Pedoman umum pendamping keluarga ceria, pngelola klinik desa ceria dan pendamping daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2021/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pendamping Keluarga Ceria, Pengelola Klinik Desa Ceria dan Pendamping Daerah.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas kesejahteraan kesatuan masyarakat desa yang berbasis pada tumbuhnya partisipasi aktif/prakarsa masyarakat desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 11 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda No.5 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Umum Pendamping Keluarga Ceria, Pengelola Klinik Desa Ceria dan Pendamping Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, tata kelola pendamping, tata cara kerja, hak dan kewajiban, larangan, pembinaan dan pengawasan dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2021.
Terdiri dari 23 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pangkal Pinang Nomor 25 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 82
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaporan Fisik Dan Keuangan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2022.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Taman Kanak-Kanak, Kepala Sekolah Dasar, Koordinator Wilayah Pendidikan, dan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Yang Tidak Menerima Tunjangan Profesi pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 202
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil
jabatan fungsional Guru yang diberi tugas sebagai Kepala
Taman Kanak-Kanak Negeri dan Kepala Sekolah Dasar
Negeri, Pengawas Sekolah yang diberikan tugas tambahan
sebagai koordinator wilayah pendidikan, dan Guru Pegawai
Negeri Sipil yang belum mendapatkan tunjangan profesi
maupun tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, perlu diberikan tambahan penghasilan
atas beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun
2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 5 Tahun 2021;Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2021; Peraturan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2021; Peraturan Bupati Bantul Nomor 149 Tahun 2021; Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022
Materi Pokok: mengubah batasan pemberian TPP PNS dan pengecualiannya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2022.
Jumlah halaman: 6 HLM; Lampiran: 2 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 25 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Tahun 2011/No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi
penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Rembang dan
perkembangan keadaan serta kebutuhan, perlu penyeragaman
tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
b. bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2006 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Rembang tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Rembang;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang
Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1636);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90).
Materi Pokok Perbup ini adalah: Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut :
a. pengelolaan surat masuk;
b. pengelolaan surat keluar;
c. tingkat keamanan;
d. kecepatan proses;
e. penggunaan kertas surat;
f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan
g. warna dan kualitas kertas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 32
Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 32)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
83 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 25 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Beras Subsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Cilacap Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Program Raskin di Kabupaten
Cilacap Tahun 2015 perlu menetapkan Peraturan Bupati
Cilacap tentang Petunjuk Teknis Beras Subsidi bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Cilacap Tahun
2015
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988;Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002;Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2003;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009;Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Petunjuk Teknis Beras Subsidi bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah (Program Raskin) Kabupaten Cilacap dengan
sistematika sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Bab II Tujuan, Sasaran, dan Manfaat
Bab III Pengelolaan dan Pengorganisasian
Bab IV Perencanaan dan Penganggaran
Bab V Mekanisme Pelaksanaan
Bab VI Pengendalian
Bab VII Pengaduan
Bab VIII Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2015.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 25 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam Keputusan Bupati Boyolali Nomor 224 Tahun diatur dalam Keputusan Bupati Boyolali Nomor 224 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Boyolali perlu disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah; bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Kesehatan Menteri Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008; Keputusan Gubernur ,lawa Tengah Nomor 71 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Bab III Pengorganisasian
Bab IV Pelaksanaan
Bab V Pembinaan
Bab VI Pengawasan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2011.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 265
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018, dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 yang masih terdapat kekurangan dan belum menampung terkait dengan perlindungan pelapor sehingga perlu diubah dengan menetapkan PERBUP
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020, yaitu Pasal 1 diubah, Pasal 2 diubah, ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 diubah, di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A, ayat (1) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, ayat (1) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, di antara antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA; di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 8 dihapus dan Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (6); dan Pasal 12 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2023.
PERBUP ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020
9 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Penggunaan Jalan Untuk Kendaraan Angkutan Barang Di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 71 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap, maka agar pemberian Izin Penggunaan Jalan untuk kendaraan angkutan barang dapat berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu adanya Petunjuk Pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Petunjuk
Pelaksanaan Izin Penggunaan Jalan Untuk Kendaraan Angkutan Barang di Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Izin Penggunaan Jalan Untuk Kendaraan Angkutan Barang
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2013.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
