Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD Tahun 2011/No.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Gangguan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, maka perlu menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian lzin Gangguan dalam rangka Pengendalian terhadap dampak Gangguan dalam pendirian tempat usaha; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Rembang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian lzin Gangguan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Retribusi
Bab III Perizinan
Bab IV Tata Cara Penagihan
Bab V Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa
Bab VI Pelaksana dan Pengawasan
Bab VII Penyidikan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 54 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Walikota Kepada Camat
ABSTRAK:
Persyaratan substantif pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan adalah pelimpahan sebagian wewenang walikota kepada camat yang meliputi wewenang bidang perizinan dan non perizinan sesuai dengan Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kepmendagri No. 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Dalam upaya meningkatkan kapasitas camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan serta dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat, perlu melimpahkan sebagian kewenangan pemerintahan dari walikota kepada camat. Pengaturan tentang pelimpahan sebagian kewenangan tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota No. 47 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sehingga perlu disesuaikan dan disempurnakan. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2008; Permendagri No. 4 Tahun 2010; Perda No. 11 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, kedudukan dan tugas camat, kewenangan yang dilimpahkan, pembiayaan dan penerimaan, pembinaan, pelaporan dan evaluasi, prosedur penandatanganan, pertanggungjawaban, pencabutan dan pelimpahan wewenang, penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2019.
9 hlm, Lampiran : 33 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 54 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair
ABSTRAK:
Bahwa Sehubungan Adanya Perubahan Persyaratan Dan Masa Berlakunya Izin Pembuangan Limbah Cair, Maka Perlu Merubah Peraturan Walikota Yang Telah Ditetapkan.
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 47 Tahun 1999; Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 82 Tahun 2001; PermenLHK No. 1 Tahun 2010.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2O05 Nomor 3), diubah Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 dan menambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2015.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 54 Tahun 2019
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PASIEN, BIAYA PENDAMPING RUJUKAN PASIEN, BIAYA PENGOBATAN PASIEN STROKE KE RSPAD GATOT SOEBROTO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien, Biaya Pendamping Rujukan Pasien, Biaya Pengobatan Pasien Stroke ke RSPAD Gatot Soebroto
ABSTRAK:
dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, serta untuk melindungi dan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai, perlu diselenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat yang menderita penyakit Degeneratif khususnya penyakit stroke melalui bantuan biaya pengobatan dan biaya pendampingan rujukan; agar pemberian bantuan pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien, Biaya Pendamping Rujukan Pasien, Biaya Pengobatan Pasien Stroke ke RSPAD Gatot Subroto.
UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; PP No. 82 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien, Biaya Pendamping Rujukan Pasien, Biaya Pengobatan Pasien Stroke ke RSPAD Gatot Subroto dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Kebijakan c.Pembiayaan d.Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan e.Ketentuan Peralihan f.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Nomor 54 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPerizinan, Pelayanan PublikStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Minahasa No. 13 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Perizinan, Pelayanan Publik - Standar/Pedoman
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan untuk berusaha dengan memperhatikan Keamanan, Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan (K3L), perlu menerapkan penggunaan teknologi informasi melalui perizinan berusaha berbasis risiko secara elektronik Online Single Submission dan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, maka perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Minahasa Nomor 13 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 13 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; PERPRES No. 10 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2021; PERDA No. 4 Tahun 2016.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Kota Cilegon
ABSTRAK:
Bahwa Untuk membina Dan Mengembangkan Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Masyarakat Dan Perpustakaan Khusus Perlu dikeluarkan Pengaturan Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Perlu Menetapkan Peraturan wali Kota Cilegon Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Kota Cilegon.
UU No 4 Th 1990; UU No 15 Th 1999; UU No 20 Th 2003; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah PP pengganti UU No 2 Th 2015; UU No 43 Th 2007; UU No 11 Th 2008; UU No 14 Th 2008; UU No 44 Th 2008; UU No 25 Th 2009; PP No 19 Th 2005; PP No 24 Th 2014; Kepmendagri dan Otonami Daerah No 3 Th 2001.
1. Ketentuan Umum; 2. Jenis-Jenis Perpustkaan; 3. Koleksi Perpustakan; 4. Pengembangan Koleksi; 5. sarana Dan Prasana; 6.tenaga Perpustakaan; 7. Layanan Perpustakaan; 8. Pembudayaan Kegemaran Membaca; 9. Pengelola Perpustakaan; 10. Kerja sama; 11. Pendanaan; 12. Pembinaan Dan Pengawasaan; 13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2019.
16 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 54 Tahun 2022
standar pelayanan minimal bidang sosial - penerapan dan pencapaian
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 922
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan Pasal ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah perlu menyusun
rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang memuat Target Pencapaian Standar Pelayanana Minimal dengan mengacu pada Peraturan Menteri. berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No.34 Tahun 2008; UU No.11 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.39 Tahun 2012; PP No.2 Tahun 2018; Permensos No.9 Tahun 2018; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri NO.120 Tahun 2018; Permendagri No.100 Tahun 2018; Perda Batam No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Batam No.7 Tahun 2019
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 54 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman Di Wilayah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Biaya Pengurusan Akta Kelahiran
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
