Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2014

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SINJAI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III JENIS OBJEK PBB-P2 BAB IV PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN BAB V PEMELIHARAAN BASIS DATA BAB VI PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT PBB- P2 BAB VII PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PBB-P2 BAB VIII PEMBATALAN DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANSKI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAB IX PEMBATALAN KESALAHAN TULIS KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAB X PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERESAAN DAN PERKOTAAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SINJAI

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sinjai

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Sinjai

Tanggal Penetapan

06 Januari 2014

Tanggal Pengundangan

06 Januari 2014

Tanggal Berlaku

06 Januari 2014

Sumber

BD.2014/NO.3

Subjek

PERPAJAKAN - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sinjai

Bidang

Halaman ini telah diakses 717 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

3-PERBUP-TATA-CARA-PENGELOLAAN-DAN-PELAYANAN-PBB-P2-EDIT-LAGI.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SINJAI
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2014/NO.3
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SINJAI
ABSTRAK:	a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, secara otomatis kewenangan pengelolaan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) diserahkan dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (5), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (7), dan Pasal 24 ayat (3), serta Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan PBB P2 di Kabupaten Sinjai dengan Keputusan Bupati; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; - 2 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan; 7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 18); 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 2); 9. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III JENIS OBJEK PBB-P2 BAB IV PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN BAB V PEMELIHARAAN BASIS DATA BAB VI PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT PBB- P2 BAB VII PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PBB-P2 BAB VIII PEMBATALAN DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANSKI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAB IX PEMBATALAN KESALAHAN TULIS KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAB X PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERESAAN DAN PERKOTAAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2014. NOMOR 3 TAHUN 2014 21

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2014

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SINJAI

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT