PERBUP Kab. Boalemo No. 3 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pemeriksaan Rapid test Antigen Corona Virus Disease-19 pada Rumah Sakit Umum Derah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo
perubahan atas peraturan bupati boalemo nomor 3 tahun 2021 tentang tarif pelayanan kesehatan pemeriksa rapid test antigen corona virus disease 19 rumah sakit umur daerah tani dan nelayan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2021/No. 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid Test Antigen Corona Virus Disease 19 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanaka surat edaran direktur jendral pelayanan kesehatann nomor HK.02.02/1/3065/2021 tentang Batas tarif tertinggi oemeriksaan rapid diagniostik test antigen.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 38 Tahun 200; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU NO. 44 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; Perda No. 2 Tahun 2011; Keputusan Bupato NO.186a Tahun 2021; keputusan kepala dinas penanaman odal dan energi sumber daya mineral nomor 02 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang tarif pelayanan kesehatan pemeriksa rapid test antigen corona virus disease 19 pada rumah sakit umum daerah tani dan nelayan kabupaten boalemo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2021.
Terdiri dari 6 Halaman dengan Lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 52 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mandor
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan diwilayahnya;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 1 tahun 2004, UU No. 29 Tahun 2004, UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 tahun 2011, UU No. 5 tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 36 Tahun 2014, UU No. 38 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007, Instruksi Presiden Republik Indonesisa No. 7 Tahun 2015, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 28 tahun 2004, Peraturan Menteri dalam Negeri No. 61 tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 75 Tahun 2014, PERDA Kabupaten Landak No. 9 Tahun 2008, PERDA kabupaten Landak No. 15 Tahun 2008, PERBUP Landak No. 13 tahun 2008.
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tata Kelola, Susunan Organisasi Puskesmas, Pengelompokan Fungsi, Prosedur Kerja, Eselonisasi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Remunerasi, Standar Pelayanan Minimal, Tarif Layanan, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan sumber daya Lain, Pengelolaan Lingkungan, Pembinaan Dan Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian Kinerja, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pembangunan Fasilitas Observasi dan Penampungan dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau Penyakit Infeksi Emerging di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
ABSTRAK:
World Health Organization telah menyatakan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemik yang telah menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia sudah meningkat jumlahnya dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian materiil. Selain itu, penularan COVID 19 atau penyakit infeksi emerging telah ditetapkan sebagai keadaan tertentu yang perlu ditanggulangi secara cepat dan tepat.
Dasar hukum Peraturan Presiden (perpres) ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
Perpres ini mengatur mengenai penugasan Presiden kepada beberapa Menteri untuk melaksanakan pembangunan fasilitas observasi dan penampungan dalam penanggulangan COVID 19 atau penyakit infeksi emerging di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menunjuk BUMN ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan fasilitas observasi dan penampungan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditugaskan untuk menyediakan tenaga listrik sesuai kebutuhan. Selain itu, penugasan juga ditujukan kepada kementerian lainnya seperti kementerian kesehatan, kementerian pertahanan, dan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 52 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Kota Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 52 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 72 peraturan menteri dalam negeri nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah yang menegaskan bahwa rencana bisnis dan anggaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No,28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.39 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.23 Tahun 2005, PP No.24 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran, Mekanisnme Pengajuan Dan Penetapan Rencana Bisnis Dan Anggaran Dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, Integrasi/ Konsolidasi Rencana Bisnis Dan Anggaran Dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2013.
Peraturan ini memiliki 18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Penyakit Tuberkulosis di Kabupaten Ogan Komering Ulu Tiimur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat maka salah satu upaya yang dilaksanakan adalah pengendalian penyakit Tuberkulosis; bahwa penemuan penderita Tuberkulosis Basil Tahan Asam (BTA) positif masih rendah dibanding perkiraan penderita yang seharusnya ditemukan, sehingga perlu dilakukan upaya penemuan kasus Tuberkulosis secara aktif dan pasif; bahwa untuk melaksanakan pertimbangan tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
Dasar hukum : UU No.4 Tahun 1984; UU No.29 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permenkes No.949/Menkes/SK/VIII 1/2004; Permenkes No.84 Tahun 2012; Permenkes No.42 Tahun 2013; Permenkes No. 39 Tahun 2016; Permenkes No.67 Tahun 2016; Perbub No.33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perbub No.8 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; maksud dan tujuan; upaya pengendalian penyakit; koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan; pencatatan dan pelaporan; pembinaan dan pengawasan; pembiayaan; sumber daya manusia; peran serta masyarakat; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 133 Tahun 2016 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
ABSTRAK:
a. bahwa dalam meningkatkan pengujian kasus COVID-19 sebagai bagian dari kegiatan memutus mata rantai penularan COVID -19, telah dilakukan evaluasi terhadap Batas tariff tertinggi untuk pemeriksaan RT Batas tariff tertinggi untuk pemeriksaan RT Batas tariff tertinggi untuk pemeriksaan RT Batas tariff tertinggi untuk pemeriksaan PCR yang telah diteta telah ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2845/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Resrve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT Transcription Polymerase Chain Reaction menyatakan batas tarif tertinggi ;
b. bahwa dalam rangka pengujian Kasus COVID-19 dan sebagai bagian dari kegiatan memutus mata rantai penularan COVID 19,telah dilakukan evaluasi terhadap Batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan terhadap Batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan RDT-Ag yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3065/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT) ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Walikota Nomor 133 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 133 tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan LayananUmum Daerah Puskesmas , perlu ditinjau kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 133 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas .
Undang -Undang Nomor 16 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 1976, PP Nomor 50 Tahun 1992, PP Nomor 32 Tahun 1996, PP Nomor 32 Tahun 1996, PP Nomor 23 Tahun 2005, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Permenkeu Nomor 217/PMK.05/2015, Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, Permenkes Nomor 43 Tahun 2019, Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Walikota Semarang Nomor 133 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang lampiran jenis dan tarif pelayanan kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 No 52 Seri G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Probolinggo
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan kesehatan melalui tindakan promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktifitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, maka diperlukan langkah strategis sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan demi mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Probolinggo;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu mengupayakan adanya keserasian dan keterpaduan gerak langkah antara semua pemangku kepentingan, baik di Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Probolinggo.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003;
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012;
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1529/Menkes/SK/2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 24 Tahun 2013;
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
4. Wewenang dan Tanggungjawaba;
5. Peran serta Masyarakat;
6. Keluaran;
7. Pembinaan dan Pengawasan;
8. Pembiayaan;
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
