Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Yang Terlambat
ABSTRAK:
Bahwa Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri A.I. Nomor 4741/1274/SJ Tertanggal 11 Juni 2007 Perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pelaksanaan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Yang Terlambat Dilaporkan Diatur Dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 23 Tahun 2006; PP No. 37 Tahun 2007; Perda Kab. PPU No. 1 Tahun 2004; Perda Kab. PPU No. 10 Tahun 2005.
Peraturan Bupati Tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Yang Terlambat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2007.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Pelayanan Perzinan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa untuk meleksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Jepara serta meningkatkan pelayanan umum khususnya pelayanan perizinan, perlu ditetapkan kebijakan teknis pola pelayanan perijinan terpadu satu pintu dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M PAN/04/2006; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/7/2004; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jenis Pelayanan Perizinan
Bab III Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan
Bab IV Pengaduan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2007.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara, Diperlukan Suatu Standar Pelayanan Minima
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; KemenPAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003; KemenPAN No. KEP/118/M.PAN/8/2004; Kemenkes No. 1457/MENKES/SK/X/2003; Kemendiknas No. 129a/U/2004; Perda Kab. PPU No. 1 Tahun
2004
Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2007.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Izin Reklame dan Pengelolaan Titik Lokasi Reklame
ABSTRAK:
bhawa untuk ketertiban dan kelancaran peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2006 tentang izin reklame dan pengelolaan titik lokasi reklame maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya; bahwa maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan pertauran Bupati;
Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nornor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nornor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan pemerintah nomo 65 tahun 2001; Peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Tingkat II Nomor 7 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2006 tentang izin reklame dan pengelolaan titik lokasi reklame.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2007.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 188.3/35 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Dan Penandatanganan Perizinan Terpadu Di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
ahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pelayanan perizinan terpadu di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Temanggung, perlu adanya pendelegasian wewenang
penyelenggaraan dan penandatanganan perizinan kepada
Kapala Unit Pelayanan Perizinan Terpadu; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1992; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1992; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2004; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 81 tahun 1993; Keputussan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 188.3/34 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendelegasian wewenang kepada Kepala Unit Pelayanan Perizinan Terpadu
untuk menyelenggarakan pelayanan, pemrosesan administrasi dan
penandatanganan terhadap dokumen pelayanan perizinan Terpadu untuk
menyelenggarakan pelayanan, pemrosesan administrasi dan
penandatanganan terhadap dokumen pelayanan perizinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2006.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 188.3/34 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelayaan Perizinan Terpadu Di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menggerakkan dan meningkatkan perekonomian daerah perlu upaya penyempurnaan dan penyederhanaan sistem pelayanan perizinan; bahwa dengan belum diberlakukannya Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Unit Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung maka perlu
ditetapkan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Peraturan
Bupati;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2004; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 81 tahun 1993; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1999;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dant ujuan, pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi, tata naskah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2006.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara No. 1.A Tahun 2006
TATA - CARA - PERIZINAN - PERTAMBANGAN - DAERAH - BAHAN - GALIAN - GOLONGAN - C
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1.A, BD.2006/No.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Perizinan Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C
ABSTRAK:
Bahwa Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Huruf F Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pengambilan Bahan Galian Golongan C Merupakan Salah Satu Jenis Obyek Pajak Daerah
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 11 Tahun 1967; UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1980; Perda No. 1 Tahun 2004
Ketentuan Umum, Penggolongan Bahan Galian, Wilayah Pertambangan, Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan, Syarat Kedalaman Dan Peralatan Yang Digunakan, Batas Produksi, Luas Wilayah Dan Jangka Waktu Sipd, Hapusnya Sipd, Hak Dan Kewajiban Pemegang Sipd, Larangan, Hubungan Pemegang Sipd Dengan Pemilik Hak Atas Tanah, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2006.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 188.3/36 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pada Unit Pelayanan
Perizinan Terpadu Di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan telah didelegasikan sebagian kewenangan penyelenggaraan dan penandatanganan pelayanan perizinan di Kabupaten Temanggung kepada Kepala Unit Pelayanan Perizinan Terpadu, maka untuk mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur prosedur penyelenggaraan; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1992; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1992; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2004; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 81 tahun 1993; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 188.3/34 Tahun 2006; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 188.3/35 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pola penyelenggaraan pelayanan perizinan, prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan, jangka waktu maksimal penyelesaian perizinan, persyaratan permohonan pelayanan perizinan, biaya pelayanan perizinan, tata cara penanganan pengaduan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2006.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 449 Tahun 2006
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 449, BD.2006/No.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:
Sehubungan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek dan Angkutan Orang dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar pada tanggal 24 April 2006 yang berisi petunjuk pelaksanaannya, maka guna menjamin ketertiban, kelancaran dan keselamatan penyelenggaraan perizinan angkutan penumpang umum di Kabupaten Karanganyar perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;
Peraturan bupati (perbup) tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor 7 tahun 1999 tentang retribusi izin trayek
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2006.
20 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 447 Tahun 2006
Agraria, Pertanahan, Tata RuangPajak dan Retribusi DaerahPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mengubah
Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 447, BD.2006/No.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka
Keputusan Bupati Nomor 52 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 17
Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah perlu
diubah; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 17 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1999; Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2000;
Peraturan bupati (perbup) tentang perubahan keputusan bupati karanganyar nomor 52 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten daerah tingkat ii karanganyar nomor 17 tahun 1998 tentang retribusi izin peruntukan penggunaan tanah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2006.
10 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
