Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 101 ayat (3) Perda Kab. Tanjung Jabung Timur No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagai sumber pendapatan asli Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Perbup tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kab. Tanjung Jabung Timur No. 1 Tahun 2008; Perda Kab. Tanjung Jabung Timur No. 10 Tahun 2012.
Perbup ini mengatur mengenai Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, meliputi: Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Pemungutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2014.
6 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Tinggal Semarang di Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalarn rarigka untuk rnerringka+kan
pelayanan kependudukan khususnya kepada
Penduduk Tinggal Sementara yang berada di Kota
Semarang agar dapat berjalan dengan tertib dan
lancar diperlukan petunjuk pelaksanaan
pendaftaran penduduk tinggal sementara; bahwa untuk mclaksanakan maksud tersebut
diatas, maka dipandang pcrlu ditcrbitkan
Peraturan Walikota Semarang tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Tinggal
Sementara di Kota Semarang;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005; Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Walikota Semarang Nomor 2A Tahun 2009;
Peraturan walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pelaksanaan pendaftaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2014.
26 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru No. 35 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 9 Tahun 2014
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 9
Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; UndangUndang
Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 9 Tahun 2014;
Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014; Surat
Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor
44/RO.HKM&HAM/III/14.
Perbup ini mengatur tentang retribusi pemakaian
kekayaan daerah. Peraturan ini menetapkan obyek sewa
tanah dan bangunan yang disewakan. Untuk masa sewa
dibatasi paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya peraturan ini
juga mengatur struktur dan besarnya tarif serta retribusi
untuk penggunaan gedung/bangunan. Kemudian diatur pula
bahwa pelaksanaan sewa atas tanah dan/atau bangunan
dilaksanakan oleh SKPD pengelola dan disetujui oleh Bupati.
Peraturan ini juga mengatur tata cara pembayaran, tempat
pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran
retribusi serta
tata cara pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 35 Tahun 2014
PENETAPAN - INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH - KABUPATEN BATANG HARI - TAHUN 2011-2016
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2014/NO.129
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH PADA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2011-2016
ABSTRAK:
Untuk lebih mempertajam indikator kinerja utama daerah dalam rangka mengukur capaian akuntabilitas kinerja daerah pada pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2016, maka perlu merubah Lampiran atas Perbup Batang Hari No. 64 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Pada RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2016;
Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Lampiran atas Perbup Batang Hari No. 64 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah pada RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2016
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERDA No. 3 Tahun 2006; PERDA No. 4 Tahun 2006; PERDA No. 5 Tahun 2006; PERDA No. 17 Tahun 2011; PERDA No. 1 Tahun 2013; PERDA No. 2 Tahun 2013; PERDA No. 3 Tahun 2013
PERBUP ini mengatur mengenai Perubahan Lampiran atas Perbup Batang Hari No. 64 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah pada RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2014.
4 hlmn; 1 lmpiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 35 Tahun 2014
PERGUB Prov. DIY No. 111 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 35 Tahun 2014 tentang Administrasi Perjalanan Dinas
Peraturan Walikota Bitung No. 32 Tahun 2010 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Waris, Hibah Wasiat, dan karena Pemberian Hak Pengelolaan
Permenhub No. 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
DiLingkungan Kementerian Perhubungan
Mencabut :
Permenhub No. 87 Tahun 2010 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara NO. 35, BN.2014/NO.1833, bkn.go.id : 6 hlm.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Analis Kepegawaian
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda
ABSTRAK:
Bahwa Mendasarkan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Menyatakan Seluruh Kecamatan Ditetapkan Sebagai Penyelenggara Paten Selambat-Lambatnya 5 (Lima) Tahun Sejak Ditetapkan Peraturan Menteri Ini;
UU No.27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.65 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008; PERMENDAGRI No.24 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.20 Tahun 2008; PERMENDAGRI No.4 Tahun 2010; PERDA Kota Samarinda No.15 Tahun 2011; KEPMENDAGRI RI No.138- 270 Tahun 2010.
Peraturan Walikota Tentang Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2014.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 35 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD Tahun 2014/No.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Dampak Lalu Lintas
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan suatu pembangunan pusat kegiatan permukiman dan infrastruktur berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; bahwa untuk mencegah gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang efektif, akurat dan berkesinambungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Pelaksanaan Andalalin dan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas
Bab IV Tata Cara Permohonan
Bab V Persyaratan Permohonan Persetujuan
Bab VI Penilaian
Bab VII Evaluasi
Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan
Bab IX Sanksi Administratif
Bab X Ketentuan Peralihan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2014.
15 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
