Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal Serta Pembinaan Teknis Operasional Pada Satuan Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 PP No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Ketentuan Pasal 2 Permendagri No 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak PNS, Penyediaan Darana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol-PP, agar dalam pemenuhan hak PNS, penyediaan sarana dan prasarana minimal Satpol-PP, serta pembinaan teknis operasional bagi anggota Satpol-PP dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawb.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintaha Daerah; UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No 16 Tahun 2018 tentang Satpol-PP; PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab CIlacap No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 10 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Cilacap TA 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Kewajiban Pemerintah Daerah, Pendanaan, Ketentuan Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 75 Tahun 2020
Hak Asasi ManusiaKesehatanLingkungan HidupCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Jepara No. 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaraan dan Pemakaman Yang Dibiayai Pemerintah Daerah Terhadap Jenazah Akibat Infeksi Covid-19
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD Tahun 2020/ No. 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah Yang Dibiayai Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Jenazah Akibat Infeksi Covid-19
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberikan pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah WNI maupun WNA yang meninggal dan dimakamkan di wilayah Kabupaten Jepara akibat infeksi Covid 19
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 tahun 2003; UU No 36 tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa klai terkahir dengan UU No 9 Tahun 2015; Permenkes No 82 Tahun 2014; Perbup jepara No 32 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Perbup No 58 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No 32 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Ketentuan Pasal 5 diubah
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 65 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020 NOMOR 59 NOMOR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGKALAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal
1 November 2012 Nomor 270/M.PPN/ 11 /2012, Nomor SE-
33/MK.02/2012, Nomor 050/4379.A/SJ dan Nomor SE
46/MPP-PA/ 11 /2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Bangkalan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2009;
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 42 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Azas, maksud dan tujuan pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender;
3. ruang lingkup;
4. Tanggung Jawab;
5. Perencanaan dan pelaksanaan;
6. Kerjasama;
7. Pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
8. Pengendalian dan pengawasan;
9. Pembiayaan;
10. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Grobogan
diperlukan pengarusutamaan gender melalui penguatan
kelembagaan, perencanaan, pelaksanaan, penganggaran,
pembinaan dan evaluasi atas kebijakan, program dan
kegiatan yang responsif gender; bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengarusutamaan
gender di Kabupaten Grobogan serta untuk menyesuaikan
dengan dinamika peraturan perundang-undangan, maka
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2013 tentang
Pedoman umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di
Kabupaten Grobogan dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor
21 Tahun 2016 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan
Perencanaan Responsif Gender di Kabupaten Grobogan
perlu diganti;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Grobogan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, kelembagaan, pengembangan jaringan, pembiayaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2020.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 21 Tahun 2016 dicabut.
65 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Kabupaten Rembang Tahun 2020 No. 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah
harus responsif gender.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di Kabupaten Rembang dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender. Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan (PUG) gender di Kabupaten Rembang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan dan keterampilan kerja Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan penganggaran, pengimplementasian, pemantauan, pemeriksaan dan pelaporan kegiatan pembangunan yang responsif gender.
Ruang lingkup PUG meliputi :
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. kelembagaan;
d. partisipasi masyarakat;
e. pelaporan;
f. pemantauan dan evaluasi
g. pembinaan; dan
h. pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 39) dicabut dan diyatakan tidak berlaku.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 No 43/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Bangkalan No 4 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2017 ten tang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangkalan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2017.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum;
3. Standar Bantuan Hukum Litigasi;
4. Standar Bantuan Hukum Non Litigasi;
5. Pencairan Anggaran Bantuan Huku,;
6. Pelaporan;
7. Sanksi Administratif;
8. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Bupati membentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2016
PERBUP ini mengatur tentang Pembentukan Komite Disabilitas, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, Masa Jabatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota, Pengambilan Keputusan, Pengaduan, beserta Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 47 Tahun 2020
Pedoman - Pelaksanaan - Pengarusutamaan - Gender - Di - Kabupaten - Majalengka
2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 47, BD 2020/50
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan strategi pengintegrasian gender yang tercermin dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasl terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan didaerah yang responsif gender sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 21 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; Permendagri No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011; Perda Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Majalengka, yang meliputi: Ketentuan Umum; Perencanaan dan Pelaksanaan; Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2020.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011; Perda Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2019
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD Tahun 2020/ No. 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Jepara Tahun 2019 dan Gizi Kabupaten Jepara Tahun 2019-2022
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Permendagri No 90 Tahun 2019
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 17 Tahun 2015; Permendagri No 90 tahun 2019; Perda Kab Jepara No 2 tahun 2018; Pergub Jateng No 61 Tahun 2019; Perbup Jepara No 63 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Atas Perbup Jepara No 63 Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2020.
Ketentuan Lampiran II dan Lampiran IV diubah
93
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Gender
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 67 T ahun 201 1 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menten' Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah
Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program,
dan kegiatan pernbangunan responsif gender yang
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah, dan Rencana Kelja Satuan Kerja
Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah,
penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan responsive gender sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis
gender;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dirnaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Analisis Gender;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang_Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3. Undang~Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNornor
5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutarnaan Gender di Daerah sebagairnana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Penganisutamaan
Gender di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016
Nomor 3);
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Analisis Gender
Bab III Organisasi Pengelola Analisis Gender
Bab IV Pembinaan dan Pelaporan
Bab V Pendanaan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
