Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi
ABSTRAK:
bahwa seiring dengan perubahan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, ada beberapa hal yang harus disesuaikan kondisi saat ini.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 12 tahun 2011;Undang-undang Nomor 23 tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013;Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 tahun 2007;Perturan Bupati kapuas Nomor 64 Tahun 2016;
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan bupati kapuas Nomor 28 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan bupati kapuas Nomor 28 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi diubah
7 Halaman
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2010
Permendikbud No. 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010
Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 698/C/KU/2010 perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 19, jdih.kemdikbud.go.id : 5 hlm.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dalam pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan monitoring keuangan daerah agar berjalan efektif, efisien dan berhasil guna perlu pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi sebagai sarana pengelolaan keuangan daerah; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten PALI.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 39 Tahun 2007; Perda No. 10 Tahun 2017; Perbup No. 065 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini, yang diatur adalah Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten PALI, terdiri dari batasan istilah yang digunakan; penanggung jawab aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan monitoring pengelolaan keuangan; tugas dan wewenang penanggung jawab pengelolaan SIMDA dan monitoring pengelolaan keuangan daerah; pengamanan, pengendalian, dan pemeliharaan database; dan instalasi aplikasi pengelolaan keuangan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2018.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 19 Tahun 2019
hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dprd
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2019/No.390
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagai Dasar Penghitungan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dan dana operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2019
UU Drt Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 18 Tahun 2017; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Perda Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016; Perda Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2018; Perda Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2018; Perbup Simalungun Nomor 35 Tahun 2018.
Dalam peratura ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pengelompokan kemampuan keuangan daerah; dan Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
8 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao No. 19 Tahun 2017
PERBUP Kab. Rote Ndao No. 27 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2017
Mengubah
PERBUP Kab. Rote Ndao No. 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 Nomor 438
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang disebabkan adanya penyesuaian terhadap perubahan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sehingga terdapat Penambahan dan pergeseran antara program/kegiatan, jenis belanja, objek belanja serta rincian objek belanja, penyesuaian terhadap rincian maupun, uraian belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017; bahwa adanya keberadaan yang bersifat strategis, mendesak dan prioritas yang berkaitan dengan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, maka perlu dilakukannya Penambahan Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017; bahwa untuk membiayai program/kegiatan, serta penyesuaian uraian belanja sebagaimana dimaksud huruf b yang menyebabkan penambahan Anggaran pada program/kegiatan, Jenis Belanja serta Rincian Belanja, maka perlu dilakukannya penambahan Anggaran yang bersumber dari sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 (silpa Unaudited);bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017
UU No. 9 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 55 Tahun 2005; UU No. 30 Tahun 2014;Perpres No. 123 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 31 Tahun 2016; Perda Kab. Rote Ndao No. 9 Tahun 2011; Perda Kab. Rote Ndao No. 6 Tahun 2016; Perbup Kab. Rote Ndao No. 65 Tahun 2015; Perbup Kab. Rote Ndao No. 61 Tahun 2016; Perbup Kab. Rote Ndao No. 18 Tahun 2017
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 19 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Rawat Jalan Askes dan Rawat Inap Tingkat Pertama Di Puskesmas Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa Tarif Pelayanan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 /MenkesjPer / II/20 11; bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 42 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan No.
416/Menkes/Per /II/20 11 perlu dibuat Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pemanfaatan dana Kapitasi Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Pertama di Puskesmas Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 20 12; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d imaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan mdengan Peraturan Bupati Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 16/Menkes/Per/II/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2007;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Rawat Jalan Askes dan Rawat Inap Tingkat Pertama Di Puskesmas Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 19 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk Rujukan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama Milik Pemerintah Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan hak fundamental setiap warga negara, karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh pemenuhan akan kesehatan secara optimal, dan pemerintah bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan penduduknya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.29 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup, Pesera Dan Jenis Pelayanan Kesehatan; Persyaratan; Pembiayaan; Retribusi Pelayanan Kesehatan; Tarif Ambulans/Rujukan Puskesmas; Mekanisme dan Waktu Pelayanan; Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2015.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan perubahan atas peraturan Bupati Bengkayang Nomor 39 Tahun 2020
UU No.10 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Perpres No.33 Tahun 2020, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.77 Tahun 2020, Perda No.11 Tahun 2016, Perda No.11 Tahun 2020
Perubahan Pasal 3, pasal 5 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 39 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
4 halaman dan 46 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 19 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dan Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan telah diterimanya Dana Alokasi Khusus Tambahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, yang merupakan bagian dari Anggaral Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, maka dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan prograrn dan kegiatan di Kabupaten Tapin yang dibiayai dari Anggaran
Transfer ke Daerah dan Dana Desa dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Talrun Anggaran 2015,
yang mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; bahwa Penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, telah sesuai dengan ketentuan angka V. Hal-Hal Khusus Lainnyapada point 11 dalam Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2074 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatanr dan Belarrja Daerah Tahun Anggaran 2015;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tatn:n 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 27 Tahtan 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta}lun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintatr Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tatun 2007; Peratrrran Pemerintah Nomor 77 Tahun 2010; Peraturan Pemerintatr Nomor 30 Tatrun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintatr Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Ddam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11; Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor gT
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2014; Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tapin Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2014;
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
