Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 296, BD.2007/No.13 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Khusus Pegawai di Lingkungan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu untuk melakukan penyesuaian
dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; bahwa guna meningkatkan kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, dipandang perlu diberikan Tunjangan Khusus
Pegawai di Lingkungan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2006;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19
Tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15
Tahun 2004.
Peraturan ini memuat tujuan dan sasaran;lingkup dan besarnya pemberian tunjangan khusus;dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2007.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 97 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 97, BD Tahun 2007/No.97
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
a. bahwa pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan guna
meningkatkan kepribadian, pengetahuan, dan kemampuannya sesuai dengan
tuntutan persyaratan jabatan dan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri,
dalam bentuk izin belajar;
b. bahwa pemberian izin belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
syarat bertujuan untuk pembinaan karier Pegawai Negeri yang diarahkan
untuk menjarnin kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan
pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan sistem
karier dan sistem prestasi kerja, sejalan dengan penyempumaan manajemen
kepegawaian
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 tahun 1965; UU No 8 tahun 1974; UU No 10 tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2005; PP No 32 Tahun 1950; PP No 16 Tahun 1976; PP No 99 Tahun 2000; PP No 100 Tahun 2000; PP No 101 Tahun 2000; Pp No 9 tahun 2003; PP No 38 tahun 2007
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : izin belajar bagi PNS di lingkungan Pemkab Kendal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2007.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 75 Tahun 2007
TUGAS - POKOK - FuNGSI - DAN - TATA - KERjA - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - DINAS - (UPTD) - SMPN - SMAN - DAN - SMKN - PADA - DINAS - PENDIDIKAN - KABUPATEN - GARUT
2007
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 75, LD 2007/6
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) SMPN, SMAN Dan SMKN Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2006 maka guna kelancaran dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan yang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 79 Tahun 2005; Perda Kab. Garut No. 5 Tahun 2002; Perda Kab. Garut No. 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Garut No. 6 Tahun 2006
Peraturan ini mengatur tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) SMPN, SMAN Dan SMKN Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, yang meliputi: Ketentuan Umum; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas; Tata Kerja; Kepegawaian; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2007.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 56 Tahun 2007
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2007/No.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan Umum Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan peranan Perpustakaan Umum
sebagai penunjang pendidikan masyarakat baik formal maupun non
formal guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)
dipandang perlu adanya penyelenggaraan dan pengelolaan
perpustakaan umum secara profesional;
bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor. 4 Tahun 1990; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2001; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 187.A Tahun 2005;
Peraturan bupati (perbup) tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan umum kabupaten karanganyar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2007.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 35 Tahun 2007
TEMPAT BERDAGANG DI PASAR DAERAH - PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2007/No.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Izin Menggunakan Tempat Berdagang di Pasar Daerah secara Tetap
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar di Kabupaten Purworejo, pedagang dapat menggunakan tempat berdagang di Pasar Daerah secara tetap, yaitu menggunakan bangunan kios/los/dasaran pasar untuk berdagang secara terus menerus setelah memperoleh izin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati; bahwa agar penerbitan izin sebagai mana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan secara lebih berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu di ditetapkan persyaratan dan tata cara izin; bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar di Kabupaten Purworejo, Persyaratan dan Tata cara izin penggunaan tempat berdagang di pasar daerah secara tetap diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Izin Menggunakan Tempat Berdagang di Pasar Daerah Secara Tetap;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, persyaratan dan tata cara izin, persyaratan dan tata cara perpanjangan izin, balik nama izin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2007.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 33 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Ijin Usaha Pengelolaan Tower/Menara Antena di Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rentang waktu pelaksanaan sosialisasi Peraturan
Bupati Nomor 20 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Pengelolaan
Menara/Tower Antena di Kabupaten Jembrana, banyak masukanmasukan
dari stackholder (operator Seluler) terkait dengan
pengenaan tarif ijin usaha pengelolaan tower/menara an ten a ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2007 Tentang ljin Usaha
Pengelolaan Tower/Menara Antena di Kabupaten Jembrana ;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2007;
Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Ijin Usaha Pengelolaan Tower/Menara Antena di Kabupaten Jembrana diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 4 diubah;
2. Pasal 5 dan Pasal 6 dihapus;
3. Ketentuan Pasal 7 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2007.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 33 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2007/No.20 Seri E Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kesehatan Klas I Keatas, Pelayanan Kesehatan Baru dan Pelayanan Kesehatan Lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Kesehatan
di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo,
belum diatur pelayanan kesehatan dan tarif pelayanan
kesehatan untuk Klas I keatas, pelayanan kesehatan baru
dan pelayanan kesehatan lainnya; bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan
Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada
Purworejo, pelayanan kesehatan dan tarif pelayanan
kesehatan klas I keatas, pelayanan kesehatan baru dan
pelayanan kesehatan lainnya, pengaturannya diserahkan
kepada Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Klas I
Keatas, Pelayanan Kesehatan Baru dan Pelayanan
Kesehatan Lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah
Saras Husada Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kesehatan, tarif pelayanan kesehatan, pelaksanaan, pengelolaan keuangan, pembinaan dna pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2008.
29 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 32 Tahun 2007
PENDIRIAN DAN PENGGUNAAN GUDANG BAHAN PELEDAK - TATA CARA PEMBERIAN IZIN
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2007/No. 89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Dan Penggunaan Gudang Bahan Peledak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 34 Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006 tentanq
Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum maka
dipandang perlu untuk mengatur tata cara pemberian izin
pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu diatur
dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968; Undang-Undang Hornor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969; Peraluran Pernetinlah Nomor 19 T ahun 1973; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 T ahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Bupati Rembang Nomor 04 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan teknis tentang gudang bahan peledak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2007.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 31 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Tahun 2007/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha Pertambangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum maka dipandang perlu untuk mengatur tata cara pencabutan izin usaha pertambangan; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor G Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Bupati Rembang Nomor 04 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pencabutan izin usaha pertambangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2007.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
