PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2011

Menemukan 8.507 peraturan dalam 0,037 detik

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 Tahun 2011
Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Perindustrian

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenperin No. 30/M-IND/PER/7/2017 Tahun 2017 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal Dan Badan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian
Mencabut :
  1. Permenperin No. 07/M-IND/PER/5/2005 Tahun 2005 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-18.KU.01.01. Tahun 2011
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenkumham No. 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/4/PBI/2011
Pencabutan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/22/PBI/2008 tentang Pemenuhan Kebutuhan Valuta Asing Korporasi Domestik Melalui Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan BI No. 10/22/PBI/2008 tentang Pemenuhan Kebutuhan Valuta Asing Korporasi Domestik Melalui Bank
Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2011 Tahun 2011
Prosedur Penyusunan Naskah Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permensos No. 4 Tahun 2012 tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 Tahun 2011
Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permentan No. 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/ OT.140/8/2006 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2008 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12 /Per/M.KUKM/XII/2011 Tahun 2011
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Sistem Pengendalian Intern Koperasi, UMKM

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011
Petunjuk Teknis Pelaksaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2012

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-03/MENKO/POLHUKAM/08/2011 Tahun 2011
Kode Etik Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011
Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2011 Tahun 2011
Penghentian Pemasukan Unggas Dan Produk Unggas Dari Negara Jepang Dan Korea Selatan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permentan No. 118/Permentan/OT.140/11/2013 Tahun 2013 tentang Pemasukan Unggas Dan Produk Unggas Dari Negara Jepang Dan Negara Korea Selatan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan