Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak
ABSTRAK:
a. bahwa setiap Anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi;
b. bahwa guna menjamin, meîindungi dan memenuhi Hak-Hak Anak agar dapat. hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan ihartabat kemanusiaan, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan yang melibatkan lintas pemangku kepentingan baik pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha;
c. bahwa untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak di daerah perlu ada Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimàksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Labour Organization Convention No. 138 Conceming Minimum. Age For Admission To Employment;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak^Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan International. Labour Organization Convention Nomor 182 Conceming The Prohibition And Immédiate Action For The Élimination Of The Worst Forms Of Child Labour;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem P’endidikan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administras! Kependudukan;
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
12. Uridang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The. Rights Of Persons With Disabilities;
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubahjDeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
17. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bermasalah;
19. peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
21. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Rights of the Child;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman;. Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
- Ketentuan Umum
- Asas, Tujuan dan Hak Anak
- Penyelenggaraan Hak Anak
- Mekanisme Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak
- Upaya Perlindungan
- Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemenuhan Hak Anak
- Sarana dan Prasarana
- Perwalian
- Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha
- Pembinaan dan Pengawasan
- Pembiayaan
- Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2018.
36 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 15 Tahun 2018
PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR PADA KAWASAN PANTAI SERUNI KABUPATEN BANTAENG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2018/NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR PADA KAWASAN PANTAI SERUNI KABUPATEN BANTAENG
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udaradan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah maka perlu dilaksanakan hari bebas kendaraan bermotor pada kawasan pantai seruni Kabupaten Bantaeng.
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a
di atas, perlu ditetapkan dengan Peratura Bupati.
1. Undang – UndangNomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – UndangNomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 );
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
4. Undang – UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambah Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
1. KETENTUAN UMUM
2. MAKSUD DAN TUJUAN
3. PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
4. TUGAS PERANGKAT DAERAH TERKAIT
5. KOORDINASI DAN EVALUASI
6. KETENTUAN DAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
5
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Beianja Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Katingan Tahun
Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendestrans Nomor 22 Tahun 2016; Permendagri Nomor 31 Tahun 2016; Permenkeu Nomor 37/PMK.07/2016; Permenkeu Nomor 112/PMK.07/2017; Permenkeu Nomor 132/PMK.07/Tahun 2016
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2018.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan Guru Kontrak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efesiensi manajemen pendidikan Daerah Kabupaten Pasaman agar pelayanan pendidikan dapat diberikan sesuai Standar Nasional Pendidikan, diperlukan pemenuhan guru yang profesional dan berkualitas;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, Kabupaten Pasaman masih kekurangan guru yang saaat ini masih diisi guru honor sekolah, sementara agar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terwujud dan untuk memenuhi formasi guru yang belum dapat diisi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman, dapat dipenuhi dengan mengangkat guru kontrak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Guru Kontrak dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman;
UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 20 tahun 2003; UU Nomor 14 Tahun 2005; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 19 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 17 Tahun 2010; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Nomor 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini memuat tentang Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pengangkatan Guru Kontrak; Bab III Pemberhentian Guru Kontrak; Bab IV Biaya; Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2018.
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengadaan Guru dan Tenaga Administrasi Kontrak di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Guru Kontrak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD NOMOR 9 SERI D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 1 seri B); Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C); Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 23 Seri C);
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 3 seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 1 seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
TIDAK ADA
11 HALAMAN
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 15, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 72006
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian/Penangguhan Cuti Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2009 telah diatur mengenai Pendelegasian Wewenang dan Prosedur Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu
disempurnakan.
UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017, Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 24 Tahun 2017, PERDA No. 5 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai tata cara permohonan dan pemberian/ penangguhan cuti pegawai negeri sipil.
Bab I : Ketentuan Umum
Bab II : Pejabat Yang Berwenang
Bab III : Cuti
Bab IV : Tata cara permohonan dan pemberian/ penangguhan cuti
Bab V : Pelaporan dan monitoring
Bab VI : Ketentuan Penutup
Lampira I- IV
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2018.
20 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2018
Kesehatan, Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2018/410
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Kabupaten Katingan 2017-2023
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden
Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan
yang berkeadilan, maka diwajibkan pada daerah untuk
menyususn Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
(RAD-PG) 2017- 2023 di tingkat Kabupaten Katingan;
b. Bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Rencana
pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2017 - 2023
maka disusun RAD-PG Kabupaten Katingan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan
Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)
Kabupaten Katingan tahun 2017 - 2023 dengan
Peraturan Bupati Katingan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 ; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI;
BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI;
BAB IV
JANGKA WAKTU;
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BD.282/2018, TLD 2018, LL SETDA KOTA TUAL : 21 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
ABSTRAK:
Bahwa pelaksanan tata kelola pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) perlu lebih ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong, dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa, yang menegaskan bahwa Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh Bupati/Walikota.
UU Nomor 60 Tahun 1958; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 31 Tahun 2007; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 47 Tahun 2015; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013; Perda Nomor 2 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2018.
Lampiran 10 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SALAK KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2018
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan bagi pegawai dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka pegawai berhak mendapatkan jasa pelayanan setelah melakukan tugas dan fungsinya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salak Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336).
Peratura Bupati ini mengatur tentang: ketentuan umum, maksud dan tujuan, sumber penerimaan jasa pelayanan, proporsi penggunaan klaim pelayanan, distribusi pemanfaatan jasa pelayanan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
6 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Th 2018 No 15
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelestarian Seni Dan Budaya
ABSTRAK:
a. bahwa kekayaan seni dan budaya perlu dilestarikan
demi pengukuhan jati diri dan kepentingan nasional;
b. bahwa perkembangan pembangunan daerah yang
mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat,
dapat berpengaruh terhadap kelestarian seni dan
budaya;
c. bahwa untuk menjaga kelestarian seni dan budaya
daerah diperlukan pengaturan terhadap perlindungan
pengembangan dan pemanfaatannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian
Seni dan Budaya;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak
Paten; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda
Cagar Budaya; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang
Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di
Museum
mangatur mengenai pelestarian seni dan budaya meliputi antara lain: ketentuan umum, prinsip, tujuan, tuang lingkup, perlindungan dan pemanfaatan seni dan budaya tradisional, kewenangan buoati, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018.
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu)
tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
jumlah 15 halaman + 2 halaman penjelasan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
