Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017
ABSTRAK:
sehubungan dengan perubahan asumsi
kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan
serta rencana program dan kegiatan prioritas
daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun
2016 perlu ditinjau kembali.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2008; PP No.2 Tahun 2015; PP No.80 Tahun 2015; PP No.54 Tahun 2010; Perda No.7 Tahun 2014; dan, Pergub No.30 Tahun 2015.
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 12
Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2017.
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 12
Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017
ABSTRAK:
Berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi, pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokal dan kelompok sasaran kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2018, maka terhadap Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan dengan peraturan bupati yang baru.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 2 Tahun 2015; Perpres No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 31 Tahun 2016; Pergub Sumsel No. 12 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2008; Perda No. 10 Tahun 2008; Perda No. 11 Tahun 2013; Perda No. 2 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan yang antara lain mengatur mengenai sistematika penyusunan dokumen naskah RKPD, sistematika penyusunan dokumen naskah Perubahan RKPD, isi dokumen serta uraian RKPD, isi dokumen serta uraian Perubahan RKPD. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan arah dan kebijaksanaan pembangunan tahunan daerah tahun 2017. RKPD disusun sebagai acuan dalam setiap kegiatan pembangunan dan sekaligus sebagai tolak ukur terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten. RKPD merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2018 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017.
Merubah Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017
rencana Zonasi - Kawasan - Antarwilayah - Selat Malaka
2023
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 30, LN.2023/No.75, jdih.setneg.go.id: 76 hlm.
Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka
ABSTRAK:
Untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 32 Tahun 2014; dan PP Nomor 32 Tahun 2019.
Perpres ini mengatur mengenai Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka yang meliputi batas rencana zonasi kawasan antarwilayah Selat Malaka. Cakupan wilayah pengaturan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka meliputi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi di Selat Malaka. Wilayah perairan tersebut meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka berperan sebagai alat operasionalisasi dari rencana tata ruang wilayah nasional serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di Kawasan Antarwilayah Selat Malaka. Rencana zonasi wilayah perairan memuat: 1) tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi di wilayah perairan; 2) rencana Struktur Ruang Laut di wilayah perairan; 3) rencana Pola Ruang Laut di wilayah perairan; 4) Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional; 5) alur migrasi biota Laut di wilayah perairan; dan 6) Peraturan Pemanfaatan Ruang di wilayah perairan.
CATATAN:
Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
Lampiran file: 2 berkas.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu mengatur Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 2026; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Permen PAN &RB Nomor 25 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016; Perbup Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2022
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 15 terdiri dari: BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Kedudukan, BAB IV Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian, BAB V Pembinaan, BAB VI Tugas, BAB VII Pembiayaan, BAB VIII Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2023.
10 Hlm , Lampiran: 38 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 30 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh
rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah
diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
untuk ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;
bahwa berdasarkan hasil verifikasi, program, kegiatan,
sub kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir
Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2022 sehingga dapat ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dirnaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pemalang Tahun 2022;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2022. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 30 Tahun 2022
RENCANA - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN - KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH - KABUPATEN MUSI BANYUASIN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2022/No.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Berdasarkan : ketentuan dalam peraturan Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemungkiman Kumuh perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang rencana pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permungkiman Kumuh Kabupaten Musi Banyuasin
Dasar hukum dalam peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD TAhun 1945 ;UU No 28 Tahun 1959;UU No 26 Tahun 2007;UU No 32 Tahun 2009;UU No 36 Tahun 2009;UU No 1 Tahun 2011;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022;UU No 11 Tahun 2020;PP No 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 12 Tahun 2021;Peraturan Menteri Perkerja Umum dan Perumahan Rakyat No 14 /PRT/M/2018 ; Peraturan Menteri Perkerja Umum dan Perumahan Rakyat No 12 Tahun 2020;Perda No 11 Tahun 2016;Perda No 8 Tahun 2016;Perda No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Perda No 9 Tahun 2021;Perda No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diuba dengan Perda No 15 Tahun 2020
Dalam peraturan ini diatur mengenai : Ketentuan umum,RP2KPKPK,Sistematika,Pelaksanaan RP2KPKPK,Monitoring dan Evaluasi,Pembiayaan,Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2020
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2016
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Kaur 2015 Nomor 427
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU no. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UUD no. 25 Tahun 2004, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat arah kebijakan pembangunan daerah 1 tahun, merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kaur secara berkesinambungan;
UU no. 9 Tahun 1967;
UU no. 3 Tahun 2003;
UU no. 17 Tahun 2003;
UU no. 25 Tahun 2004;
UU no. 23 Tahun 2014;
UU no. 33 Tahun 2004;
UU no. 26 Tahun 2007;
UU no. 12 Tahun 2011;
PP no. 58 Tahun 2005;
PP no. 38 Tahun 2007;
PP. no. 41 Tahun 2007;
PP no. 6 Tahun 2008;
PP no. 8 Tahun 2008;
Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 5 Tahun 2010;
Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 43 Tahun 2016;
Permendagri no. 13 Tahun 2006;
Permendagri no. 54 Tahun 2010;
Permendagri no. 53 Tahun 2011;
Permendagri no. 27 Tahun 2016;
Permendagri no. 37 Tahun 2016;
Perda Kabupaten Kaur no. 13 Tahun 2007;
Perda Kabupaten Kaur no. 14 Tahun 2007;
Perda Kabupaten Kaur no. 6 Tahun 2011;
Memuat:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kaur Tahun 2016;
RAPBD Kabupaten Kaur Tahun 2016;
Laporan Kinerja;
SKPD Pelaksana;
Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2016.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PONTIANAK TAHUN 2021-2041
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan mengatasi keterbatasan lahan kota dalam menghadapi perkembangan perekonomian kota dan wilayah pada masa mendatang, perlu didukung rencana detail tata ruang;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD No.18 Ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.26 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, UU No.11 Tahun 2020, PP No.26 Tahun 2008, PP No.21 Tahun 2021, Perda No.2 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Walikota Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Peran Dan Fungsi RDTR Serta Cakupan BWP, Tujuan Dan Sasaran Penataan Ruang, Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang, Penetapan Sub Bwp Yang Diprioritaskan Penanganannya, Ketentuan Pemanfaatan Ruang, Peraturan Zonasi, Ketentuan Perizinan , Hak, Kewajiban Dan Peran Masyarakat, Jangka Waktu Dan Peninjauan Kembali, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
Peraturan ini memiliki 69 halaman dan 149 halaman lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
