kesehatan masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000 ; UU No.6 Tahun 2003 ;UU No.17 Tahun 2003 ; UU No. 33 Tahun 2004 ; UU No.36 Tahun 2009 ; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 ; PP No.58 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan bantuan opersional kesehatan (BOK) dikabupaten pohuwato, termasuk di dalamnya mengatur tentang tujuan sasaran dan ruang lingkup BOK, prinsip penyelenggaraan BOK, pengalokasian penggunaan dan pemanfaatan dana BOK, pemantauan evaluasi dan pelaporan serta pembinaan BOK,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 20 Halaman beserta lampirannya.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango No. 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame
ABSTRAK:
Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU no. 14 Tahun 2002; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Bone Bolango No. 27 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara pelaksanaan pemungutan pajak reklame termasuk di dalamnya mengatur tentang objek dan subjek pajak, tarif, dasar pengenaan dan cara penghitungan pajak, masa pajak, prosedur penyelenggaraan reklame, pembayaran, serta penyetoran dan penagihan pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017.
Terdiri dari 24 halaman dengan lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PEERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD KOTA GUNUNGSITOLI DARI TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2017
PERBUP Kab. Hulu Sungai Selatan No. 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu mengatur Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; dan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup dan Prinsip;
Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
Unit Pengendalian Gratifikasi;
Perlindungan dan Penghargaan;
Sosialisasi;
Perlindungan dan Penghargaan;
Pembiayaan;
Sanksi; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banggai No. 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan.
UU No.29 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Perda No.4 Tahun 2016; Perbup No.36 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang organisasi, uraian tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan aset.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2017.
Peraturan Bupati Banggai Nomor 30 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Peridustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai
Penjelasan : - hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
