Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bantuan Hukum bagi Warga Miskin
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, orang miskin atau kelompok orang miskin, tata cara verifikasi terhadap lembaga bantuan hukum, tata cara program bantuan hukum, persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum, tata cara penganggaran dan penyaluran dana bantuan hukum, tata cara dan mekanisme pelaporan prtanggungjawaban, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2018.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 68 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2022
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender sebagai satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Hulu Sungai Utara; Bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta dapat diukur; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 – 2022
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender (Rad Pug) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 – 2019, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Kedudukan, 3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup, 4. Sistematika, 5. Pemantauan dan Evaluasi, 6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2018.
71 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2018/No.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 28, Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaannya.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2013; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 63 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin termasuk di dalamnya mengatur tentang tata cara dan syarat teknis kerjasama, tata cara pengajuan dan penyaluran dana penyelenggaraan bantuan hukum, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum serta tata cara pelaporan pelaksanaan anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.
Terdiri dari 43 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penutupan/Pembebasan Lokalisasi Prostitusi KM. 19 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir dan Lokalisasi Bukti Tenjek Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam mewujudkan Semboyan Kabupaten Katingan Penyang Hinje Simpei maka perlu disertai dengan upaya memberantas penyakit masyarakat diantaranya pelacuran (prostitusi); b. bahwa adanya lokalisasi prostitusi dan tempat-tempat berupa karaoke yang sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai moral di masyarakat Kabupaten Katingan menumbulkan dampak kerawanan sosial dan tindak kejahatan lainnya serta berpengaruh negatif terhadap tatanan kehidupan masyarakat disekitar lokalisasi prostitusi maupun Kabupaten Katingan pada umumnya
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang -Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Bupati Katingan Nomor 86 Tahun 2016
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Larangan; Bab III Tahap Penutupan Lokalisasi; Bab IV Penutupan Tempat Lokalisasi Prostitusi; Bab V Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat; Bab VI Rehabilitasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 49 Tahun 2018
TATA CARA PELAKSANAAN - PENGARUSUTAMAAN - GENDER - PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2018/NO.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
ABSTRAK:
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidakadilan gender sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah;
Dalam upaya menindaklanjuti Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Utama Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah maka Perbup Tebo No. 41 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007
PERBUP ini Mengatur Mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo; Meliputi Maksud dan Tujuan; Perencanaan dan Pelaksanaan; Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi; Pembinaan; Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
8 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 47 Tahun 2018
PEDOMAN - PELAKSANAAN - PENGARUSUTAMAAN - GENDER - DALAM - PEMBANGUNAN - DAERAH
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 44, BD 2018/44
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberikan acuan bagi SKPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara yang berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia perlu disusun pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 21 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 67 Tahun 2011; Perda No. 11 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, yang meliputi: Ketentuan Umum; Perencanaan dan Pelaksanaan; Pengorganisasian; Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan; Penghargaan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2018.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
9 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
