Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2011 perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2011;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 85 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 74 Tahun 2009; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Bab V Pasal 5 ayat (4), ketentuan BAB VIII Pasal 14 ayat (5) diubah, dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (5a) dan ayat (5b), Ketentuan BAB IX Pasal 15 ayat (9) diubah,diantara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan ayat baru yaitu ayat (9a) dan ayat (9b), ketentuan BAB X Pasal 16 ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (15) diubah, dan ayat (16) dihapus, perubahan ketentuan BAB XII Pasal 18 ayat (10), ketentuan pada Lampiran VI ditambah angka romawi VII, Lampiran VI huruf F nomor 3 huruf a, c dan d, dan Lam piran X nomor 18 dan 19 dihapus, ketentuan pada Lampiran VII pada angka romawi IV diubah dan ditambah huruf o, p, q, r, s,t, angka romawi VI pada huruf d dan huruf e, dibubah, angka romawi IX pada nomor 4 diubah, angka romawi X pada nomor 12 ditambah huruf g, angka romawi XX pada nomor 4 dan 6 diubah, Ketentuan pada Lampiran XIII pada angka romawi II angka 3 pada huruf e, f dan g diubah, pada angka romawi II angka 4 pada huruf h dan i diubah, pada angka romawi VI huruf h dan pada angka 6 diubah,pada angka romawi VII huruf g angka 3 diubah, pada angka romawi IX huruf a dan huruf d angka 5 diubah, pada angka romawi X ditambah huruf f,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2011.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2011 diubah.
78 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Nomor 23 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton
ABSTRAK:
a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan keuangan daerah dan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2023
BAB III KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
31 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diberlakukanya Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun
2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurul b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelalsanaan Penyelesaian Kerugian Daerah;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 17 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Majelis Pertimbangan
Bab IV Informasi Kerugian Daerah, Pelaksanaan Pemeriksaan Dan Laporan Hasil Pemeriksaan
Bab V Penyelesaian Kerugian Daerah
Bab VI Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah
Bab VII Ketentuan Peralihan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2014.
Keputusan Bupati Nomor 133 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah dicabut.
28 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisa Standar Belanja Konstruksi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelollan Keuangan Daerah, dan dalam rangka penyusunan anggaran dan belanja Pemerintah Kota Banda Aceh, dipandang perlu menyusun Analisa Standar Belanja Konstruksi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU Nomor 8 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 5 Tahun 1983; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 33 Tahun 2020; Permen PU Nomor 24/PRT/M/2014 Tahun 2014; Permendagri Nomor 77 Tahun 2022; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 9 Pasal terdiri dari: BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Analisa Standar Belanja, BAB IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2023.
5 Hlm , Lampiran : 225 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 23 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Uraian Tugas Carik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa untuk pedoman pelaksanaan tugas-tugas carik dalam rangka meningkatkan kualitas
dan optimalisasi kinerja Carik serta melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa maka perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan Uraian Tugas Carik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara; bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemenintah Nomor 45 Tahun 2007; Peraturan Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 20O7; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyusunan Uraian Tugas Carik
Bab III Tugas Pokok dan Fungsi Carik
Bab IV Ketentuan Lain-Lain
Bab V Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2007.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 23 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien di lingkungan Pemko Magelang, maka perlu diatur Standar Pelayanan Publik; bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Perwako Magelang tentang Standar Pelayanan Publik Bidang perizinand an Non Perizinan di lingkungan Pemko Magelang;;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2003; Perda Kota Magelang No 5 Tahun 2003; Perda Kota Magelang No 6 Tahun 2003; Perda Kota Magelang No 5 Tahun 2003; Perda Kota magelang No 6 Tahun 2003; Perda Kota Magelang No 7 Tahun 2003;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jenis dan mekanisme pelayanan publik, mekanisme pengaduan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2006.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Tahun 2016 No 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer ke Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2016
ABSTRAK:
a. bahwa pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah Dana
Tran sf er yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa,
Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah;
b. bahwa ' untuk kelancaran pengelolaan dana transfer
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dengan
Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Ke Desa
Kabupaten Temanggung Tahun 2016;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
49/PMK.07 Tahun 2016;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun
2014;Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015;Peratu.ran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun
2007;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun
2007;Peratu.ran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2007;Peratu.ran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2008;Peratu.ran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun
2015; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2015;Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2015; Peraturan Bupati Temanggung Nomor l0 Tahun 2016;Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pengelolaan Dana Transfer merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
63 hlm beserta Lampiran
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018
PERBUP Kab. Jepara No. 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2016
PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA DAN SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran dan mencukupi standar biaya jasa dan sewa, honor yang berkaitan dengan Humas, Uang Representasi Perjalanan Dinas dan Uang Saku Pelatih dan Atlit maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Standar Biaya dan Satuap Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2016; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan dalam Lampiran yaitu dalam Romawi II ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf AE jenis perincian Pekerjaan, Menambah Ketentuan dalam Standar Satuan Biaya Pemeliharaan, perubahan Ketentuan dalam Romawi I. STANDAR BIAYA UMUM huruf B. Biaya Perjalanan Dinas, angka 3. Uang Representasi Perjalanan Dinas ke luar Kabupaten Jepara bagi Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara serta DPRD Kabupaten Jepara, Ketentuan dalam Romawi I. STANDAR BIAYA UMUM huruf B. Biaya Perjalanan Dinas, angka 3. Uang Representasi Perjalanan Dinas ke luar Kabupaten Jepara bagi Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara serta DPRD Kabupaten Jepara, Menambah ketentuan dalam Keterangan I. STANDAR BIAYA KHUSUS huruf Y. Honor/Uang Saku Pelatih dan Atlit
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2016.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2015 diubah.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 23 Tahun 2021
PERBUP Kab. Sragen No. 87 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dikarenakan adanya perubahan kondisi, harga, dan inflasi, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2022 perlu diubah dan disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peratu ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 78 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2022 yaitu tentang Standar harga Kabupaten Sragen Tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2021.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2022
3 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
