Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Nomor 13 Tahun 2019

Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Minahasa Nomor 13 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Minahasa

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Tondano

Tanggal Penetapan

06 Februari 2019

Tanggal Pengundangan

06 Februari 2019

Tanggal Berlaku

06 Februari 2019

Sumber

BD Kab. Minahasa 2019 No. 13;

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Minahasa

Bidang

Halaman ini telah diakses 641 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No. 13 Tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Minahasa No. 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa

SOP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON-PERIZINAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Kab. Minahasa 2019 No. 13;
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar tercipta kepuasan masyarakat di bidang perizinan dan non perizinan, perlu penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP); b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu ganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalain huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 ; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 ; 11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 ; 12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 ; 13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; 14. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 ; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 ; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 ; 18.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 ; 19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 ; 20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 ; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 ; 22. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 36 Tahun 2016 ; Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2019. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 39 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DICABUT 10 halaman (14 Bab, 18 Pasal) & 5 Lampiran (68 halaman)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Nomor 13 Tahun 2019

Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT