Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye
ABSTRAK:
Bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan ketertiban pemasangan alat peraga kampanye perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasangan AIat Peraga Kampanye
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018
Materi Pokok: Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Tata Cara Perizinan, Tata Cara Penerapan Sanksi Administrasi, Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemasangan
Alat Peraga Kampanye
Jumlah Halaman: 11 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 27 Tahun 2022
Partai Politik dan PemiluBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK-penghitungan-penganggaran-pengajuan-penyaluran-pertanggungjawaban
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2022/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik. Perlu disesuaikannya Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No 60 Tahun 2019 dengan proses perencanaan keuangan daerah dan dinamika sosial akibat pandemi corona virus disease 2019.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No 28 Tahun 1959; UU No 2 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir No 5 Tahun 2008.
Dalam Peraturan ini diatur Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Mengatur mengenai ketentuan umum, penetapan jumlah bantuan keuangan, pengajuan, verifikasi kepengkapan administrasi partai politik, penyaluran, penggunaan, laporan pertanggungjawaban penggunaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
PP No. 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
PP No. 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
Mengubah :
PP No. 3 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Uu Nomor 15 Tahun 1969, Tentang Pemilihan Umum
Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Dan
Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Daerah Propinsi Irian Barat
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 28, LN. 1970/ No 38 , LL Bphn : 2 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Untuk Daerah Propinsi Irian Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 1970.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (3) Perda No 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Perwali tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD Kota Surakarta;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kota Surakarta No 7 Tahun 2006; Perda Kota Surakarta No 7 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, hibah, belanja bantuan sosial, bantuan keuangan kepada partai politik, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 30B Tahun 2014 dicabut.
96 hlm
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2014
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2014.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2013
Peraturan KPU No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pemungutan, Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia Di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014
Mencabut :
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tatacara Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik;bahwa untuk memperkuat sistem dan kelembagaan
Partai Politik melalui peningkatan Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik serta transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan Bantuan Keuangan Partai
Politik perlu diatur mekanisme penyerahan Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10
Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Tatacara Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik dengan sistematika; Ketentuan Umum; Perhitungan Bantuan Keuangan; Penganggaran; Pengajuan Bantuan Keuangan; Verifikasi Kelengkapan Administrasi; Penyaluran Bantuan Keuangan; Penggunaan Bantuan Keuangan; Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan; Sanksi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022.
18 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
