Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2019

Penyelenggaraan Peternakan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM ; BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN PRINSIP; BAB III KOMPONEN UTAMA; BAB IV KAWASAN PETERNAKAN; BAB V BISNIS DAN INDUSTRI PETERNAKAN; BAB VI PERLINDUNGAN HARGA; BAB VII PROMOSI DAN PEMASARAN; BAB VIII PENCIPTAANN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF; BAB IX PERUSAHAAN PETERNAKAN; BAB X LARANGAN; BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XIII KETENTUAN PIDANA; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Pangkalan Bun

Tanggal Penetapan

28 Agustus 2019

Tanggal Pengundangan

29 Agustus 2019

Tanggal Berlaku

29 Agustus 2019

Sumber

LD.2019/17

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 741 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA KOBAR NO 17 THN 2019 TTG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

peternakan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2019/17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Peternakan
ABSTRAK:	bahwa potensi sumberdaya peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu dikelola dan dikembangkan dengan baik agar dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan peternakan di daerah maupun nasional. Kebutuhan bahan pangan asal hewan akan terus meningkat sehingga perlu berbagai upaya untuk meningkatkan produksi peternakan agar ketersediaannya senantiasa mampu untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 ten tang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentangtentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan peternakan, yang dalam pelaksanaannya perlu pendekatan pengembangan peternakan berbasis kawasan, penguatan kelembagaan dalam bentuk korporasi peternak, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar sektor peternakan dapat menjadi sektor unggulan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/ Permentan/ RC.040/4/2018; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 105/ Permentan/ PD.300/ 8/ 2014; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/ Permentan/ SM .050 / 12 / 2016; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 / Permentan/ PK.240 / 5 / 2017 BAB I KETENTUAN UMUM ; BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN PRINSIP; BAB III KOMPONEN UTAMA; BAB IV KAWASAN PETERNAKAN; BAB V BISNIS DAN INDUSTRI PETERNAKAN; BAB VI PERLINDUNGAN HARGA; BAB VII PROMOSI DAN PEMASARAN; BAB VIII PENCIPTAANN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF; BAB IX PERUSAHAAN PETERNAKAN; BAB X LARANGAN; BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XIII KETENTUAN PIDANA; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019. 36 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521