Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
Bahwa kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem negara kesatuan Repulik Indonesia;
UU No. 10 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2008, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.111 Tahun 2014, Perda No.11 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur tentang ketentuan umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penetapan Kewenangan Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2017.
14 halaman dan 14 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Tambahan Penghasilan, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Akhir Masa Jabatan, Dan Tunjangan Dana Wafat Perbekel Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Tambahan Penghasilan, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Akhir Masa Jabatan dan Tunjangan Dana Wafat Perbekel dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu ditinjau;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Jabatan, TunjanganTambahan Penghasilan, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Akhir Masa Jabatan, Dan Tunjangan Dana Wafat Perbekel Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/PMK.05/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN JABATAN, TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEHATAN, TUNJANGAN AKHIR MASA JABATAN, DAN TUNJANGAN DANA WAFAT PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2017.
-
-
4
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan Asumsi Kerangka Ekonomi Daerah dan Kerangka
Pendanaan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan, Rencana
Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2017, maka Peraturan Bupati Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Tahun 2017, perlu ditinjau kembali. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 20 huruf c
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2016-2021, RPJMD tahun 2016-2021 adalah pedoman
pemerintah daerah dalam menyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12
Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor
13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun
2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16
Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016
Nomor 16), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 16 Tahun 2017
APBDPengelolaan Keuangan Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Wonogiti Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Wonogiri
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiti Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanva susunan Organisasi perangkac Daerah yang barn berdasarkan Peraruran Daerah Kabuparen Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri maka penyebutan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah perlu disesuaikan, bahwa berdasarkan perumbangan sebagaimana dimaksud huruf a. maka perlu menerapkan Peraruran Bupati tentang Perubahan Atas Peraruran Bupati Wonogin Nomor Tahun 2011 tentang Pedornan Pengelolaan Dana Bergulir Bantuan Pinjaman Langsung Masvarakat {BPL\1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabuparen Wonogiri.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor l Tabun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat mengenai perubahan yang tertera berkaitan dengan diksi Kedinasan yang ditentukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2017.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyempurnaan Indikator Yang Ingin Dicapai Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 - 2017
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu
melakukan penyempurnaan indikator yang ingin dicapai
dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12
Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang Penyempurnaan Indikator Yang Ingin
Dicapai Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017, dengan matrik rincian indikator sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Penyempurnaan Indikator digunakan
sebagai pedoman untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2016-2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2017.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2017
TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SELUMA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2016 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
Menimbang;
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Kabupaten Seluma, tugas da fungsi Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati.
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 12 Tahun 2011
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. UU No. 5 Tahun 2014
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 53 Tahun 2010
7. PP No. 18 Tahun 2016
8. PP No. 80 Tahun 2015
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 061/2911/SJ Tahun 2016
10. Perda kab. Seluma No. 8 Tahun 2016
11. Perbup No. 31 Tahun 2016
Pasal 3
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penegakan perda, perbup, dan peraturan perundangan daerah lainya serta menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, sub urusan kebajkaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
Perbup Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata kerja satuan polisi pamong praja kabupaten seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 16 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
ABSTRAK:
a.bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi
publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali, diperlukan prosedur guna menjamin
tersedianya informasi yang dapat dipertanggung
jawabkan;
b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi
Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 8), maka Peraturan
Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sudah tidak
sesuai dengan situasi dan kondisi Hukum saat ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman
Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5 Setiap informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
Pasal 14 PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b
Pasal 38 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2017
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKA LATIHAN KERJA USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan menengah pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten sintang
ABSTRAK:
Bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat di bidang Loka latihan kerja usaha kecil dan menengah, maka perlu diatur dalam suatu susunan organisasi dan tata kerja loka latihan kerja usaha kecil dan menengah pada Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Sintang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.13 Tahun 2003, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.31 Tahun 2006, PP No.18 Tahun 2016, Perda No.7 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Pokok dan Fungsi; Eselonering; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 9 halaman dan 1 halaman penjelasan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pematang Siantar No. 16 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
8 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
