Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Program Jamkesmas Dan Jampersal Bagi Puskesmas Dan Fasilitas Kesehatan Swasta Di Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran Program Jamkesmas dan Jampersal di kabupaten Balangan, perlu diatur mengenai pemanfaatan dananya agar pelaksanaannya dapat berjaian secara efektif dan efisien;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana program Jamkesmas dan Jampersal Bagi puskesmas dan Fasilitis Kesehatan swasta di Kabupaten Balangan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36.Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor
631/Menkes/Per/lll/2011;Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per21/PB/2011
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pemanfaatan Dana Program Jamkesmas Dan Jampersal Bagi Puskesmas Dan Fasilitas Kesehatan Swasta Di Kabupaten Balangan Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Pendanaan; Pengelolaan Dana; Perhitungan Klaim Dana; Tata Cara Klaim Dana; Pemanfaatan Dana; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2011.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Jasa Pelayanan Bagi Tenaga Medis Dan Paramedis Pada UPTD Puskesmas Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klungkung Nomor 17 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dana Retribusi Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKBM Pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Di UPT Puskesmas Se Kabupaten Klungkung
ABSTRAK:
a. bahwa pelayanan kesehatan terhadap peserta JKBM pada pelayanan kesehatan tingkat pertama di UPT Puskesmas menghasilkan dana retribusi atas pelayanan kesehatan yang merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang dapat dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pelayanan di bidang kesehatan;
b. bahwa untuk tertib dan lancarnya pengelolaan dana-dana retribusi atas pelayanan kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) pada pelayanan kesehatan tingkat pertama di UPT.Puskesmas, maka perlu dilakukan pengaturan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Retribusi atas Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKBM pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Puskesmas seKabupaten Klungkung.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;
Keputusan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor: II Tahun 2000;
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008.
1. KETENTUAN UMUM; 2. PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JKBM; 3. PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN; 4. PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2011.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PEMULIHAN (PMT-P) DENGAN BENTUK MAKANAN LOKAL
BAGI BALITA GIZI BURUK DAN GIZI KURANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 16 Tahun 2011
PEMANFAATAN - dana - PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT - JAMINAN PERSALINAN - DI KABUPATEN SAROLANGUN
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2011/NO.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMANFAATAN DAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI KABUPATEN SAROLANGUN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakay miskin, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan untuk menurunkan angka kematian Ibu dan Anak serta percepatan target pencapaian Milenium Development Goals (MDG,s) diselenggarakan Program Jaminan Persalinan;
bahwa agar Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang digunakan untuk pembiayaan Rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat Darurat, Rujukan serta Program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang digunakan untuk pelayanan persalinan;
bahwa agar Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) dapat berjalan efektif dan efisien perlu adanya penetapan pemanfaatan dana Program Jaminan Kesehatan (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang telah menjadi Pendapatan Puskesmas;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sarolangun
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PERDA No. 03 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 07 Tahun 2009
PERBUP ini Mengatur Mengenai Pemanfaatan dan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Sarolangun; Meliputi Kepesertaan; Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan; Sumber Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan; Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Di Puskesmas dan Jaringannya; Besaran Biaya Pelayanan; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2011.
10 hlmn;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan bagi masyarakat dan keluarg miskin, Pemerintah telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat; bahwa untuk meningkatkan cakupan pelayanan bagi sasaran masyarakat dan keluarga miskin yang belum terjangkau, dan untuk peningkatan mutu penyelenggaraannya, perlu penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Daerah bagi masyarakat dan keluarga miskin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
PERBUP ini mengatur mengenai Tujuan; Tim Pembina; Pengelolaan Jamkesda; Peserta; Hak dan Kewajiban Peserta; Fasilitas Pelayanan; Pembiayaan; Pencatatan dan Pelaporan; Pemantauan dan evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2011.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pemalang, masih banyak masyarakat miskin yang tidak tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; bahwa terhadap masyarakat miskin yang tidak tercakup dalam program Jamkesmas dan beberapa jenis pelayanan kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang tidak dibiayai oleh program Jaminan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan kesehatan masyarakat miskin non kuota yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota di Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/Meskes/SK/VI/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Pembiayaan Jamkesmas Non Kuota
Bab IV Jenis-Jenis Pelayanan Kesehatan Bagi Maskin Jamkesmas Non Kuota
Bab V PPK Bagi Maskin Jamkesmas Non Kuota
Bab VI Syarat dan Tata Cara Untuk Memperoleh Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Maskin Jamkesmas Non Kuota
Bab VII Tim Koordinasi dan Tim Pengelola
Bab VIII Tata Cara Pengajuan Klaim
Bab IX Ketentuan Lain-Lain
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2011.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 15 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan dalam rangka pertanggungjawaban perangkat daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Brebes ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741 /Menkes /Per/VII/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33 – 496 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Bab III Pengorganisasian
Bab IV Pelaksanaan
Bab V Pembinaan
Bab VI Pengawasan
Bab VII Pembiayaan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2011.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 15 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
