Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 20.032 peraturan dalam 0,037 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 48 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Analisa Standar Belanja

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Riau No. 71 Tahun 2020 tentang Analisa Standar Belanja

Download file:

Pergub 48 Tahun 2021.PDF

standar

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 48, BD.2021/No.48

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Analisa Standar Belanja

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 ayat (5) dan ayat (6) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan peraturan gubernur tentang analisa standar belanja
pasal 18 ayat (6) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, undang-undang nomor 61 tahun 1958, undang-undang nomor 23 tahun 2014, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, peraturan presidenn nomor 33 tahun 2020, peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015, peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016, peraturan menteri dalam negeri nomor 108 tahun 2016,peraturan menteri dalam negeri nomor 70 tahun 2016, peraturan menteri dalam negeri nomor 70 tahun 20-19, peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020, keputusan menteri dalam negeri nomor 050-3708 tahun 2020
pergub ini mengatur tentang : ketentuan umum, ruang lingkup, penerapan analisa standar belanja, pengendalian dan pengawasan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2020 tentang Analisa Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
108 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 48 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2022

Abstrak

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

PERGUB Prov. Gorontalo No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2022

Mencabut

PERGUB Prov. Gorontalo No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2021
PERGUB Prov. Gorontalo No. 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2021
PERGUB Prov. Gorontalo No. 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2021
Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2021

Download file:

Pergub No.48 th 2021 ttg ...Regional TA 2022.pdf

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 48, BD.2021/NO.48

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Ayat (5) Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 3 Tahun 2006; Perda No. 5 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2022 termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2021.
Terdiri dari 799 halaman dengan lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PEDOMAN PEMBENTUKAN USAHA PELAYANAN JASA ALAT DAN MESIN PERTANIAN TERPADU PROVINSI JAWA TIMUR

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

2021PERGUBJATIM048.pdf

PEDOMAN

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 48, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 No 48 Seri E

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN USAHA PELAYANAN JASA ALAT DAN MESIN PERTANIAN TERPADU PROVINSI JAWA TIMUR

ABSTRAK:

a. bahwa alat dan mesin pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian pada saat penanganan budidaya, panen, pascapanen dan pengolahan hasil pertanian; b. bahwa saat ini banyak bantuan alat mesin pertanian kepada kelompok tani/petani yang belum dimanfaatkan secara optimal serta banyak yang dalam kondisi rusak, sehingga perlu dilakukan langkah penguatan dan pemantapan alat mesin pertanian; c. bahwa untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian perlu menumbuhkembangkan sistem kelembagaan usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian yang dipadukan dengan pengembangan perbengkelan alat dan mesin pertanian; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian Terpadu;
UU No 2 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 18 Tahun 1950: UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015: UU No 18 Tahun 2012: PP No 81 Tahun 2001: PP No 38 Tahun 2007: Permentan No 65/Permentan/ OT.140/12/2006.
Dalam rangka pembangunan sektor pertanian berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan alat dan mesin pertanian kepada petani/kelompok tani.; Bantuan alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud dapat berupa barang atau uang. Untuk optimalisasi penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud masyarakat pertanian perlu membentuk usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian secara terpadu. Untuk pembentukan usaha layanan jasa alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud mengikuti Pedoman Pembentukan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 9 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 22 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 11 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Fungsional Sandiman
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 10 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2015 Tentang Formasi Jabatan Fungsional Pada Dinas Pendidikan
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 125 Tahun 2020 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Dan Pertanahan
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2014 Tentang Formasi Jabatan Fungsional Pada Inspektorat
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 77 Tahun 2019 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pada Dinas Lingkungan Hidup
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 178 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pada Satuan Polisi Pamong Praja
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2014 Tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Pengelolaan Kepegawaian Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 122 Tahun 2019 tentang Formasi Jabatan Fungsional Operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database Kependudukan
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 104 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian dan Kehutanan
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2015 Tentang Formasi Jabatan Fungsional Pada Dinas Pendidikan
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2015 Tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 23 Tahun 2018 tentang Formasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Pada Perangkat Daerah /Unit Perangkat Daerah
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 152 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2014 Tentang Formasi Jabatan Fungsional Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 139 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 234 Tahun 2015 Tentang Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 138 Tahun 2018 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga Dan Asisten Pelatih Olahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 130 Tahun 2018 tentang Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 112 Tahun 2018 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian Dan Kehutanan
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 31 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 178 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pada Satuan Polisi Pamong Praja
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 234 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 190 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 162 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 16 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 13 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pada Dinas Pelayanan Pajak
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 270 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Pengelolaan Kepegawaian Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 177 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Inspektorat
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 162 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 85 Tahun 2011 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 31 Tahun 2012 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 54 Tahun 2013 tentang Formasi Jabatan Fungsional Penera.
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 134 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis dan Jabatan Fungsional Pustakawan.
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 188 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Biro Hukum.
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 9 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi, Informatika dan Kehumasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 136 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan dan Transportasi.
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 161 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan.
Keputusan Gubernur Nomor 40 Tahun 2004 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Perumahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Keputusan Gubernur Nomor 32 Tahun 2004 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Keputusan Gubernur Nomor 49 Tahun 2004 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Keputusan Gubernur Nomor 57 Tahun 2004 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Download file:

Pergub_DKI_47_2021.pdf

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - JABATAN/PROFESI/KEAHLIAN/SERTIFIKASI - STANDAR/PEDOMAN

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 47, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71017

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka ningkatkan pengembangan karir, kinerja, kualitas, dan profesionalisme PNS, khususnya pejabat fungsional, serta untuk menjamin kepastian hukum perolehan data jumlah dan susunan jabatan fungsional yang dibutuhkan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, perlu menetapkan Pergub tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permenpan RB No. 13 Tahun 2019; serta Permenpan RB No. 1 Tahun 2020.
Peraturan ini berisi tentang ketegori, jenjang jabatan, pangkat/golongan ruang, uraian kegiatan dan hasil kerja, penghitungan kebutuhan dan pengisian formasi jabatan fungsional, pengangkatan, pemberhentian dari jabatan dan pengangkatan kembali, serta pengendalian dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku, PERGUB No. 85 Tahun 2011; PERGUB No. 31 Tahun 2012; PERGUB No. 54 Tahun 2013; PERGUB No. 134 Tahun 2014; PERGUB No. 162 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERGUB No. 152 Tahun 2018; PERGUB No. 177 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERGUB No. 8 Tahun 2019; PERGUB No. 188 Tahun 2014; PERGUB No. 270 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERGUB No. 30 Tahun 2019; PERGUB No. 9 Tahun 2015; PERGUB No. 13 Tahun 2015; PERGUB No. 16 Tahun 2015; PERGUB No. 136 Tahun 2015; PERGUB No. 162 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERGUB No. 47 Tahun 2018; PERGUB No. 190 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERGUB No. 75 Tahun 2020; PERGUB No. 234 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERGUB No. 139 Tahun 2018; PERGUB No. 31 Tahun 2016; PERGUB No. 161 Tahun 2016; PERGUB No. 178 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERGUB No. 59 Tahun 2019; PERGUB No. 23 Tahun 2018 PERGUB No. 112 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERGUB No. 104 Tahun 2019; PERGUB No. 130 Tahun 2018; PERGUB No. 138 Tahun 2018; PERGUB No. 77 Tahun 2019; PERGUB No. 122 Tahun 2019; PERGUB No. 125 Tahun 2020; PERGUB No. 9 Tahun 2021; PERGUB No. 10 Tahun 2021; PERGUB No. 11 Tahun 2021; serta PERGUB No. 22 Tahun 2021.
11 hal.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan/Ternak Dan Produk/Bahan Asal Hewan/Ternak Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERGUB PROV.BANGKA BELITUNG NO.47 TAHUN 2021.pdf

PEDOMAN-PEMASUKAN-PENGELUARAN-HEWAN

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 47, Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 30 Seri E

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan/Ternak Dan Produk/Bahan Asal Hewan/Ternak Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi berwenang melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi. Bahwa dalam rangka melindungi masyarakat, hewan/ternak serta lingkungan dari ancaman penyakit yang bersumber dari hewan/ternak serta produk/bahan asal hewan/ternak, perlu upaya pengendalian dengan menetapkan pedoman rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan/ternak dan produk/bahan asal hewan/ternak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga perlu ditetapkan PERGUB.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2008, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/PK.230/5/2016, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 tahun 2019.
PERGUB ini mengatur mengenai Pedoman Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Asal Hewan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi Ketentuan Umum, Jenis Rekomendasi, Tata Cara Dan Syarat Permohonan Rekomendasi, Kewajiban Dan Hak Pemohon, Pembinaan Dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2021.
18

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 47 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Riau No. 22 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Riau

Mengubah sebagian

PERGUB Prov. Riau No. 43 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau

Download file:

Pergub No 47 Tahun 2021 Salin.PDF

Corona-Virus-Disease-2019

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 47, BD.2021/No. 47

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau

ABSTRAK:

Bahwa Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVTD-19) di Provinsi Riau.
Dasar Hukum Pergub ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07 /2021 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016;
Ketentuan dalam Lampiran IV Peraturan Gubemur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 43) diubah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran IV Peraturan Gubemur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp I

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 46 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Permukaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Download file:

Pergub NTT No. 46 Tahun 2021.pdf

nilai-penghitungan-pedoman

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 46, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 047

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Faktor-Faktor dalam Penghitungan NPAP; Bab 3. Tata Cara Penghitungan Besaran NPAP; Bab 4. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2021.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 halaman; 5 halaman lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 46 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Abstrak

Asuransi Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB No. 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan.

Download file:

Pergub_DKI_46_2021.pdf

asuransi - kesehatan - bantuan sumbangan, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan bencana - standar/pedoman

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 46, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 34007

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka sinergi kebijakan pendanaan jaminan kesehatan nasional dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang di dalamnya terdapat kebijakan iuran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan perlu diganti
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan yang terdiri dari manfaat jaminan kesehatan; kepesertaan; pengadministrasian jaminan kesehatan; sistem informasi; pemantauan dan evaluasi; dan pembiayaan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan
15 hal.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 46 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Pergub No.46 th 2021 ttg ...si & Dokumentasi.pdf

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 46, BD.2021/NO.46

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 3 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi termasuk didalamnya mengatur tentang akses informasi dan dokumentasi publik, hak dan kewajiban, PPID, kelengkapan PLID, Mekanisme Permohonan informasi dan dokumentasi, pembinaan dan pengendalian penataan PLID, keberatan dan sengketa informasi, FKPPID, pendanaan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
Terdiri dari 20 halaman tanpa lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 45 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Harga Pembeluan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Standar/Pedoman

Download file:

PETUNJUK PELAKSANAAN PENE...SI PEKEBUN MITRA.pdf

PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN HARGA PEMBELUAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 45, Berita Daerah

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Harga Pembeluan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, memberikan kewenangan kepada Gubemur untuk menetapkan harga tandan buah segar kelapa sawit; b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan perolehan harga yang wajar dari tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun mitra serta menghindari adanya persaingan tidak sehat diantara pabrik kelapa sawit perlu menetapkan harga pembelian kelapa sawit produksi pekebun mitra; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 14 Tahun 1964, UU No 20 Tahun 2008, UU No 19 Tahun 2013, UU No 23 Tahun 2014, UU No 39 Tahun 2014, UU No 22 Tahun 2019, Permentan No 98/Permentan/OT.140/9/2013, Permentan No 11/Permentan/OT.140/3/2015, Permendagri No 80 Tahun 2015, Permentan No 01/Permentan/KB.120/1/2018, Pergub Lampung No 56 Tahun 2019
Peraturan Gubernur Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2021.
Halaman : 15

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT