Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 68 Tahun 2022

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Dalam Mewujudkan Universal Health Coverage

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum; 2. Kepesertaan; 3. Penetapan Peserta Serta Mekanisme Pendaftaran dan Penonaktifan Peserta; 4. Pelayanan; 5. Pendanaan; 6. Pembayaran Iuran; 7. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan; dan 8. Ketentuan Lain-lain; dan 9. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Dalam Mewujudkan Universal Health Coverage

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sukamara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Sukamara

Tanggal Penetapan

29 Desember 2022

Tanggal Pengundangan

29 Desember 2022

Tanggal Berlaku

29 Desember 2022

Sumber

BD.2022/No.68

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sukamara

Bidang

Halaman ini telah diakses 54 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bupati Sukamara No 68 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERBUP Kab. Sukamara No. 9 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sukamara

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

kesehatan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2022/No.68

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Dalam Mewujudkan Universal Health Coverage

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional Badr Penduduk Yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam penyelenggaraannya Pemerintah Daerah melalui program Jaminan Kesehatan Nasional melaksanakan perlindungan kesehatan kepada setiap penduduk yang telah membayar atau iurannya dibayar oleh Pemerintah termasuk penduduk Kabupaten Sukamara.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan; Penyelenggara Jaminan Sosial; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Staridar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1. Ketentuan Umum; 2. Kepesertaan; 3. Penetapan Peserta Serta Mekanisme Pendaftaran dan Penonaktifan Peserta; 4. Pelayanan; 5. Pendanaan; 6. Pembayaran Iuran; 7. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan; dan 8. Ketentuan Lain-lain; dan 9. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sukamara
13 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 68 Tahun 2022

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Dalam Mewujudkan Universal Health Coverage

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT