Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Public Safety Center (PSC)
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Public Safety Center (PSC).
Dasar hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; PERMENKES No. 001 Tahun 2012; PERMENKES No. 75 Tahun 2014; PERMENKES No. 28 Tahun 2014; PERMENKES No. 19 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, penyelenggaraan, peran serta masyarakat dan swasta, pendanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 53 Tahun 2017
PERWALI Kota Pasuruan No. 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perizinan Bidang Kesehatan Mengubah ketentuan huruf d) angka 2 huruf b ayat(1) Pasal 3 dihapus dan huruf b)angka 3 huruf b ayat (1) Pasal 3 diubah; Ketentuan dalam lampiran I dan lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2017 ini
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 53
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 09 TAHUN 2013 TENTANG PERIZINAN BIDANG KESEHATAN
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa guna meningkatkan pelayanan perizinan bidang
kesehatan,perlu mengubah Peraturan Walikota
Pasuruan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor
09 Tahun 2013 tentang Perizinan Bidang Kesehatan;
Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5607);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5612); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5607);
peraturan ini mengatur mengenai perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota
Pasuruan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor
09 Tahun 2013 tentang Perizinan Bidang Kesehatan
(Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 12)
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
jumlah 9 halaman + lampiran 17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sıstem Rujukan Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Musı Banyuasın
ABSTRAK:
daIam rangka melaksanakan pasaI 4 Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem
Rujukan Pelayanan Kesehatan Rujukan Perorangan, perlu
penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan
dikecuaIikan untuk keadaan darurat gawat darurat, bencana,
kekhususan permasalahan kesehatan paslen, dan
pertimbangan geografis; agar pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud daIam huruf a dapat terlaksana secara terencana,
terpadu, berkesinambungan dan bertanggung jawab, perlu
disusUn pedoman rujukan bagi Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Darurat No.5 Tahun 1956 dan dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sebagimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang No 9 tahun 2015; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor I tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014
Peraturan ini memuat tentang pelayanan kesehatan; kegiatan rujukan; sistem rujukan; alur rujukan; jenjang rujukan; wilayah rujukan; syarat rujukan; kewajiban pengirim dan penerima rujukan; pembiayaan dan pembinaan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2018.
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 53 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
ABSTRAK:
Bahwa meningkatkan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah yang harus dipenuhi berdasarkan ukuran-ukuran yang dapat dijadikan pedoman dan dilakukan secara berkala, terstruktur serta memiliki penanggungjawab yang jelas, dituangkan dalam dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM), RSUD Kota Tanjungpinang dalam menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dituntut untuk meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan manfaat bagi masyarakat dan dalam rangka meningkatkan mutu dan menyesuaikan dengan kondisi perkembangan pelayanan bagi kesehatan masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Menetapkan perwali yang mengatur mengenai standar pelayanan minimal rumah sakit umum untuk memberikan pelayanan atau kegiatan minimal yang harus dilakukan rumah sakit sebagai tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan kesehatan rujukan di RSUD
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2015.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 53 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan
Masyarakat Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa tarif retribusi pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012;
Peraturan bupati ini mengatur tentang struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2015.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah No. 53 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Masohi
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sesuai Pasal 9 ayat (3), dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, maka perlu diatur Rencana Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Masohi. Berdasarkan hal tesebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang rencana pencapaian dan penerapan standar pelayanan minimal Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.
Dasar Hukum peraturan ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 40 tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 09 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 79 Tahun 2007; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 40 Tahun 2008; Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 45 Tahun 2008; Keputusan Menteri Kesehatan No. 129/Menkes/Sk/II/2008.
Dalam peraturan ini memuat mengenai rencana pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa .dalam rangka rnengantisipasi terjadinya perrnasalahan kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama, sehingga dapat rnengakibatkan gangguan perturnbuhan fisik, perkembangan jaringan otak, dan kecerdasan anak atau disebut stunting, perlu adanya upaya pencegahan prevalensi stunting secara kornprehensif dan terpadu; bahwa guna optirnalisasi pencegahan prevalensi stunting sebagaimana dirnaksud huruf a dan guna mendukung Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas-PPG) sebagairnana diarnanatkan dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nornor 42 Tahun 20i3 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi perlu rnengatur percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Kudus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nornor 34 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting, pengorganisasian, koordinasi, kerja sama, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pembiayaan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020.
46 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 53 Tahun 2021
DANA PEMBAGIAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD NO. 53/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Pembagian Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan kebutuhan operasional program-program Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) seperti alat tulis kantor, penanganan limbah, dan lainnya yang masing-masing biaya operasional mempunyai komposisi penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas dan jaringannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Utara;
bahwa besaran alokasi pemanfaatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehtan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan dalam pelaksanaannya komposisi besaran alokasi pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) setiap tahun dilakukan perubahan sesuai kebutuhan di lapangan serta tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan TIngkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sehingga Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu dicabut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pencabutan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Dasar Hukum: UU Darurat Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor11 Tahun 2006; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 24 Tahun 2011; PP Nomor 101 Tahun 2012; PP Nomor 12 Tahun 2013; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 32 Tahun 2014; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permenkes Nomor 69 Tahun 2013; Permenkes Nomor 71 Tahun 2013; Permenkes Nomor 59 Tahun 2014; Permenkes Nomor 21 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016; Perbup Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 2 pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Kapitasi dan Non Kipitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabuparen Aceh Utara (Berita Daerah Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata cara pemanfaatan dan Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik pemerintah Kabupaten Aceh utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 53 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, BD Tahun 2022 Nomor 54
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa Penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah; bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah perlu disesuaikan.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 101 Tahun 2012; PP No. 82 Tahun 2018; Permenkes No. 71 Tahun 2013; Permenkes No.28 Tahun 2014; Perda No. 4 Tahun 2013; Perda No. 8 Tahun 2016
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Perubahan Pasal 4 ayat (1) ; Penambahan 1 ayat Pasal 9; Disisipkan Pasal 9A; Perubahan ayat (2) Pasal 15, Penambahan ayat (3) dan (4) Pasal 15; Penghapusan ayat (2), Perubahan ayat (4), Penambahan ayat (5) pada Pasal 21; Disisipkan Pasal 21A .
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Perwal ini mengubah Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 34 Tahun 2018
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 53 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Demak Sehat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, perlu dilaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masyarakat di Kabupaten Demak dan agar pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Indikator dan Sasaran PHBS, Pelaksanaan PHBS, Pengawasan PHBS, Sanksi Administrasi, dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
52 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
