Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mempermudah dan memberikan pelayanan yang maksimal dalam bidang perizinan dan non perizinan telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
b. bahwa berdasarkan rekomendasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi dan evaluasi capaian aksi pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa pelayanan perizinan dilakukan satu pintu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c. bahwa sesuai hasil evaluasi atas pelayanan perizinan terdapat beberapa pelayanan perizinan yang belum dimandatkan pelayanan perizinannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 tahun 2019 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2020.
Peraturan Bupati mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas yaitu tentang Pelayanan perizinan yang dimandatkan kepada Kepala DPMPTSP dan Pemberian mandat di bidang perizinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2020.
13 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 56 Tahun 2012
PERBUP Kab. Blora No. 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi dan perkembangan
keadaan atas pelaksanaan pendelegasian
kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan di
Kabupaten Blora, beberapa ketentuan dalam
Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019
tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan
Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 4 ayat (2) huruf b.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2019.
Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 diubah.
5 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 56 Tahun 2020
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK - PEMBERIAN PERIZINAN - LAYANAN PUBLIK TERTENTU
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 56, BD Tahun 2020 No. 57
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Perizinan Dan Layanan Publik Tertentu Di Provinsi Banten
ABSTRAK:
Untuk menjamin keberlangsungan pembiayaan pembangunan di Provinsi Banten diperlukan strategi dan kebijakan aspek perpajakan.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 31 Th 1999; UU No 23 Th 2000; UU No 25 Th 2007; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Permendagri No 112 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Konfirmasi Status Wajib Pajak; 3. Layanan Publik Tertentu; 4. Status Wajib Pajak Terkait Dengan Pemberian Layanan Publik Tertentu; 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2020.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 56 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 TentangPenyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 56 Tahun 2015
Penanaman Modal dan InvestasiPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2008 tentang Jenis-jenis Pelayanan Umum/Perizinan Yang Dikelola Oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD Tahun 2015/No.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Perizinan yang Dikelola oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang perizinan perlu mengatur pelayanan perizinan yang dikelola oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo; bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2008 tentang Jenis-jenis Pelayanan Umum/ Perizinan Yang Dikelola Oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Wonosobo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perizinan Yang Dikelola Oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jenis Pelayanan Perizinan
Bab III Pelaksanaan Pelayanan Perizinan
Bab IV Wewenang Penandatanganan Perizinan
Bab V Penatalaksanaan dan Penatausahaan Pelayanan Perizinan
Bab VI Tim Pengkaji Perizinan
Bab VII Ketentuan Peralihan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2015.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2008 dicabut.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 56 Tahun 2017
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAPINANG
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD 2017/NO. 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAPINANG
ABSTRAK:
Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 29 tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2007; KEPMENKES No. 129/Menkes/SK/II/2008; PERBUB Labusel No. 45 Tahun 2016.
Maksud dan Tujuan serta Ruang Lingkup dari penetapan standar minimal pelayanan di RSUD Kotapinang, SPM BLUD RSUD ditetapkan menurut bentuk dan isi yang meliputi jenis pelayanan, indicator dan standar pencapaian kinerja pelayanan. Uraian SPM meliputi Dimensi Mutu, Tujuan, Defenisi operasional, frekuensi pengumpulan data, periode Analisa, numerator, denominator, sumber data, standar dan penanggung jawab pengumpulan data. Fungsi serta prinsip penyusunan SPM.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Desember 2017
Penjelasan: - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tim
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten
Brebes;
Undang–Undang 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Bab III Tugas
Bab IV Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Bab V Pembiayaan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 56 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 , Pasal 8 ayat (3),
Pasal 9 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat
(5), Pasal 28 ayat (7), Pasal 30 ayat (3), Pasal 34 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Pengujian Kendaraan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2020, maka perlu
menetapkan Mekanisme Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
dengan Peraturan Bupati;
dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015; Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor
2874/ AJ.402/DRJD/ 2017; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2010; Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2019
peraturan bupati tentang mekanisme pelayanan
pengujian kendaraan bermotor meliputi ketentuan umum; tujuan, standar pengujian; objek pengujian, masa berlaku uji berkala; jenis dan persyaratan pengujian kendaraan bermotor; mekanisme pengujian; tata cara penyetoran retribusi; penagihan retribusi; pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; penghapusan piutang retribusi; sanksi administratif;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2020.
jumlah 12 halaman dan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
