Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Subsidi Suku Bunga Kredit Usaha Mikro Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Di Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Subsidi Suku Bunga Kredit Usaha Mikro Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Kabupaten Bombana dipandang belum efektif dalam pelaksanaannya maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Subsidi Suku Bunga Kredit Usaha Mikro Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Kabupaten Bombana;
Dasar hukum peraturan ini:
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-undang; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau mengahadapi ancaman perekomian Nasioanal ebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nasional Nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan Negara untuk Penanganan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan atau stabilitas sistem Keuangan serta penyelamatan Ekonomi Nasional; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional; Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19); Peraturan menteri Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Cara Penyampaian Data Debitur Koperasi dalam rangka Pemberian Subsidi Bunga untuk Kredit Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2020 ten tang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Micro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
Materi pokok peraturan ini:
1. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f diubah;
2. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
Peraturan yang diubah adalah Peraturan Bupati Bombana Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Subsidi Suku Bunga Kredit Usaha Mikro Dalam Rahgka Pemulihan Ekonomi Nasional di Kabupaten Bombana.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 53 Tahun 2017
pengelolaan - pasar -rakyat - yang - bersumber - dari - angaran - pendapatan - dan - belanja - negara - dan - atau - anggaran - pendapatan - dan - belanja - daerah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD 2018/53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan/Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2005 setelah diserahkan pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk optimalisasi pengelolaan tanah, bangunan, dan fasiitas penunjangan paar rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka perlu membentuk Perbup tentang Pengelolaan Pasar Rakyat yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; ermendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2011; Permen Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/5/2017; Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2005; Perda Kab. Bogor No. 11 Tahun 2005; Perbup Bogor No. 55 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Pengelolaan Bangunan Sarana Dan Prasarana Pasar Rakyat, Hak Kewajiban Dan Larangan PD.Pasar Tohaga, Tarif Jasa Pelayanan, Serta Terima Sementara, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 72) Mengenai Penunjukan Daerah Indonesia, dimana Uang Asing dapat diterima Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dengan Menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia yang Sah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1961.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 55 Tahun 1957) Tentang Pengeluaran Surat Perbendaharaan Untuk Tahun 1957
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1957.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Komite Ekonomi Kreatif Dan Inovasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Perda No. 5 Tahun 2020 maka perlu menetapkan Perbup tentang Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;UU No. 24 Tahun 2019; Perpres No. 142 Tahun 2018; Perda Prov Jabar No. 15 Tahun 2017; Perda Kab. Cianjur No. 8 Tahun 2016; Perda Kab. Cianjur No. 5 Tahun 2020; Perbup Cianjur No. 50 Tahun 216 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 74 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan Dan Keanggotaan , Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Struktur Organisasi , Tata Kerja , Pelaporan , Pengangkatan Dan Pemberhentian ,Dan Pembiayaan .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2020.
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPengelolaan Keuangan Negara/DaerahPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganPerekonomianCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mengubah :
Permendag No. 41 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 54, BN.2020/NO.541, jdih.kemendag.go.id : 6 hlm
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pasar Murah dan Operasi Pasar
ABSTRAK:
Dalam rangka menstimulus masyarakat miskin di Kabupaten Cilacap untuk meningkatkan daya beli terhadap bahan kebutuhan pokok serta mengurangi dampak ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap maka perlu melaksanakan pengurangan harga di bawah harga pasar dengan memberikan bantuan dalam bentuk subsidi yang bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap melalui kegiatan pasar murah dan operasi pasar
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi jawa Tengah; UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pememrintahan Daerah; UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Uu No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan; PP No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perpres No 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No 10 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Cilacap TA 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : penyelenggaraan pasar murah dan operasi pasar. Dengan adanya kegiatan Pasar Murah dan Operasi Psar bertujuan agar membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok saat terjadi kenaiakan harga untuk mengurangi dampak ekonomi masyarakat akibat pandemi COvid-19. Selain itu diatur tentang jenis komoditas, sumber dana dan alokasi subsidi, besaran subsidi dan penetapan harga, persyaratan tugas dan fungsi penyedia barang; pelaksanaan dan penatausahaan; pertanggung jawaban dan pelaporan; monitoring dan evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Perbup Cilacap No 37 Tahun 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 54 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta mendukung pangan pemerintah sebagai bagian dari sub system cadangan pangan Nasional, perlu menyusun Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah, perlu menyusun Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah yang dapat memberikan arah dan tujuan yang jelas terhadap pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah.
- UU No. 28 Tahun 1999
- UU No.17 Tahun 2003
- UU No. 1 Tahun 2004
- UU No. 33 Tahun 2004
- UU No. 30 Tahun 2008
- UU No. 18 Tahun 2012
- UU No. 23 Tahun 2014
- Perpres No. 4 Tahun 2015
- PP No. 68 Tahun 2002
- PP No.28 Tahun 2004
- PP No.58 Tahun 2005
- PP No. 17 Tahun 2015
- Perpres No.83 Tahun 2006
- Inpres No. 5 Tahun 2015
- Keputusan Bersama Menko ekonomi dan Menkokesra Nomor 34/Kep/MENKO/KESRA/VIII/2005
- Permerindag No. 22 Tahun 2005
- Permentan NO. 65 Tahun 2010
- Permendag NO. 4 Tahun 2012
- Perda No. 11 Tahun 2016
- Perda No. 20 Tahun 2016
Pengelolaan Cadangan Pangan dimaksudkan untuk mendukung Penyediaan Cadangan Pangan Daerah di Boolang Mongondow Selatan dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi Petani/Produsen Pangan strategis sesuai dengan Potensi Daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen dan paceklik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2017.
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Ilmu Pengetahuan dan TeknologiPerekonomianKebijakan Pemerintah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERPRES No. 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Listrik
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
