Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 12 Tahun 1985, UU No. 21 Tahun 1997, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UUNo. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 30 Tahun 2011, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2017, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 64 Tahun 2013, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 10 Tahun 2009, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 8 Tahun 2011, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 25 Tahun 2016, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 12 Tahun 2017, Perbup Kab. Kapuas Hulu No. 30 Tahun 2015, Perbup Kab. Kapuas Hulu No. 72 Tahun 2016, Perbup Kab. Kapuas Hulu No. 54 Tahun 2017, Perbup Kab. Kapuas Hulu No. 63 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang ringkasan laporan realisasi anggaran dan penjabaran laporan realisasi anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2018.
Peraturan ini terdiri dari 9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 39 Tahun 2018
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2018/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara pemberian Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meminimalisir dampak dari limbah bahan berbahaya dan beracun (83) dari sisa
suatu usaha dan/atau kegiatan maka setiap orang atau badan usaha yang melakukan penyimpanan sementara
Limbah 83 wajib memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah E}3;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tana Toraja tentang Tata Cara Pemberian lzin Penyimpanan Sementara Limbah 83 diatur dalam
Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Tata Cara Pemberi an lzin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Ta:r-.bahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O12 tentang Izin Lingkungan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 48, Tambahan kmbaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 1 Tahun 2O 14 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungar Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tala Toraja Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
KETENTUAN UMUM
TATA CARA PERIZINAN
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
a. bahwa telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka perlu membentuk Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 112 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksaanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu ditinjau kembali, karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979,Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984,Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 ,Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999,Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006,Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007,Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008,Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabuaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum,pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pelayanan online, pelayanan adminduk terintegrasi, jangka waktu pelayanan, lingkup pengkajian, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan SIAK, ruang lingkup dan tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, kartu tanda penduduk elektronik dan pelayanan lintas sektor, pengelolaan arsip, pengolahan, pengendalian, petugas registrasi, pembinaan, pelaopran dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2018.
109 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 92 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11).
1.KETENTUAN UMUM
2.ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
3.KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
4.APBDesa
5.PENGELOLAAN
6.PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
7.KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 39 Tahun 2018
JENIS RENCANA USAHA-KEGIATAN-WAJIB MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2018/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jenis Rencana Usaha dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Dokumen Lingkungan
ABSTRAK:
Aktivitas dalam bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
UU No 23 Th 2000; UU No 26 Th 2007; UU No 32 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 27 Th 2012; Permen Lingkungan Hidup No 05 Th 2012; Permen Lingkungan Hidup No 16 Th 2012; Permen Lingkungan Hidup No m8 Th 2013; Perda Prov Banten No 51 Th 2002; Perda Kab Lebak No 5 Th 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TULANG BAWANG BARAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan sebagai pedoman guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas jabatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Permenhub No 139 Tahun 2016; Perda Kab Boyolali No 16 Tahun 2016; Perbup Boyolali No 25 Tahun 2018; Perbup Boyolali No 26 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang uraian tugas Dinas Perhubungan yang terdiri tugas dan fungsi Sekretariat Dishub, Bidang Pengembangan dan Keselamatan, Bidang Pengujian dan Rekayasa Kendaraan, serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 65 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
33 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pinjaman/Utang Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim
ABSTRAK:
Dalam rangka efektifitas, transparansi dan akuntabel
dalam pengelolaan pinjaman/utang pada Badan Layanan Umum
Daerah sebagai tindaklanjut pelaksanaan Pasal 18 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 88 ayat
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Pinjaman/Utang pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang
Pengelolaan Pinjaman/Utang pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim, dengan sistematika : Ketentuan Umum; Pengelolaan Pinjaman/Utang; Persyaratan, Kewenangan dan Batas Pinjaman/utang; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 39 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA DAN ESELON JABATAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TIPE A DAN STAF AHLI
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA DAN ESELON JABATAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TIPE A
DAN STAF AHLI
ABSTRAK:
bahwa untuk mengintegrasikan tugas dan fungsi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, dan Eselon Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A dan Staf Ahli.
1. UU No. 5 Tahun 2014
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. UU No. 30 Tahun 2014
4. PP No. 18 Tahun 2016
5. Perpres No. 16 Tahun 2018
6. Permndagri No. 80 Tahun 2015
7. Perda kab. Bengkulu Utara No. 14 Tahun 2016
1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dihapus serta ditambahkan 3 (tiga) angka yaitu angka 7, angka 8, dan angka 9
2. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diubah,
3. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) diubah,
4. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) diubah,
5. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) diubah
6. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 ditambahkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 42A
7. . Ketentuan Pasal 65 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3),
8. Ketentuan Pasal 66 ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), ayat 4 dan ayat (5),
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
