Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan Kabupaten Pidie
ABSTRAK:
-bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta mencegah dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas, maka Pemerintah Kabupaten Pidie menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan;
-Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan Kabupaten Pidie
UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003. UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 40 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 24 Tahun 2011, UU UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, UU Nomor 36 Tahun 2014, PP Nomor 38 Tahun 2007, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permenkeu Nomor 190/PMK.05/2012, Permenkes Nomor 75 Tahun 2014, Permenkes Nomor 43 Tahun 2016, Permenkes Nomor 3 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Sasaran dan Tujuan Jampersal, BAB III penyelenggara Jampersal, BAB IV Mekanisme Pelaksanaan Jampersal, BB V Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
16
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 14, Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2017
Eraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Kawasan Tanpa Rokok, 3. Kewajiban dan Larangan, 4. Sanksi Administrasi, 5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TEKNIS PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS SERTA TUNJANGAN HARI RAYAYANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
ABSTRAK:
balrwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tfrnjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Gaji dan Ttmjangan Ketiga Belas serta Tunjangan Hari Raya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: pemberian dan pembayaran tunjangan hari raya, gaji dan tunjangan ketiga belas; serta pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
7 halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pengelolaan kesehatan di antaranya berupa upaya kesehatan dan pembiayaan kesehatan yang teralokasi secara adil termasuk kepada masyarakat miskin atau kurang mampu, serta masyarakat terkena bencana Daerah dan kejadian luar biasa/wabah Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; bahwa masyarakat miskin atau kurang mampu, korban tindakan kekerasan rumah tangga dan orang terlantar serta penduduk Sulawesi Tengah yang terkena dampak bencana Daerah dan kejadian luar biasa/wabah Daerah perlu diberikan akses pelayanan kesehatan dengan mengalokasikan sejumlah dana anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui program Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi; bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Provinsi bagi Masyarakat Miskin/kurang mampu di Provinsi Sulawesi Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Peserta Dan Tata Laksana Kepesertaan, Tata Laksana Pelayanan Kesehatan, Jenis Pelayanan Di Unit Pelayanan Kesehatan, Tata Laksana Pembiayaan, Monitoring, Supervisi Dan Pelaporan, Pengawasan, Ketentuan Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2019.
Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2011
15 halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Peternakan
ABSTRAK:
bahwa potensi sumberdaya peternakan di Kabupaten
Kotawaringin Barat perlu dikelola dan dikembangkan
dengan baik agar dapat memberikan kontribusi positif bagi
pembangunan peternakan di daerah maupun nasional. Kebutuhan bahan pangan asal hewan akan terus
meningkat sehingga perlu berbagai upaya untuk
meningkatkan produksi peternakan agar ketersediaannya
senantiasa mampu untuk mencukupi kebutuhan
masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2009 ten tang Peternakan dan Kesehatan Hewan,
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2014 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2009 tentangtentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan, maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan
untuk menyelenggarakan peternakan, yang dalam
pelaksanaannya perlu pendekatan pengembangan
peternakan berbasis kawasan, penguatan kelembagaan
dalam bentuk korporasi peternak, serta pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi agar sektor peternakan
dapat menjadi sektor unggulan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/ Permentan/
RC.040/4/2018; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 105/ Permentan/
PD.300/ 8/ 2014; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/ Permentan/
SM .050 / 12 / 2016; Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 13 / Permentan/ PK.240 / 5 / 2017
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN PRINSIP;
BAB III KOMPONEN UTAMA;
BAB IV KAWASAN PETERNAKAN;
BAB V BISNIS DAN INDUSTRI PETERNAKAN;
BAB VI PERLINDUNGAN HARGA;
BAB VII PROMOSI DAN PEMASARAN;
BAB VIII PENCIPTAANN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF;
BAB IX PERUSAHAAN PETERNAKAN;
BAB X LARANGAN;
BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF;
BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN;
BAB XIII KETENTUAN PIDANA;
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
36 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 17 Tahun 2019
PERWALI Kota Palangkaraya No. 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Perubahan Kedua Peraturan Walikota Kota Palangkaraya No. 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
ABSTRAK:
ahwa untuk melaksanakan Pasal 123 Ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, yang menyatakan bahwa Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah menyampaikan rancangan akhir
Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06
Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18
Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2
Tahun 2019; Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun
2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH;
BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH;
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengurangan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pada Sekolah dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang baik
dan berwawasan lingkungan, perlu
menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam pengelolaan sampah terutama dalam
pengurangan sampah dari sumbernya; bahwa Kota Magelang sebagai kota jasa yang banyak
menghasilkan sampah sejenis sampah rumah tangga,
perlu upaya peningkatan peran serta masyarakat terutama
di sekolah dan perkantoran dalam pengelolaan sampah
sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4)
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang tata cara pengurangan sampah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengurangan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada Sekolah dan
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/PLB.0/4/2018;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Pembatasan Timbulan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Bab IV Pemanfaatan Kembali Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Bab V Pendauran Ulang Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Bab VI Pembinaan dan Pelaporan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2019.
13 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau
ABSTRAK:
bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Eneergi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2017; bahwa nomenklatur, uraian tugas dan fungsi dari Unit pelaksana Teknis Laboratorium pengujian pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, perlu disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan perangkat Daerah dan usulan perubahan uraian tugas dan fungsi dari Unit peiaksana Teknis Laboratorium Pengujian Drnas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Gubernur Tentang Pcrubahan Atas Peraturam Gubernur Nomor 68 Tahun 2017 tentang pembentukan Unit pelaksana Teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau;
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 72 Tahun 2016;
Ketentuan Pasal 11 peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daya Mineral Provinsi Riau (Berita Daerah 2017 Nomor 72) diubah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
3 Hlm
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 17, BN Tahun 2019 ; No 550; Peraturan.go.id; 22 Hlm
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
