Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 No 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bondowoso No 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan masyarakat di Kabupaten Bondowoso
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional, perlu menyempumakan ketentuan penatausahaan anggaran, pembagian, dan pembayaran jasa pelayanan dari dana kapitasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 5 Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diu bah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 17 Tahun 2003;
UU No 1 Tahun 2004;
UU No 29 Tahun 2004;
UU No 40 Tahun 2004;
UU No 28 Tahun 2009;
UU No 36 Tahun 2009;
UU No 24 Tahun 2011;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020;
PP No 12 Tahun 2019;
Perpres No 32 Tahun 2014;
Permenkes No 2581/MENKES/ PER/XII/2011;
Permenkes No 28 Tahun 2014;
Permenkes No 21 Tahun 2016;
Permenkes No 43 Tahun 2019;
Pemendagri No 77 Tahun 2020;
Perda Kab. Bondowoso No 7 Tahun 2016;
Perbup Bondowoso No 84 Tahun 2016;
Perbup Bondowoso No 35 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbup Bondowoso No 5 Tahun 2020;
Perbup No 54 Tahun 2017.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020
Nomor 41), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat ( 15) Pasal 3 diubah, dan setelah ayat (29) Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (30);
2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 8 diubah, dan ayat (4) Pasal 8 dihapus;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan sebgaia acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusuna Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturna Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan AParatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Bupati Buleleng Nomor 82 Tahun 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Jasa Pelayanan Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Menggunakan Sistem Remunerasi Pada Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Menggunakan Sistem Remunerasi Pada Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, sehingga perlu diganti.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Jasa Pelayanan Rumah Sakit Daerah
Idaman Kota Banjarbaru.
Dasar Hukum; Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan Wali Kota memuat tentang Pedoman Jasa Pelayanan Rumah Sakit Daerah
Idaman Kota Banjarbaru,dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Komponen Jasa Pelayanan Kesehatan dalam Tarif Rumah Sakit;
Besaran dan Distribusi Jasa Pelayanan Kesehatan;
Sumber Penerimaan dan Alokasi;
Kewajiban dan Hak Pegawai serta Rumah Sakit dalam Pelaksanaan Pemberian Jasa Pelayanan;
Pembinaan da Pengawasan;
Pendanaan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2021.
9 Halaman
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengujian Tera/Tera Ulang alat ukur, takar , timbang dan perlengkapannya di tempat pakai
ABSTRAK:
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) di tempat pakai sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2017 tentang Retrebusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Biaya Pengujian Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di Tempat Pakai;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum; Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Mentari Dalam Negari Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Baerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Pnegujian Tera/Tera Ualng Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di Tempat Pakai;
Ketentuan Umum;
Ruang Lingkup Pengujiam Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, Timbang dan Perlengkapannya di Tempat Pakai;
Struktur dan Besarnya Biaya Pengujian;
Wilayah Pengujian;
Tata Cara Pembayaran;
Ketentuan Lain-lain; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2019.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Di Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dinyatakan bahwa Penetapan Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;Permenhub No. 133 Tahun 2015; Perda kabupaten Kampar No. 7 tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 2 (dua) Bab dan 5 (lima) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Penyesuaian Tarif Retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
Lamp. : 5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (8)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, Bupati menetapkan Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman
Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dilakukan
penyesuaian dan/atau penetapan Pagu Alokasi Transfer
ke Daerah dan Dana Desa, sehingga Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 perlu
diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1341);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 384); 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020
Nomor 1);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2020 Nomor 1), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2020 Nomor 1)
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 22 Tahun 2006
TATA CARA PENYUSUNAN, PANGAJUAN DAN PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATU DAN KEPUTUSAN BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2006/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk pelaksanaan ketentuan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; Permendagri No.16 Tahun 2006.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tata Cara Penyususnan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Penyusunan dan Bentuk Perda, Pengajuan dan Pembahasan Ke DPRD, Penetapan dan Pengundangan Perda, Penyususnan dan Bentuk Peraturan Bupati, Prose Pangkajian dan Pembahasan Peraturan Bupati, Penetapan dan Pengundangan Peraturan Bupati, Penyususnan dan Bentuk Keputusan Bupati, Proses Pengkajian dan Pembahasan Keputusan Bupati, Penetapan Keputusan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2006.
Terdiri dari 26 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Untuk Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, agar dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, perlu mengatur Standar Harga Satuan Untuk Pemerintah Desa di Wilayah Kaabupaten Purbalingga Taahun Anggaran 2021;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Untuk Pemerintah Desa di Wilayah Kaabupaten Purbalingga Taahun Anggaran 2021;
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 33 Tahun 2020; Perd Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015; Perbup Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019; Perbup Purbalingga Nomor 93 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ketentuan standar harga satuan biaya kegiatan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
.
.
70 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
