KOMODITAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PRODUK UNGGULAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD.2016/No.84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Komoditas Pertanian Perkebunan dan Produk Unggulan Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
Dalam mengkoordinasikan program kerja kegiatan bidang Perekonomian agar lebih meningkatkan efisiensi dan efektifas dalam meningkatkan pembangunan daerah maka perlu disusun perencanaan terarah terpadu antar lintas sektor lingkup perekonomian, maka perlu dirumuskan kegiatan-kegiatan prioritas bidang Perekonomian sebagai Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Komoditas Pertanian Perkebunan dan Produk Unggulan Kabupaten Banjar., dengan isi singkat sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Tujuan dan Sasaran; 3. Pembentukan Kluster; 4. Pembentukan Forum Stakeholder, 5. Perangkat Daerah Mendukung Pelaksanaan dan Pengendalian Kluster dan Forum Stakeholder; 6. Penyelenggaraan Ekonomi Lokal dan Daerah. 7. Ketentuan Lain-lain; 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 64 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan "Sabilulungan"
ABSTRAK:
Bahwa masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang mendesak dan memerlukan lamgkah langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik dalam upaya pelayanan dan penangan terhadap masalah kesejahteraan sosial agar lebih efektif maka perlu menetapkan Perbup tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan "Sabilulungan".
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 15 Tahun 2010; Kepmensos RI No. 50/HUK/2013; Perda Kab. Bandung n No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. bandung No. 25 Tahun 2009; Perda Kab. Bandung No. 11 Tahun 2010; Perda Kab. Bandung No. 6 Tahun 2011; Perda Kab. Bandugn No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 1 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 7 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembe ntukan Keududkan Dan Stuktur Pelaksana SLRT-Penangan Kemiskinan Sabilulungan, Tata Kerja, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2016.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung No. 58 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Temanggung Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk melanjutkan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Temanggung dan meningkatkan efektifitas Program tersebut maka diperlukan Peraturan Bupati mengenai pentunjuk teknis pelaksanaan guna koordinasi dan sinergi antar instansi muali dari perencanaan,pelaksanaan dan pengawasan dengan mengedepankan peran masyarakat
UU No.13 Tahun 1950, UU No.8 Tahun 1985, UU No.19 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, UU No.14 Tahun 2015, PP No.6 Tahun 1988, PP No.68 Tahun 2002, PP No.7 Tahun 2003, PP No.58 Tahun 2005, PP No.18 Tahun 2012,Perpres No.13 Tahun 2009, Perpres Bo.15 Tahun 2010, Pemen Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2016
Dalam Perbup ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 berupa Ketentuan Umum,Tujuan dan Sasaran, Pengelolaan dan Pengorganisasian, Perencanaan dan Penganggaran, Mekanisme Pelaksanaan, Pengendalian, Pegaduan, Sanksi-Sanki, Petunjuk, Ketentuan Penutup dan yang terakhir Lampiran Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
32 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD Tahun 2016/No.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah serta mempercepat perwujudan masyarakat Banjarnegara yang maju, mandiri, berdaya saing, dan sejahtera, maka perlu penguatan daya dukung, kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah melalui pendekatan pembangunan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek); bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan yang inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya dukung, kapasitas dan peningkatan daya saing daerah, perlu adanya Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara untuk memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada seluruh aspek pembangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 ; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2011 ; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2012 .
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, ruang lingkup, kebijakan penguatan SDIa Kabupaten Banjarnegara, penataan unsur SIDa , Penataan kelembagaan SIDa . pengambangan SIDa, tim koordinasi penguatan SIDa, pembinaan, pembiayaan. pelapooran, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2016.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 57 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 48 Tahun 2016
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2016/No.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016. tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan tugas dan fungsi, susunan organisasi, rincian tugas, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
29 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 32 Tahun 2016
ASAR BUAH, PRODUK UNGGULAN DAN REST AREA - pengelolaan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2016/No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pasar Buah, Produk Unggulan dan Rest Area Desa Ngipik Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan selesainya Pembangunan Pasar
Buah, Produk Unggulan, dan Rest Area Desa
Ngipik Kabupaten Temanggung perlu dilakukan
Pengelolaan Pasar Buah, Produk Unggulan, Dan
Rest Area Desa Ngipik Kecamatan Pringsurat
Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pasar
Buah, Produk Unggulan, Dan Rest Area Desa
Ngipik Kecamatan Pringsurat Kabupaten
Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, fasilitas pasar buah, produk unggulan, dan rest area Desa ngipik Kecamatan Pringsurat Kab Temanggung, penempatan pedagang, jumlah dan ukuran Los, waktu operasional, pengelolaan pasar, penetapan retribusi penempatan los, tata cara pembayaran, pengelolaan persawahan, pengelolaan perkebunan, pengelolaan MCK dan air bersih.hak, kewajiban dan larangan, penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2016.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran cadangan pangan pokok daerah di Kabupaten Cianjur kepada masyarakat sebagai salah satu upaya pencapaian standar pelayanan minimal di bidang ketahanan pangan Kabupaten Cianjur, maka perlu suatu pedoman penyaluran cadangan pangan pokok daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005; Peraturan Mneteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011; dan Peraturan Daerah Kabupten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman penyaluran cadangan pangan pokok daerah, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Besaran Cadang Pangan 3. Organisasi Pelaksana Penyaluran 4. Penyaluran 5. Pelaporan 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2015.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 24 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN UMUM PROGRAM JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN SEJAHTERA PENAGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN TAHUN 2016
ABSTRAK:
BAHWA GUNA KELANCARAN PROGRAM JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN SEJAHTERA PENANGGUNANGAN FEMINISASI KEMISKINAN DALAM RANGKA PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENAGGULANGAN KEMISKINAN, PERLU MENETAPKAN PERBUP TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN SEJAHTERA PENANGGUNANGAN FEMINISASI KEMISKINAN
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
