PERBUP Kab. Banjar No. 11 Tahun 2016 tentang Pemberian Ijin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kab. Banjar
PERBUP Kab. Banjar No. 10 Tahun 2016 tentang Pendidikan Tugas Belajar dan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kab. Banjar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh pengembangan kompetensi. Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang kompeten dan profesional, perlu mengatur pelaksanaan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 19 Tahun 2005; PP Nomor 17 Tahun 2010; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 11 Tahun 2017; Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007; Permendikbud Nomor 59
Tahun 2012; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; PermenRistek dan PT Nomor 32 Tahun 2016; Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Kepala BKN Nomor 33 Tahun 2011; Peraturan LAN Nomor 10 Tahun
2018; Perda Kab. Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banjar, yang memuat Ketentuan Umum; Pengembangan Kompetensi; Pengembangan Kompetensi Melalui Pendidikan; Pengembangan Kompetensi Melalui Pelatihan; Evaluasi Pengembangan Kompetensi; Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan PNS Kabupaten Banjar; dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemberian Ijin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
83 halaman; Lampiran 50 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 56 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Perda Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Perbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Permendikbud Nomor 47 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud No.16 Tahun 2018; Perda KTT No.4 Tahun 2020;
Perbup ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2020.
Perbup Tana Tidung Nomor 53 tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Tana Tidung Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
Perbup Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Dinas Pendidikan
22 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 55 Tahun 2020
PERBUP Kab. Boalemo No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2020
PERBUP Kab. Boalemo No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 8 tahun 2020 tentang Pedoman teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2020.
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD 2020 (55)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 205/PMK.07 /2019 entar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pengelolaan Dana Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2000, UU No 17 Tahun 2003, UU No 25 Tahun 2004, Uu No 15 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, PP No 55 Tahun 2005, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011, PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015, PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 8 Tahun 2016, Permendagri No 20 Tahun 2018, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permenkeu No 193/PMK.07/2018, Permenkeu No 112/PMK.07/2017, Permenkeu No 205/PMK.07/2019 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No 40/PMK.07/2020, Permendes No 17 Tahun 2019, Permendes No 46 Tahun 2016, Permendes No 2 Tahun 2015, Permendes No 3 Tahun 2015, Permendes No 4 Tahun 2015, Permendes No 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendes No 22 Tahun 2018, Permendes No 11 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permendes No 6 Tahun 2020, PERDA Kab Boalemo No 6 Tahun 2004, PERDA Kab Boalemo No 7 Tahun 2004.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
Terdiri dari 68 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 55 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kuningan No. 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan
Mengubah
PERBUP Kab. Kuningan No. 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Komunikasi
dan Informatika khususnya Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik, perlu dilakukan penyelarasan tugas dan
fungsi dengan perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan;
b. bahwa Kabupaten Kuningan, telah menetapkan Peraturan
Bupati Kuningan Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan
Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kuningan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dipandang perlu meninjau kembali
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 56 Tahun 2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Kuningan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kuningan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kuningan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun
2016, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 56 Tahun 2019
Beberapa ketentuan diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
mengubah Peraturan Bupati Kuningan Nomor 56 Tahun 2019
mengatur mengenai edudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kuningan
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
4. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Nomor 86 Tahun 2017;
6. Nomor 90 Tahun 2019;
7. Perda Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012;
8. Perda Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016;
9. Perda Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019;
10. Perbup Magetan Nomor 16 Tahun 2019;
11. Perbup Magetan Nomor 39 Tahun 2020.
Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
64 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman;
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman;
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 5 Tahun 2014 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 18 Tahun 2016 PP No. 11 Tahun 2017 PermenpanRB No. 26 Tahun 2011 Permendagri No. 35 Tahun 2012 Permenpan RB No. 1 Tahun 2020 Permenpan RB No. 41 Tahun 2020 Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016 Perbup Pasaman No. 41 Tahun 2016
Uraian Jabatan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri dari Jabatan Struktural, Jabatan Non Struktural dan Jabatan fungsional Tertentu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Pasaman Nomor 75 Tahun 2018
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 No 49/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hore (Home Delivery System) Layanan Paripurna Bidang Kependudukan di Kabupaten Bangkalan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Kependudukan dan pencatatan sipil agar lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien serta kepastian proses pelayanan , maka perlu meningkatkan inovasi dalam pemberian pelayanan paripurna kepada masyarakat terutama dalam ha! penyerehan dokumen kependudukan dengan cara Home Delivery System;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur dengan Peraturan Bupati tentang HORE (Home Delivery Sistem) Layanan Paripurna Bidang Kependudukan Di Kabupaten Bangkalan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh pegawai dalam menunjang aktifitasnya untuk dapat bekerja sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Bangkalan;
3. Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien, sampai selesai dan diterima oleh Penduduk/ Pemohon.
4. Ruang lingkup, penyelenggaraan dan jenis pelayanan;
5. Prosedur pelayanan;
6. Evaluasi pelaporan;
7. Pembinaan dan pengawasan;
8. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 55 Tahun 2020
Penanaman Modal dan Investasi - perizinan, pelayanan publik
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu serta mewujudkan Mal Pelayanan Publik yang terintegrasi, perlu mengatur pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2O14 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :
a. pelimpahan kewenangan;
b. pelayanan perizinan dan non perizinan;
c. kewajiban dan pengawasan;
d. sumber daya manusia; dan
e. pendapatan asli daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2020.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 55 Tahun 2020
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2021.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010- 2024; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Bondowoso Tahun
2005 sampai dengan Tahun 2025.
Renja Perangkat Daerah Tahun 2021
penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dan RKPD
Tahun 2021 sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun
RKA Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Pandemi Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Daerah terdapat kebutuhan pembelajaran tatap muka dari Peserta Didik yang mengaami Kendala dalam melaksanakan belajar dari rumah, Dan bahwa Lesehatan dan Keselamatan lahir dan Batin Pesrta didik, guru dan semua warga Satuan Pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi coronavirud disese 2019 (Covid-19), Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pendoman Pembelajaran Tatap Muka di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Pandemi Coronavirus Disease 2019.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 24 Tahun2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah 40 Tahun 1991, Peraturan pemerintah 55 Tahun 2007, Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020.
Ketentuan Umum, Pembelajaran tatap Muka, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020.
21 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
