PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR - PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, BD Tahun 2021 Nomor 27
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Tangerang
ABSTRAK:
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang, namun dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka diperlukan pengaturan kembali mengenai pembukaan beberapa aktivitas dalam Kegiatan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 2 Th 1993; UU No 24 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 6 Th 2018; PP No 2 Th 2018; PP No 21 Th 2020; Perpres No 17 Th 2018; Perpres No 82 Th 2020; Kepres No 11 Th 2020; Permenkes No 9 Th 2020; Permenhub No PM 18 Th 2020 yg telah diubah dg Permenhub No PM 41 Th 2020; Kepmenkes No HK.01.07/MENKES/249/2020; Pergub Banten No 29 Th 2020 yg telah diubaj dg Pergub Banten No 34 Th 2020; Perwal Tangerang No 17 Th 2020 yg telah diubah dg Perwal Tangerang No 22 Th 2021.
Perubahan Keduabelas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 17 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Tangerang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2021.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 17 Tahun 2020.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 27 Tahun 2021.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2020/NO.27, LL Kab. Kubu Raya : 4 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH
ABSTRAK:
bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, serta berdampak pada aspek social dan ekonomi, sehingga Pemerintah menetapkan kedaruratan Kesehatan masyarakat dan juga sebagai kejadian luar biasa, bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga perlu dilakukan perubahan terhadap pedoman pelaksanaan pasar murah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, UU No.7 Tahun 2014, Perbup No.16 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pasal 1, pasal 14, Peraturan Bupati No.16 Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
Peraturan ini memiliki 4 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya menekan penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) perlu dilakukan pembatasan
kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah atau
Pembatasan Sosial Berskala Besa
Dasar hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 21 Tahun 2020; dan Permenkes No. 9 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 10 (sepuluh) Bab dan 35 (tiga puluh lima) Pasal dengan materi pokok yang diatur berisi Ketentuan Umum; Pelaksanaan PSBB; Kegiatan Tertentu yang Tetap Dilaksanakan Selama PSBB; Sumber Daya Penanganan Corona Virus Disease; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; Pendanaan; Penindakan; Sanksi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
Lamp. : 5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
: a. bahwa berdasarkan Lampiran II huruf Q angka 3 huruf d
angka 3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menyebutkan bahwa
“besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp.
300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3
(tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September)”;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu
Sungai Tengah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pencegahan
Penyebaran dan Penanggulangan Dampak Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 500);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
35/PMK.07.2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perkonomian Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun
2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun
2019 Nomor 08);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah Tahun 2019 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun
2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun
2020 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai tengah Nomor 24 Tahun
2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan
Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020 Nomor 24);
19. Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor
140/127/141/TAHUN 2020 tentang Pendelegasian
Kewenangan Kepada Camat untuk Mengesahkan
Keputusan Pembakal tentang Penetapan Data Keluarga
Miskin Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana
Desa.
Perubahan Pasal 11 dan Pasal 22
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri C Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2020
TENTANG TARIF PELAYANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN TUBAN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa sehubungan denkan adanya pemeriksaan Rapid
Diagnostic Test Antibodi dan Rapid Diagnostic Test Antigen
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka Peraturan
Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan
Corona Virus Disease 20l9 (Covid-19) pada Rumah Sakit
Umum Daerah di Kabupaten Tuban sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021,
maka perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertirhbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua. Atas Peraturan Bupati Nomor
80 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) pada Rumah Sakit Umum Daerah
di Kabupaten Tuban;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor! 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; 8. Undang-Undang NomoJ 12 Tahun 2011; 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; 12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; 13. Peraturan Pemerintah NPmor 23 Tahun 2005; 14. Peraturan Pemerintah Nbmor 71 Tahun 2010; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; 18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 19. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/PER/IX/2010; 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012; 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; 24. Peraturan Menten Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014; 25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; 26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014; 27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014; 28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 30. Peraturan Menteri Dalarh Negeri Nomor 79 Tahun 2018; 31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/
SK/II/2008; 32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /
Menkes/104/2020; 33. Keputusan Menten Kesehatan Nomor HK.01.07 /
Menkes/413/2020; 34. Keputusan Menteri JFesehatan Nomor HK/01/07 /
MENKES / 446 / 2020; 35. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun
2008; 36. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun
2016; 37. Peraturan Bupati Tuban: Nomor 16 Tahun 2013; 38. Peraturan Bupati Toban' Nomor 63 Tahun 2014; 39. Peraturan Bupati Tuba.ti Nomor 80 Tahun 2020
Materi Pokok: mengatur mengenai perubahan Peraturan Bupati Nomor
80 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) pada Rumah Sakit Umum Daerah
di Kabupaten Tuban; yaitu terkait tarif PCR, tarif rapid tes,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2021.
mengubah Peraturan Bupati Nomor
80 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) pada Rumah Sakit Umum Daerah
di Kabupaten Tuban
jumlah 9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pangkal Pinang Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 20
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Viris Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangalpinang.
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai Kebutuhan Antisipasi Dan Penanganan Dampak Penularan Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019 Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga, bahwa sehubungan telah dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu dari Pemerintah Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020.
Materi pokok : Batasan penggunaan, penganggaran, tata cara pelaksanaan dan penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2020.
Jumlah Halaman : 17 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buleleng Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA PENDUKUNG DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
ABSTRAK:
a.bahwa dalam pemberian insentif bagi tenaga pendukung yang membantu penanganan Corona Virus Disease 2019, diperlukan standar pedoman pelaksanaan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan, prinsip kehati-hatian yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b.bahwa dengan memperhatikan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu,Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf A, angka 6, huruf a, angka 6) disebutkan bahwa Pemberian Insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar COVID-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Pendukung Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
11.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Pasal 1 Ketentuan Umum
Pasal 6 Tugas Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Bagi Mahasiswa/ Mahasiswi Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) di Kabupaten Sumba Tengah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pemberian bantuan langsung yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu membentuk Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Bagi Mahasiswa/ Mahasiswi Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) di Kabupaten Sumba Tengah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Bagi Mahasiswa/ Mahasiswi Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) di Kabupaten Sumba Tengah
Dasar Hukum: UU No. 3 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Inpres No. 4 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020; SE Mendagri No. 440/2622/SJ; Perda Kab. Sumba Tengah No. 4 Tahun 2016; Perbup Sumba Tengah No. 32 Tahun 2019
Materi Pokok terdiri dari: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Sasaran dan Kriteria; V. Mekanisme Pendataan; VI. Pelanggaran; VII. Penyaluran dan Besaran; VIII. Pelaporan; IX. Pemantauan dan Evaluasi; X. Dukungan Stake Holder; XI. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2020.
7 Halaman Isi; 2 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan adanya wabah penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, yang menyebabkan perubahan sistem kerja sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan
bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Pengasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu tentang ketentuan umum, capaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja yang dilakukan secara online, dapat dilakukan secara manual sampai dengan Bulan Juni 2020, dalam hal terjadinya bencana/wabah/Kejadian Luar Biasa (KLB)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Pengasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
