KLASIFIKASI, BAGAN STRUKTUR, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA SERTA URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARGA MAKMUR
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi, Bagan Struktur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja serta Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8B Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bengkulu Utara tentang Klasifikasi, Bagan Struktur,
Susunan Organisasi, Togas Dan Fungsi, Tata Kerja Serta
Uraian Togas Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Arga Makmur
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14
Tahun 2016 12. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 42 Tahun
2016
MENGATUR TENTANG KLASIFIKASI, BAGAN
STRUKTUR, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, TATA KERJA SERTA URAIAN TUGAS UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH ARGA MAKMUR.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 68 Tahun 2021
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan perhitungan per unit layanan khususnya layanan pemeriksaan Rapid Test Antibody Covid-19, Rapid Test Antigen Covid-19, Swab PCR Covid-19, biaya pengadaan Barang Medis Habis Pakai (BMHP) mengalami penurunan harga serta memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor Hk.02.02/I/2845/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dan Nomor Hk.02.02/I/3065/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Diagnostik Tes Antigen (RDT-Ag), perlu penyesuaian tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013.
Peraturan ini mengubah Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 68 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbub No 38 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Perbekalan Farmasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Achmad Basoeni
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 68 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang mengedepankan upaya promotif dan preventif agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit (transisi epidemiologi) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular (PTM)seperti stroke, jantung, diabetes mellitus, dan lain-lain; bahwa dampak dad meningkatnya kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM)adalah meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah, menurunnya produktivitas masyarakat, menurunnya daya saing Negara yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sendiri; bahwa untuk rnengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan perbaikan lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat secara sistematis dan terencana oleh semua kornponen bangsa.untuk itu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)menjadi sebuah pilihan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Kabupaten Barito Kuala, yang memuat: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Prinsip; Ruang Lingkup; Perencanaan; Pelaksanaan; Koordinasi; Monitoring dan Evaluasi; Pelaporan dan Pengawasan; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
8 halaman; Lampiran 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 68 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN HONORARIUM
BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN
DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan
penghargaan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan,
serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan dalam
penanganan pasien Corona Virus Disease 2019, dipandang
perlu memberikan insentif dan honorarium bagi tenaga
kesehatan dan tenaga non kesehatan dalam penanganan
Corona Virns Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten
Bondowoso Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pemberian Insentif dan Honorarium bagi Tenaga
Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan dalam penanganan
Corona Virns Disease 2019 di Kabupaten Bondowoso Tahun
2020.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah; 4. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 84 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
Insentif diberikan kepada:
a. Tenaga Kesehatan PNS pada RSU, Dinas, dan Puskesmas;
b. Tenaga Kesehatan Non PNS pada RSU, Dinas, dan Puskesmas; dan
c. Tenaga Kesehatan Relawan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Direktur RSU.
Honorarium diberikan kepada:
a. Tenaga Kesehatan PNS pada RSU dan Dinas;
b. Tenaga Kesehatan Non PNS pada RSU dan Dinas;
c. Tenaga Non Kesehatan PNS pada RSU dan Dinas; dan
d. Tenaga Non Kesehatan Non PNS pada RSU dan Dinas.
dengan kriteria sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2020.
12 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 68 Tahun 2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol di Proovinsi Bali
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2012 ten tang Pengendalian Peredaran
Minuman Beralkohol di Provinsi Bali yang terdapat
pada Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (3),
Pasal 8 ayat (4), Pas al 12 ayat (2), Pas al 13 aya t (3)
dan Pasal 16 ayat (3), perlu menetapkan Peraturan
Gubernur
ten tang Pelaksanaan Pengendalian
Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M DAG/PER/9/2009
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/KEP/ 10/ 1997
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II SURAT !ZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
BAB III TATA CARA PERMOHONAN SURAT !ZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
BAB VI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 16 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 68 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Dalam Mewujudkan Universal Health Coverage
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukamara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
program Jaminan Kesehatan Nasional Badr Penduduk Yang
Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dalam penyelenggaraannya Pemerintah Daerah melalui
program Jaminan Kesehatan Nasional melaksanakan
perlindungan kesehatan kepada setiap penduduk yang telah
membayar atau iurannya dibayar oleh Pemerintah termasuk
penduduk Kabupaten Sukamara.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan;
Penyelenggara Jaminan Sosial;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Staridar
Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71
Tahun 2013 tentang tentang Pelayanan Kesehatan Pada
Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71
Tahun 2013 tentang tentang Pelayanan Kesehatan Pada
Jaminan Kesehatan Nasional;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan
Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10
Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Dibiayai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1. Ketentuan Umum;
2. Kepesertaan;
3. Penetapan Peserta Serta Mekanisme Pendaftaran dan Penonaktifan Peserta;
4. Pelayanan;
5. Pendanaan;
6. Pembayaran Iuran;
7. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan; dan
8. Ketentuan Lain-lain; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sukamara
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 68 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perizinan Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya mengatasi masalah kesehatan masyarakat secara terintegrasi dan menyeluruh di Kabupaten Purbalingga perlu dibentuk Pusat Kesehatan Masyarakat; bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perizinan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat maupun perorangan
ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenanganya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Pusat Kesehatan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Ncmor 65 Tahun 2005; Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/ Menkes /SK/II/2004; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971 / MENKES / PER / XI / 2009; Keputusan Menteri Kesehata.n Nomor 922/ Menkes /SK/X/2008; Peracu.ran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2012; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2008; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 86 Tahun 2008; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 101 Tahun 2011;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang jenis-jenis izin Puskesmas, persyaratab pemberian izin mendirikan Puskesmas, studi kelayakan, kajian kebutuhan pelayanan, kajian kebutuhan sarana/ fasilitas dan peralatan medik/non medik, dana dan tenaga yang dibutuhkan, kepemilikan Puskesmas, rekomendasi izin mendirikan Puskesmas, pengelolaan limbah, penamaan, pembangunan, persyaratan untuk mendapatkan izin operasional, sarana dan prasarana Puskesmas, sumber daya manusia, administrasi manajemen, izin operasional sementara, izin operasional tetap, serta pemmbinaan dan pengawasan terhadap Puskesmas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2013.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 68 Tahun 2023
SISTEM - PENANGGULANGAN - GAWAT - DARURAT - TERPADU
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 68, BD 2023/68
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
ABSTRAK:
Bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat diperlukan suatu sistem penanganan korban/pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak Dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) huruf b Permenkes No. 19 Tahun 2016 Pemda bertugas dan bertanggungjawab membentuk Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (Public Safety Center) dan Pemda berwenang melaksanakan kebijakan/program SPGDT di wilayahnya maka perlu menetapkan Perwali tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu.
Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini Adalah UU No. 27 Tahun 2002; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 36 Tahun 2014; UU No. 38 Tahun 2014; PP No. 47 Tahun 2016; Permenkes No. 1 Tahun 2012; Permenkes No. 19 Tahun 2016; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Perda No. 3 Tahun 2023; Perwali No. 120 Tahun 2021.
Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Organisasi, Penyelenggaraan PSC 119 Sibatulawang, Peran Serta Masyarakat, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023.
15 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
