Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 3A Tahun 2011

Klaim Atas Pemanfaatan Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar Keluarga Miskin Melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Dan Pembangunan Rakyat Makmur Merata Dikabupaten Konawe Tahun Angggaran 2011

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II STRUKTUR DAN BESARNYA JASA PELAYANAN BAB III PERSENTASE PEMBAGIAN ATAS PENGELOLAAN JASA BAB IV KETENTUAN PENTUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 3A Tahun 2011 tentang Klaim Atas Pemanfaatan Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar Keluarga Miskin Melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Dan Pembangunan Rakyat Makmur Merata Dikabupaten Konawe Tahun Angggaran 2011

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Unaaha

Tanggal Penetapan

06 Januari 2011

Tanggal Pengundangan

06 Januari 2011

Tanggal Berlaku

06 Januari 2011

Sumber

BD.2011 / NO.3A

Subjek

KESEHATAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe

Bidang

Halaman ini telah diakses 525 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konawe No. 03A Tahun 201.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KLAIM ATAS PEMANFAATAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DASAR KELUARGA MISKIN MELALUI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN RAKYAT MAKMUR MERATA

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3A, BD.2011 / NO.3A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klaim Atas Pemanfaatan Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar Keluarga Miskin Melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Dan Pembangunan Rakyat Makmur Merata Dikabupaten Konawe Tahun Angggaran 2011

ABSTRAK:

a. bahwa datam upaya meningkatkan akses dan mutu petayanan kesehatan dasar di Kabupaten Konawe maka pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Konawe mengatokasikan biaya petayanan kesehatan bagi ketuarga miskin metatui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKEST'\AS) dan petayanan Kesehatan pembangunan Rakyat Makmur Merata (PERMATA). b. bahwa biaya petayanan kesehatan bagi ketuarga miskin datam program petayanan kesehatan permata yang diatokasikan metatui Anggaran pendapatan Betanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe, digunakan setain untuk mendukung peningkatan kuatitas petayanan kesehatan dasar datam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Pembangun Kesejahteraan Masyarakat (BAHTERAMAS) -luga untuk menjangkau ketuarga miskin yang betum tercakup datam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Pem ban gu n Kesejahteraan Masya rakat ( BAHTERAMAS ) ; c. bahwa sambil menunggu perubahan peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Petayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, pos Petayanan Desa dan Laboratorium, maka dipandang pertu diatur pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas dibayarkan sebagaimana dimaksud pada huruf f Pasal 2 Bab rv peraturan Menteri Kesehatan Repubtik Indonesia Nomor 1097 / MENKES/pER/vt /2011 tentang petunjuk teknis Petayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESIMS ) ; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, b, dan c tersebut, maka dipandang pertu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe.
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat ll di Sutawesi (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lemoaran Negara Republik Indonesia 1822); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peru ndang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerjntahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republrk Indonesra Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun Z00B tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubt.ik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Neqara Republ.ik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Repubtik Nomor 3637); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RepubLik Indonesia Nomor 5063): 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Neeara Repubtik Indonesia Nomor 4739) ; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Repubtik Indonesia Nomor 1097/MENKES/PER/Vl /201 1 tentang petunjuk Teknis pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas. 9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri DaLam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB / 11 /1988 10 Tahun 1988 tentang petunjuk petaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah datam Bidang Kesehatan kepada Daerah; 10. Keputusan Eersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 684/Menkes/SKB/Xll/1998 87 Tahun 1998 tentang Pedoman Petaksanaan Pungutan Retribusi petayanan Kesehatan.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II STRUKTUR DAN BESARNYA JASA PELAYANAN BAB III PERSENTASE PEMBAGIAN ATAS PENGELOLAAN JASA BAB IV KETENTUAN PENTUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2011.
9

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 3A Tahun 2011

Klaim Atas Pemanfaatan Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar Keluarga Miskin Melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Dan Pembangunan Rakyat Makmur Merata Dikabupaten Konawe Tahun Angggaran 2011

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT