Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Kabupaten Jombang Tahun 2022 No 6/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Jombang tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2022.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2021;
Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015;
Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 89 Tahun 2020;
Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2021;
Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2021.
Memberikan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
31 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kab. Pasaman Tahun 2023 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
UU No 12 Tahun 1956 UU No 6 Tahun 2014 UU No 23 Tahun 2014 PP No 43 Tahun 2014 Perda Kab. Pasaman No 1Tahun 2017
Alokasi Dana Nagari setiap nagari dialokasikan berdasarkan azas merata
dan berkeadilan untuk:
a. Alokasi dana penghasilan Wali Nagari dan Perangkat Nagari,
b. Alokasi Dana Nagari minimal; dan
c. Alokasi Dana Nagari proporsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2023.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamberamo Raya Nomor 3
Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Kampung
Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 22 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 64 Tahun 2020; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 119 Tahun 2019; PMK No. 222/PMK.07/2019; Perda No. 9 Tahun 2009; Perda No. 1 Tahun 2021; Perbup No. 3 Tahun 2021
Dalam peraturan bupati ini mengatur tentang perubahan atas Perbup No. 3 Tahun 2021 tentang pedoman penggunaan alokasi dana kampung tahun anggaran 2021. Terdapat beberapa perubahan yakni (1) disisipkan Pasal 10 ayat (2a) dan ayat (2b) dan (2) diubah Pasal 25
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2021.
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2021
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sumber, besaran dan penetapan, mekanisme penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2016.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deiyai Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 96 ayat (4), ayat (5), dan pada Pasal 99 ayat (2) PP No 43 Th 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Th 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Th 2015, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran ADD kepada Setiap Desa di Kab Mukomuko TA 2021.
1. UU No 3 Th 2003;
2. UU No 6 Th 2014;
3. UU No 23 Th 2014;
4. PP No 43 Th 2014;
5. PP No 60 Th 2014;
6. Permendagri No 20 Th 2018;
7. Perda Kab Mukomuko No 1 Th 2021;
8. Perbup Mukomuko No 44 Th 2018; dan
9. Perbup Mukomuko No 4 Th 2021.
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA; PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA; PEMBAGIAN; MEKANISME PENYALURAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2016
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2016/NO.6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pedoman penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 21 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015; Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2015; Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Prinsip Penggunaan Dana
Bab III Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa
Bab IV Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Bab V Pengalokasian Dana Desa
Bab VI Mekanisme dan Tahap Penyaluran Dana Desa
Bab VII Sanksi Administratif
Bab VIII Penyusunan dan Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2016.
Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2015 dicabut.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021
tentang Prioritas Penggunaaan Dana Desa Tahun 2022, perlu menyusun petunjuk teknis prioritas penggunaan dana desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No. 29 Tahun 1959;UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 12 Tahun 2011;UU No. 6 Tahun 2014;UU No. 23 Tahun 2014;PP No. 43 Tahun 2014;PP No. 60 Tahun 2014;PP No. 12 Tahun 2019;Perpres No. 15 Tahun 2010;Perpres No. 16 Tahun 2018;Permendagri No. 114 Tahun 2014;Permendagri No. 80 Tahun 2015;Permendagri No. 84 Tahun 2015;Permendagri No. 1 Tahun 1 Tahun 2016;Permendagri No. 44 Tahun 2016;Permendagri No. 46 Tahun 2016;Permendagri No. 47 Tahun 2016;Permendagri No. 20 Tahun 2018;Permendagri No. 77 Tahun 2020;Permendes No. 7 Tahun 2021;Permenkeu No. 17/PMK.07/2021;
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten Mamuju dalam Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa
untuk melaksanakan
ketentuan Pasal
156
ayat
(l)
Peraturan
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan Nomor I
Tahun
2016
tentang Desa,
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor l1
Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor
1 Tahun 2016
Tentang Desa, Bupati
menetapkan
Pedoman
Pengelolaan Alokasi Dana Desa
(ADD);
b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana dimaksud
pada
huruf
a,
perlu
menetapkan Peraturan
Bupati
tentang Pedoman Pengelolaan
Alokasi Dana Desa
(ADD)
Di
Kabupaten
Konawe Selatan Tahun Anggaran
2023.
1. Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten
Konawe
Selatan di
Provinsi
Sulawesi
Tenggara
(lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4267);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Lrmbaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(l,embaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1l
Nomor 82,
Tambahan kmbaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor
5234)
sebagaimana telah diubah
beberapa kali
terakhir
dengan
Undang-Undang
Nomor
13 Tahun 2022 tentang
Perubahan
Kedua atas Undasng-Undang
Nomor 12 Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-
undangan
(lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2022 Nomor
143, Tambahan kmbaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 6801); 4.
Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indinesia
Nomor
s495);
5. Undang-Undang
Nomor 23
Tahun 2Ol4
tentang
Pemerintahan
Daerah
(l,embaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2014 Nomor 244, Tarnbahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
5587)
sebagaimana
telah diubah
beberapa kali terakhir
dengan
Undang-
Undang Nomor
9 Tahun
2015 tentang Perubahan
Kedua
Atas
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
(lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2015 Nomor
58, Tambahan
kmbaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
5679);
6.
Undang-Undang Nomor
30 Tahun
2014
tentang
Administrasi
Pemerintahan
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor 5601);
7.
Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022
tentang Hubungan
Keuangan Antara
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2022 Nomor
4, Tambahan
kmbaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 6757);
8.
Peraturan
Pemerintah Nomor
38 Tahun 2007
tentang
Pembagian
Urusan Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi
dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten
/
Kota
(kmbaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4737);
9.
Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
tentang
Kecamatan
(lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2001 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor
6
Tahun
2014 tentang Desa
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa. kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan
Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang
Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014
tentang
Desa
(lembaran
Negara Republik
lndonesia Tahun
2019
Nomor 41, Tambahan
kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor
111 Tahun 2014
tentang Pedoman
Teknis Peraturan
Di Desa
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun
2014 Nomor 2091); 12. Peraturan
Menteri Daiam Negeri
Nomor
80
Tahun
2015
tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036)
sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang
Perubahan
atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum
Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor
1s7);
13. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
82
Tahun
2015
tentang Pengangkatan
Dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 4),
sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam
Negeri Nomor 66 Tahun 2Ol7
ter^tar'g Perubahan
Atas
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor
82
Tahun
2015
tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian
Kepala
Desa
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun
2017
Nomor
12221;
14. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
83
Tahun
2015
tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat
Desa
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun
2016
Nomor
5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri
Dalam Negeri Nomor
67
Tahun 2071
lentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
83
Tahun
2015 tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1223);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84
Tahun 2015
tentang
Susunan Organisasi
Dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor
6); 16. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 44 Tahun 2O16
tentang
Kewenangan Desa
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun 2016
Nomor 1037);
17.
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 46 Tahun 2016
tentang Laporan Kepala
Desa
(Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2016 Nomor
1099);
18. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor
47 Tahtn 2O16
tentang Administrasi
Pemerintahan
Desa
(Berita
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor
1100);
19. Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor
110 Tahun 2016
tentang
Badan
Permusyawaratan
Desa
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2017 Nomor 89);
20.
Peraturan Menteri
Dalam
Negeri Nomor 20
Tahun 2018
tentang
Pengelolaan
Keuangal
Desa
(Berita Negara
Republik
Indonesia Tahun
2018 Nomor
611);
21.
Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor
119
Tahun 2019
tentang
Pemotongan,
Penyetoran,
Dan
Pembayaran
Iuran
Jaminan
Kesehatan
Bagi
Kepala
Desa Dan
Perangkat
Desa
(Berita Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2019
Nomor
1802);22. Peraturant
Menteri Dalam
Negeri Nomor
73 Tahun
2O2O
tentang Pengawasan
Pengelolaan
Keuangan Desa
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun
2020
Nomor 1496);
23. Peraturan
Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan Nomor
10
Tahun
2007
tentang Urusan Pemerintah Yang
Menjadi
Kewenangan
Pemerintah Kabupaten
Konawe
Selatan
(kmbaran
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun
2007 Nomor
10);
24.
Peraturan
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor 1
Tahun
2016 tentang Desa
(kmbaran
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun 2016
Nomor 1,
Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2016 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan
Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11
Tahun 2017
tentang
Perubahan
atas
Peraturan Daerah
Nomor
1 Tahun 2016 tentang Desa
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun
2017 Nomor 11);
25.
Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor 15
Tahun
2O2l tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun
2021-2026
(Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2021 Nomor 15;
26.
Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor 06
Tahun
2022 tentang Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023
(kmbaran
Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
Tahun
2022
Nomor 06);
27 . Peraluran Bupati Konaw'e
Selatan
Nomor 12O
Tahun
2022
tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023
(Berita
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun 2022 Nomor 120).
BAB I
KETENTUAN
UMUM BAB II
ALOKASI DANA
DESA
(ADD) BAB III
PENGGUNAAN BAB IV
PENYALURAN BAB V KETENTUAN
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2023.
Peraturan
Bupati
Konawe Selatan
Nomor
4 Tahun 2022
tettang
Pedoman
Pengelolaan
Alokasi
Dana
Desa
(ADD)
Di
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
Anggaran
an
2022
(Berita Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahwn
2022
Nomor
4) sebagaimana
telah
diubah
beberapa
kali terakhir
dengan
Peraturan
Bupati
Konawe
Selatan
Nomor
114
Tahun
2022 tentang
Perubahan
Kedua
atas
Peraturan
Bupati
Konawe Selatan
Nomor
4
Tatrtn
2022
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Alokasi
Dala
Desa
(ADD)
Di
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
Anggaran
2022
(Berita,
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun 2022
Nomor
114)
94 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2022
TATA CARA - PEMBAGIAN DAN PENETAPAN - RINCIAN Dana Desa
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2022/No.6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Ta un 2014 ten tang Dana Desa yang Bersumber dari Angga an Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2016, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Penetapan rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2022
1. Undang- Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Selatan dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang- ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubunga Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerint Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
Dalam peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Penetapan Rincian Dana Desa, penyaluran Dana Desa, Penatausahaan, Pertanggungjawab, dan Pelaporan Tingkat Pemerintah Daerah, Penggunaan Dana Desa, Pemantauan dan Evaluasi, Sanksi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021
24 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
