PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH CAHYOU RANDU KECAMATAN PAGAR DEWA
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh Cahyou Randu Kecamatan Pagar Dewa
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dan
Penegasan Batas Tiyuh Cahyou Randu Kecamatan Pagar
Dewa.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 50 Tahun 2008; UU NO 6 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 43 Tahun 2014; PEMENDAGRI NO 45 Tahun 2016; PEMENDAGRI NO 24 Tahun 2022.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai peraturan bupati tentang penetapan dan penegasan batas tiyuh cahyou randu kecamatan pagar dewa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024.
Lampiran File: 7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 22 Tahun 2024
PERBUP Kab. Pesawaran No. 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESAWARAN
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 660
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
Dalam rangka dalam rangka melaksanaan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk
Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pesawaran, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
di atas, dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesawaran.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ; Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 28 Tahun 2023.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESAWARAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESAWARAN.
Lampiran File: 4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2027
ABSTRAK:
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan
pembangunan daerah yang menjamin
pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus
Anak yang dilakukan secara terencana,
menyeluruh, dan berkelanjutan perlu disusun
kebijakan, program dan kegiatan Kabupaten
Layak Anak;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
25 Tahun 2021
tentang Kebijakan
Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak
Anak, penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan
penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten
Layak Anak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak
Anak Tahun 2024-2027;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan
UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2016 ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak, Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2024.
Jumlah Halaman: 7 HLM, Lampiran: 26 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2024
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 64 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penerapan Sertifikat Elektronik dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penerapan Sertifikat Elektronik dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan
manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik
secara nasional; bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko
pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan
penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta
perlindungan sistem elektronik milik Elektronik di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo
diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan
andal melalui skema kriptografi infrastruktur kunci
publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan
Sertifikat Elektronik; bahwa penerapan sertifikat elektronik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah diatur dalam
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2021
tentang Penerapan Sertifikat Elektronik Dalam Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, tetapi dikarenakan
terdapat perubahan dan perkembangan hukum maka
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2021
tentang Penerapan Sertifikat Elektronik Dalam Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021
tentang Penerapan Sertifikat Elektronik Dalam Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan angka 33 pada Pasal 1, penyisipan Pasal 18B.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2021 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 22 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan pola karier dan menjamin
kepastian arah pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang
selaras dan seimbang antara kepentingan pegawai dan
organisasi, perlu adanya pengaturan pola karier Pegawai
Negeri Sipil; bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021
tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil, Pola Karier
Instansi wajib disusun dan ditetapkan oleh PPK sesuai
kebutuhan instansi berdasarkan Pola Karier Nasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pelaksanaan Pola Karier, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2024.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati No 116 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
susunan ORGANISASI - tugas dan fungsi - unit pelaksana teknis daerah
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2024/No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam peraturan ini adalah bahwa pemenuhan kebutuhan akses Masyarakat terhadap
fasilitas pelayanan Kesehatan terdekat perlu adanya penambahan Puskesmas dan penyesuaian wilayah kerja di beberapa Puskesmas Kabupaten Musi Banyuasin, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin perlu diubah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945); UU No.28 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati No 282 Tahun 2021.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin pada Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2024.
Merubah Peraturan Bupati No 116 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
4 hlm, Lampiran : 16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengawasan Intern Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, perlu meningkatkan kualitas
pengawasan yang terarah dan berkesinambungan;
b. bahwa perlu adanya pengawasan oleh Aparat Pengawas
Intern Pemerintah untuk melaksanakan tata kelola
pemerintahan yang berkualitas, transparan dan
akuntabel;
c. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengawasan Intern Pemerintah Daerah tidak
sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu
diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengawasan Intern Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pengawasan Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Pembinaan Dan Pengawasan, Tahapan, Penanganan Pengaduan Masyarakat, Standar Dan Kode Etik, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
Jumlah Halaman: 18 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja
guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan
profesional, tugas dan fungsi serta tata kerja unit
pelaksana teknis daerah pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Sleman, pembentukan, susunan organisasi, tugas,
fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah
pada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
diatur dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pembentukan, UPTD Pelayanan Metrologi Legal, UPTD Pelayanan Pasar, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.19 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Metrologi Legal dan eraturan Bupati Sleman Nomor 38.20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pasar.
Jumlah Halaman: 9 hlm. Lampiran: 2 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance), sistem keuangan perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945; bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan standar Akuntansi pemerintahan berbasis akrual, perlu adanya Kebijakan Akuntansi yang mendasari penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; bahwa untuk mengatur pelaporan keuangan atas properti investasi, perlu diatur ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi. Hal-hal yang diatur antara lain tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, alih guna serta pelepasan Properti Investasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan
teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu membentuk Unit
Pelaksana Teknis; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Brebes, pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana
Teknis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Tata Kerja dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2024.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
