Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Disiplin Aparat Pemerintah Desa
ABSTRAK:
a. bahwa pengaturan mengenai aparat pemerintah Desa telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa beserta petunjuk pelaksanaanya;
b. bahwa pengaturan mengenai aparat pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi aparat pemerintah Desa, tetapi belum mengatur tentang disiplin aparat pemerintah Desa;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, mekanisme pengenaan sanksi bagi Kepala Desa diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati tentang Disiplin Aparat Pemerintah Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c serta dalam rangka upaya menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas aparat pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Aparat Pemerintah Desa;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014, Permendagri Nomr 112 Tahun 2014, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Permendagri Nomor 82 Tahun 2015, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, Permendagri Nomor 44 Tahun 2016, Permendagri Nompor 20 Tahun 2018, Permendagri 119 Tahun 2019, Perda Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, Perda Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015, Perbup Kudus Nomor 10 Tahun 2016, Perbup Kudus Nomor 31 Tahun 2017, Perbup Nomor 30 Tahun 2018, Perbup Kudus Nomor 32 Tahun 2018 dan Perbup Kudus Nomor 33 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban dan larangan aparat pemerintah desa, hukuman disiplin, berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin, indeks penyelenggaraan pemerintahan desa, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2021.
28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa penyebaran Corona Virns · Disease
2019 {COVID-19) telah berdampak bagi
kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat Desa;
b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virns Disease
2019 {COVID-19) dan/atau dalam rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/ a tau Stabilitas
Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang,
penggunaan Dana Desa dapat digunakan
untuk bantuan langsung tunai kepada
penduduk miskin di Desa;
c. bahwa dalam rangka menindak lanjuti
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan
keuangan desa dan Peraturan Menteri Desa,
pembangunan daerah tertinggal, dan
Trasnmigrasi Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2019 ten tang prioritas penggunaan
dana Desa Tahun 2020 telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa,
pembangunan daerah tertinggal, dan
Trasnmigrasi Republik Indonesia Nomor 7
Tahun .2020, perlu diatur Perubahan
Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019
tentang Pedoman Telmis Prioritas Penggunaan
Dana Desa Kabupaten Kolaka Timur Tahun
2020;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,
dan hurf c perlu ditetapkan Perubahan
Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka
Timur Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman
Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa
Kabupaten Kolaka Timur.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perribentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6389);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013
tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
23); Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5401);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapakali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID 19) dan/ atau dalam rangka menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Q14
tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik · Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah telah diubah beberapa kali yang terakhir
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 · tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 183)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transinigrasi Nomor 11
Tahun 2019 ten tang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 632);
14. Peraturan Menteri
35/PMK.07 /2020 Keuangan Nomor tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan
Pandemi Corono Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 377);
Ketentuan Pasal 1 diubah, Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal SA, Ketentuan Pasal 8 diubah, Ketentuan Pasal 9 diubah, Ketentuan Lampiran I dan II yang lama diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020.
99 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 19 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.1 Tahun 2014, Permendagri No.113 Tahun 2014, perbup no.41 tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan pasal 7 Perbup No.41 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi dana Desa di Kabupaten Sambas;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2015.
Peraturan Bupati ini memiliki 5 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI KAMPUNG 2017
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2015, perlu adanya standar bagi pemerintah kampung dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan kampung sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009; Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur kebijakan akuntansi kampung yang memuat defenisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/ atau pengungkapan transaksi atau peristiwa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2017.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa
perlu memberikan pedoman organisasi dan tata kerja
Pemerintah Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa harus ditetapkan lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun
2018
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II SUSUNAN ORGANISASI;
BAB III JENIS DESA;
BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI;
BAB V TATA KERJA;
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB VII HARI KERJA DAN JAM KERJA PEMERINTAH DESA;
BAB VIII PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA;
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN;
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Blora Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri a. tentang rangka Keuangan Nomor 93/PMK.07/2018 Desa dalam Pengelolaan optimalisasi penyaluran dana desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Blora Tahun 2019 perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Blora Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2018; Peraturan Bupati Blora Nomor 63 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Blora Tahun 2019 yakni di Pasal 10, 13, 28, 29, 32 dan 35.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
Peraturan yang Dicabut/Diubah yakni Peraturan Bupati Blora Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Blora Tahun 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BONDOWOSO
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 14
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Oaf tar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bondowoso.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:
a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala Desa;
c. Sosialisasi dan penyuluhan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan skala lokal desa;
d. Pernyataan kesediaan sudah diterima oleh desa;
e. Berita acara penyerahan kewenangan desa; dan
f. Penyusunan peraturan desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 19 Tahun 2019
ketenagakerjaan - PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEMERINTAHAN DESA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2019/NO.256
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEMERINTAHAN DESA
ABSTRAK:
Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional memberikan Jaminan secara menyeluruh termasuk bagi setiap orang yang bekerja di lingkungan Pemerintah, yang bukan penyelenggara Negara/Non PNS, diantaranya penyelenggara Pemerintah Desa.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pemerintah Desa, yang meliputi Ketentuan Umum; Kewenangan dan Sasaran Penerima Program; Persyaratan Penerima Program; Mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi; Besaran Iuran dan Tata Cara Pembayaran; dan Manfaat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2019.
8 Halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Utara
ABSTRAK:
bahwa salah satu wujud keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) lintas/bidang yang membutuhkan sinergisitas dengan mitra kerja dan stakeholder adalah Kampung KB sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Utara.
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016.
Ketentuan Umum; Pembinaan Kampung KB; Koordinasi; Fasilitas Desa/Kelurahan Keluarga Bermartabat; Prosedur Pelaksanaan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2020.
14
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
