KLAIM ATAS PEMANFAATAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DASAR KELUARGA MISKIN MELALUI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN RAKYAT MAKMUR MERATA
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3A, BD.2011 / NO.3A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klaim Atas Pemanfaatan Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar Keluarga Miskin Melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Dan Pembangunan Rakyat Makmur Merata Dikabupaten Konawe Tahun Angggaran 2011
ABSTRAK:
a. bahwa datam upaya meningkatkan akses dan mutu petayanan
kesehatan dasar di Kabupaten Konawe maka pemerintah pusat
dan Pemerintah Kabupaten Konawe mengatokasikan biaya
petayanan kesehatan bagi ketuarga miskin metatui program
Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKEST'\AS) dan petayanan
Kesehatan pembangunan Rakyat Makmur Merata (PERMATA).
b. bahwa biaya petayanan kesehatan bagi ketuarga miskin datam
program petayanan kesehatan permata yang diatokasikan
metatui Anggaran pendapatan Betanja Daerah (APBD)
Kabupaten Konawe, digunakan setain untuk mendukung
peningkatan kuatitas petayanan kesehatan dasar datam
program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan
Pembangun Kesejahteraan Masyarakat (BAHTERAMAS) -luga
untuk menjangkau ketuarga miskin yang betum tercakup datam
program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan
Pem ban gu n Kesejahteraan Masya rakat ( BAHTERAMAS ) ;
c. bahwa sambil menunggu perubahan peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi
Petayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, pos
Petayanan Desa dan Laboratorium, maka dipandang pertu
diatur pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b tersebut diatas dibayarkan sebagaimana dimaksud pada
huruf f Pasal 2 Bab rv peraturan Menteri Kesehatan Repubtik
Indonesia Nomor 1097 / MENKES/pER/vt /2011 tentang petunjuk
teknis Petayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan
Masyarakat (JAMKESIMS ) ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf d, b, dan c tersebut, maka dipandang pertu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe.
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat ll di Sutawesi (Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lemoaran
Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Peru ndang- undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerjntahan
Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republrk Indonesra
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun Z00B tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubt.ik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Neqara
Republ.ik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Nomor 3637);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara RepubLik Indonesia Nomor 5063):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubtik
lndonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Neeara
Repubtik Indonesia Nomor 4739) ;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Repubtik Indonesia Nomor
1097/MENKES/PER/Vl /201 1 tentang petunjuk Teknis pelayanan
Kesehatan Dasar Jamkesmas.
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri DaLam
Negeri Nomor 48/Menkes/SKB / 11 /1988 10 Tahun 1988 tentang
petunjuk petaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1987 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah datam
Bidang Kesehatan kepada Daerah;
10. Keputusan Eersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 684/Menkes/SKB/Xll/1998 87 Tahun 1998
tentang Pedoman Petaksanaan Pungutan Retribusi petayanan
Kesehatan.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II STRUKTUR DAN BESARNYA JASA PELAYANAN
BAB III PERSENTASE PEMBAGIAN ATAS PENGELOLAAN JASA
BAB IV KETENTUAN PENTUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2011.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 65B Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65B, BD Tahun 2011/No.65B
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah; bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, maka perlu diselenggarakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Bab III Akses Informasi dan Dokumentansi
Bab IV Pengelola Informasi dan Dokumentansi
Bab V Pemohon Informasi dan Dokumentasi
Bab VI Klasifikasi Informasi
Bab VII Standar Layanan Informasi Publik
Bab VIII Tata Cara Penyampaian Informasi Publik
Bab IX Sarana dan Prasarana
Bab X Tata Cara Pengelolaan Keberatan
Bab XI Pelaporan
Bab XII Monitoring dan Evaluasi
Bab XIII Pembiayaan
Bab XV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2011.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7a Tahun 2011
pedoman pelayanan umum dan tata cara pemberian ijin pada kantor pelayanan perijinan terpadu (kppt)
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7a, BD.2011/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelayanan Umum dan Tata Cara Pemberian Ijin Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT)
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.9 Tahun 1990; UU No.14 Tahun 1992; UU No.23 Tahun 1992; UU No.23 Tahun 1997; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; PP No.32 Tahun 1966; PP No.41 Tahun 1993; PP No.66 Tahun 2001; PP No.41 Tahun 2007; Perda Kab.Gorut No.3 Tahun 2008; Perda Kab.Gorut No.4 Tahun 2008; Perda Kab.Gorut No.5 Tahun 2008; Perda Kab.Gorut No.6 Tahun 2008; Perda Kab.Gorut No.7 Tahun 2008; Perda Kab.Gorut No.8 Tahun 2008; Perda Kab.Gorut No.9 Tahun 2008; Perda Kab.Gorut No.11 Tahun 2008; Perda Kab.Gorut No.23 Tahun 2008; Perda Kab.Gorut No.88 Tahun 2008; Perda Kab.Gorut No.89 Tahun 2010; Permendagri No.7 Tahun 1993; Permendagri No.15 Tahun 2006; Permendagri No.16 Tahun 2006; Permendagri No.24 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman pelayanan umum dan tata cara pemberian ijin pada kantor pelayanan perijinan terpadu (KPPT) termasuk didalamnya mengatur tentang jenis perijinan, pedoman umum dan tata cara pemberian ijin, prosedur pelayanan perijinan, rekomendasi dan bentuk naskah ijin, ketentuan lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2011.
Terdiri dari 15 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 5a Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturaan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
bahwa untuk pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3),
Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17
ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 23 Peraturan
Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2010 tentang
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum telah diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau tanggal 04 Oktober
2010 Nomor 57 seri C, perlu menetapkan peraturan
pelaksanaannya;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2010
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II RUANG LINGKUP;
BAB III OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI;
BAB IV BESARNYA TARIF;
BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN;
BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN;
BAB VII KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN;
BAB VIII PEMBERIAN DAN TATA CARA SANTUNAN;
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2011.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 27a Tahun 2011
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Sleman No. 79 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 27a Tahun 2011 tentang Mekanisme Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Gunungapi Merapi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Atau Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pedoman teknis
terhadap mekanisme atau tata cara memperoleh
Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin
Pertambangan Rakyat (IPR) agar dalam
pelaksanaan bisa berdaya guna dan berhasil guna
diperlukan adanya mekanisme atau tata cara yang
baik; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23
ayat (6) dan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2010
tentang Pertambangan Mineral di Kabupaten
Banjarnegara, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Mekanisme Atau Tata
Cara Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP)
dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 162 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang mekanisme perizinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2011.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 938 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 938, BD.2011/No.48 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129 / Menkes / SK / II / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, maka perlu membentuk Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 228 / MENKES /SK/ III / 2002; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457 / MENKES / SK / X / 2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008
Peraturan ini memuat Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2011.
54 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 915 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 915, BD.2011/No.42 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan diterapkan oleh pemerintah;bahwa urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintahan daerah yang penyelenggaraanya berpedoman pada standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004
Peraturan ini memuat Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2011.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 914 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 914, BD.2011/No.43 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka dipandang perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluaraga Berencana dan Keluaraga Sejahtera di Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang 52 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK- 010/B5/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 171 Tahun 2009
Peraturan ini memuat Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2011.
51 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
