PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
ABSTRAK:
dalam rangka mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
Permenpan RB No. 52 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud, Tujuan, dan Manfaat c.Pejabat/Pegawai yang Berpotensi memiliki Benturan Kepentingan d.Bentuk Situasi Benturan Kepentingan e.Jenis Benturan Kepentingan f.Sumber Penyebab Benturan Kepentingan g.Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan h.Aspek Pokok Penyusunan Kerangka Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan i.Mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan j.Tata Cara Mengatasi Benturan Kepentingan k.Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan l.Pelaporan m.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
11 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 22 Tahun 2022
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Paket A, dan Sekolah Menengah Pertama/Paket B dan Paket C di Kabupaten Lampung Selatan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Paket A, dan Sekolah Menengah Pertama/Paket B dan Paket C di Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Selatan berjalan secara berkeadilan, jujur, akuntabel, nondiskriminatif, dan transparan, perlu mengatur pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Paket A, dan Sekolah Menengah Pertama/B dan Paket C dii abupaten Lampung Selatan;
b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar /Paket A, dan Sekolah Menengah Pertama/b dan Paket C di Kabupaten Lampung Selatan.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014, PP No 17 Tahun 2010, Permendikbud No 22 Tahun 2016, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permendikbud No 1 Tahun 2021, Perda Kab lampung Selatan No 7 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Paket A, dan Sekolah Menengah Pertama/Paket B dan Paket C di Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2022.
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penerapan Zona Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Halaman : 47
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2016
PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH - PETUNJUK TEKNIS
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2016/No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 ten tang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah maka diperlukan peraturan sebagai pedoman penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan
Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/7; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/ 11/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, perjanjian kinerja pemerintah daerah dan SKPD/Unit kerja, laporan kinerja pemerintah daerah dan SKPD/Unit Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2016.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2021
PERBUP Kab. Purworejo No. 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021
Mengubah :
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 22 Seri E Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 dapat bcrjalan tertib, lancar, berdaya guna, berhasil guna, dengan memperhatikan prinsip kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, telah ditetapkan Peraturari Bupati Purworejo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021;
b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta perubahan peraturan perundang-undangan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaannya, maka perubahan beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud pada a huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Daear Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020.
Peraturan ini mengubah beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2021.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 22 Tahun 2021
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Demak No. 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, hibah, bantuan sosial, sisa dana, monitoring dan evaluasi, sanksi administrasi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2021.
60 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pagar Alam Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Presiden No 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu disusun suatu pedoman Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pagar Alam.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 8 Tahun 2001; UU No 15 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden No 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024, Standar Harga Satuan adalah Harga Satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang digunakan sebagai acuan dan pedoman untuk
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2023.
5 hlm, Lampiran : 260 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kontruksi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan, serta fungsi setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, perlu menetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan Konstruksi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Konstruksi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU Nomor 8 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 5 Tahun 1983; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 33 Tahun 2020; Perpres Nomor 104 Tahun 2021; Permendagri Nomor 77 Tahun 2022; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2022; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 6 Pasal terdiri dari: BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Harga Satuan Pokok Kegiatan Konstruksi, BAB IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2023.
5 Hlm , Lampiran : 10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan Koperasi di Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan adalah salah satu tahapan penting dalam manajemen perkoperasian yang menunjukkan kuatnya komitmen dari jajaran pengawas dan pengurus koperasi untuk melaksanakan seluruh program yang telah direncanakan serta mempertanggungjawabkannya kepada para anggota yang kemudia dievaluasi sebagai bahan kajian dalam pelaksanaan program kerja selanjutnya
Undang-Undang Nornor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 48 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruano Lingkup; Wewenang Rapat Anggota Tahunan; Persiapan Rapat Anggota Tahunan; Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan; Dokumen Rapat Anggota Tahunan; Ketentuan Tambahan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2019.
11 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2018
Pajak dan Retribusi DaerahAir, Sistem Penyediaan Air MinumStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Klaten No. 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air tanah
Mengubah :
PERBUP Kab. Klaten No. 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air tanah
Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa untuk menyesuaikan dengan regulasi dan
perkembangan perekonomian, perlu dilakukan perubahan
Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air dan Harga
Dasar Air; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 59
Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pajak Air Tanah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2010; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2018.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2010 diubah.
48 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 22 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara
yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya
pemerintahan yang baik (good governance) perlu adanya
pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang
dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu
laporan akuntabilitas kinerja instansi ; bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja
instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang,
perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara
intensif; bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Pedoman
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kata Magelang Tahun 2009 dengan
Peraturan Walikota ;
UU no 17 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Namor 6 Tahun 2008; Peraturan Presiden Namor 1 Tahun 2007; Peraturan Oaerah Kata Magelang Namor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kata Magelang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Oaerah Kata Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007; Peraturan Menteri Oalam Negeri Namor 8 Tahun 2009; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pedoman Evaluasi Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2009 dan sistematikanya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2009.
20 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
