Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD 2020/ No. 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019
tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa di
Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang
Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran luran Jaminan
Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka
dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor
59 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa bagi
Desa di wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019
tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa di
Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2019; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 59 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini daitur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 59 Tahun 2019 tentang
Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun
Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 59 Tahun 2019 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 28 Tahun 2020
penetapan dan penegasan batas wilayah desa bendungan, desa kaaruyan dan desa salilama kecamatan mananggu kabupaten boalemo
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2020/NO.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Bendungan, Desa Kaaruyan dan Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdaarkan Berita Acara Penetilian Dokumen Batas Desa Nomor 005/Setda-Tapem/217/II/2020 dan Nomor 125.4/Tapem/II/2020 antara Desa Kaaruyan dan Desa Bendungan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Antara Desa Bendungan dan Desa Kaaruyan di Wilayah Kecamatan Mananggu Kab.Boalemo.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.38 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telh diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.26 Tahun 2008; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.45 Tahun 2016; Permendagri No.141 Tahun 2017; Perda Kab.Boalemo No.5 Tahun 2016.
Dalam ketentuan ini diatur tentang penetapan dan penegasan batas wilayah desa bendungan, desa kaaruyan dan desa salilama kecamatan mananggu kabupaten boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup, penetapan dan penegasan batas wilayah desa, peta batas wilayah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2020.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Dearah Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3)
dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah kepada Pemerintah Desa;
b. bahwa Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa,
masih terdapat kekurangan dalam mengakomodir
kebutuhan Pemerintah Desa sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah kepada Pemerintah Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun
2011, Peraturan Darah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun
2011, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2015
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa yaituDana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dialokasikan dari APBD ke APBDes
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Engkulun Hulu Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejeiasan dan kepastian hukum terhadap batas desa, telah diiakukan penetapan batas Desa Persiapan Engkuiun Huiu Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau;
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 No 28 Seri G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Probolinggo No 78 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Probolinggo
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negarasebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020;
Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 41 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 78 Tahun 2019.
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2020 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :Anggaran Dana Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2020
sebesar Rp. 429.195.412.000,- (empat ratus dua puluh sembilan milyard seratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang
ABSTRAK:
Permendagri No.45 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (3) tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Berita Acara Pelacakan Batas
Desa Perjiwa dengan Desa Loa Raya tanggal 29 November 2013, Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Batu dengan Desa Loa Ulung, Desa Manunggal Jaya, Desa Karang Tunggal, Desa Bukit Raya dan Desa Perjiwa, Batas Desa Embalut dengan Desa Bangun Rejo, Batas Desa Separi dengan Desa Kertabuana Kecamatan Tenggarong Seberang tanggal 14 Juli 2016, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa
Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang
Dasar Hukum: UU No. 27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.45 Tahun 2016; Permendagri No.141 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang, termasuk didalamnya mengatur tentang: Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2020.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara.
Bahwa untuk mengurangi dampak social dan ekonomi masyarakat serta terhambatnta pembangunan Gampong akibat pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di Gampong, karateristik wilayah dan kearifan lokal Gampong Bagi Gampong dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar.
UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 43 Tahun 2014, UU Nomor 60 Tahun 2014, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 37 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tujuan dan Prinsip, BAB III Prioritas Penggunaan Dana Desa, BAB IV Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, BAB V Pembinaan dan Pengawasan, BAB VI Pelaporan, BAB VII Partisipasi Masyarakat, BAB VIII Sanksi, BAB IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Nagori Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagori
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Daftar Kewenangan Nagori Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagori di Kabupaten Simalungun.
UU Drt No. 7 Tahun 2956; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2019; Perda Kabupaten Simalungun No. 2 Tahun 2016; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kewenangan Nagori Berdasarkan Hal Asal-Usul; Kewenangan Lokal Berskala Nagori; Mekanisme Penyelenggaraan Kewenangan Nagori Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagori; Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan; Pembiayaan; Pungutan Nagori; Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Nagori; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2020
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERAN DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2016/NO.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan pencegahan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif melalui Konvergensi Stunting terintegrasi, termasuk mendorong Peran Desa di Kabupaten Bone Bolango dan untuk menanggulangi kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis (stunting) terutama pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan di tingkat Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.36 Tahun 2009; UU No.18 Tahun 2012; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.2 Tahun 2018; Peraturan Presiden RI No.42 Tahun 2013; Peraturan Presiden RI No.83 Tahun 2017; Perda No.6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.1 Tahun 2019; Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 2017; Permenkes No.2269/PerMenkes/XI/2011; Permenkes No.65 Tahun 2013; Permendagri No.114 Tahun 2014; Permenkes No.66 Tahun 2014; Permendes PDTT RI No.1 Tahun 2015; Permenkes RI No.39 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BPPN RI No.1 Tahun 2018; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permenkau RI No.61/PMK.07/2019; Instruksi Mendagri RI No.44/1959/SJ; Surat Mendagri RI No.440/7607; Surat Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI No.07/PMD.00.01/II/2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Peran Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Kewenangan Desa Dalam Intervensi Pencegahan Stunting, Tanggung Jawab Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Stunting, Pengawasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan, Pembiayaan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020.
Terdiri dari 28 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 tahun 2014, Permendagri No.1 Tahun 2014, Permendagri No.111 Tahun 2014, Permendagri No.46 Tahun 2016, Permendagri No.110 Tahun 2016, Permendagri No.20 Tahun 2018, Perda No.5 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penentuan Jumlah Anggota BPD; Pengisian Anggota BPD; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2020.
Peraturan Bupati ini memiliki 17 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
