Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018-2022
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Negeri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Bupati menetapkan kebijakan Penguatan SIDa di Kabupaten;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018-2022;
UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permendagri Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012; Perda Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005; dan Perda Kabupaten Agama Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum; roadmap penguatan sistem inovasi daerah; penyusunan; dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2018.
4 Halaman
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NO. 16, BN.2018/No.1903, http://jdih.kemenkopukm.go.id : 12 hlm.
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 51 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Serta Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
ABSTRAK:
- Dalam rangka peningkatan produktivitas kerja dan dukungan pengabdian dalam pelaksanaan tugas kedinasan, maka dipandang perlu mengubah ketentuan dalam Lampiran III Perbup. Bolaang Mongondow No. 51 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat, Anggota DPRD, PNS, serta Pegawai Tidak Tetap;
- UU No. 29 Tahun 1959;
- UU No. 28 Tahun 1999;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 5 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- UU No. 30 Tahun 2014;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 81 Tahun 2017;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Permenkeu No. 113/PMK/05/2012;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Permenkeu No. 47/PMK/02/2017;
- Perda Kab. Bolaang mongondow No. 10 Tahun 2017;
- Perbup. Bolaang Mongondow No. 51 Tahun 2017;
- Ketentuan Perbup ini mengubah ketentuan dalam Lampiran III huruf i Perbup. Bolaang Mongondow No . 51 Tahun 2017 Perbup Bolaang Mongondow tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat, Anggota DPRD, PNS, serta Pegawai Tidak Tetap;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2018.
6 halaman terdiri dari 4 Halaman batang tubuh dan 2 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pali Anugrah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten PALI Nomor 6 Tahun 2017 tentang PDAM Tirta Pali Anugrah diamanatkan bahwa Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja PDAM Tirta Pali Anugrah ditetapkan oleh Kepala Daerah selaku Wakil Daerah sebagai Pemilik Modal; berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten PALI Nomor 6 Tahun 2017 tentang PDAM Tirta Pali Anugrah, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah, dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja PDAM Tirta Pali Anugrah; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja PDAM Tirta Pali Anugrah Kabupaten PALI.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 90 Tahun 2016; Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No. 8 Tahun 2000; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 36/PRT/M/2016; Perda No. 6 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini, yang diatur adalah Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja PDAM Tirta Pali Anugrah, terdiri dari batasan istilah yang digunakan; kedudukan, tugas pokok dan fungsi; susunan organisasi; dan tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2018.
16 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubaghan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 37 tentang Penjabaran APBD TA 2018
ABSTRAK:
Terdapat beberapa kegiatan yang belum terakomodir
anggarannya dan bersifat mendesak, sehingga perlu
dilakukan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis
belanja.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 ; Permendagri No.33 Tahun 2017; Perda Kota Bontang No.11 Tahun 2017; Perwali Kota Bontang No.11 Tahun 2018.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2017
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2018.
Mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2017
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENILAIAN KINERJA KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa Kepala-satuan Pendidikan merupakan kelompok layanan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal disemua jenjang pendidikan. Dalam rangka meningkatkan Kinerja kepala Satuan Pendidikan sebagai upaya meningkatkankualitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan , perlu dilaksanakan penilaian kinerja Kepala Satuan Pendidikan
UU no.10 Tahun 1999; UU no.20 Tahun 2003; UU no.5 Tahun 2014; UU no.23 Tahun 2014; PP no.19 tahun 2005; PP no.74 Tahun 2008; PP no.53 Tahun 2010; PP no.18 Tahun 2016; Permendiknas no.28 tahun 2010; Perda no.11 tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pelaksanaan penilaian kinerja; pelaporan; ketentuan lain-lain;ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
10 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sistem Aplikasi Keuangan Daerah
ABSTRAK:
dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan
UU No 26 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 74 Tahun 2005; PP 56 Tahun 2005
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi server-client yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan
informasi pengelolaan keuangan daerah yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2018.
11 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya untuk melindungi masyarakat, memberikan rasa aman dan nyaman serta menciptakan masyarakat yang adil, Pemerintah Daerah menjamin kepastian perlindungan masyarakat baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha; bahwa dalam rangka mewujudkan jaminan kebenaran pengukuran dan kepastian hukum penggunaan Alatalat Ukur, Takar Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP), perdagangan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran, serta untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan konsumen, perlu dilakukan tera, tera ulang, dan pengawasan; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan urusan bidang perdagangan pada sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen mengenai pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kewenangan, UTTP, Tera dan Tera Ulang, BDKT, Pengawasan, Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana, Retribusi, Perbuatan yang dilarang, Peran Serta Masyarakat, Sanksi Administratif, Penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2018.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2018
ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, maka perlu didukung Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas, profesional, memiliki keunggulan kompetitif serta memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- bahwa untuk mencapai prinsip objektifitas, tranparansi dan keadilan dalam proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi maka perlu menerapkan nilai-nilai impersonal, keterbukaan dan penetapan persyaratan jabatan yang terukur secara profesional bagi Pegawai Negeri Sipil;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 13 Tahun 2006, PP No. 80 Tahun 2015, Perbup Lima Puluh Kota No. 68 Tahun 2011, Perbup Lima Puluh Kota No. 70 Tahun 2011, Perbup Lima Puluh Kota No. 20 Tahun 2014, Perbup Lima Puluh Kota No. 45 Tahun 2016, Perbup Lima Puluh Kota No. 46 Tahun 2016, Perbup Lima Puluh Kota No. 47 Tahun 2016, Perbup Lima Puluh Kota No. 48 Tahun 2016, Perbup Lima Puluh Kota No. 49 Tahun 2016, Perbup Lima Puluh Kota No. 50 Tahun 2016, Perbup Lima Puluh Kota No. 51 Tahun 2016, Perbup Lima Puluh Kota No. 52 Tahun 2016, Perbup Lima Puluh Kota No. 53 Tahun 2016, Perbup Lima Puluh Kota No. 54 Tahun 2016, Perbup Lima Puluh Kota No. 55 Tahun 2016, Perbup Lima Puluh Kota No. 56 Tahun 2016, Perbup Lima Puluh Kota No. 57 Tahun 2016, Perbup Lima Puluh Kota No. 58 Tahun 2016, Perbup Lima Puluh Kota No. 59 Tahun 2016, Perbup Lima Puluh Kota No. 60 Tahun 2016, Perbup Lima Puluh Kota No. 61 Tahun 2016, Perbup Lima Puluh Kota No. 62 Tahun 2016, Perbup Lima Puluh Kota No. 63 Tahun 2016, Perbup Lima Puluh Kota No. 64 Tahun 2016, Perbup Lima Puluh Kota No. 65 Tahun 2016, Perbup Lima Puluh Kota No. 66 Tahun 2016, Perbup Lima Puluh Kota No. 67 Tahun 2016, Perbup Lima Puluh Kota No. 68 Tahun 2016, Perbup Lima Puluh Kota No. 69 Tahun 2016, Perbup Lima Puluh Kota No. 70 Tahun 2016, Perbup Lima Puluh Kota No. 71 Tahun 2016, Perbup Lima Puluh Kota No. 72 Tahun 2016, Perbup Lima Puluh Kota No. 8 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Limapuluh Kota Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan sistematika sebagai berikut :
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup;
3. Ketentuan Peralihan;
4. Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2018.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2018
PEMBAKUAN NOMOR KODE BIDANG, UNIT BIDANG, SUB UNIT/SATUAN KERJA DAN SUB-SUB UNIT KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembakuan Nomor Kode Bidang, Unit Bidang, Sub Unit/Satuan Kerja dan Sub-Sub Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib pengelolaan administrasi dan fisik barang milik pemerintah Kabupaten Sintang, maka perlu dilakukan penatausahaan barang milik daerah yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.27 Tahun 2014, PP No.71 Tahun 2010, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.1 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 5 halaman dan 1 halaman penjelasan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
